Buruh Nilai PP 78 untuk Batasi Kenaikan Upah

Dheri Agriesta    •    Rabu, 23 Dec 2015 15:44 WIB
buruh
Buruh Nilai PP 78 untuk Batasi Kenaikan Upah
Gerakan Buruh Indonesia (GBI)--Metrotvnews.com/Dheri Agriesta

Metrotvnews.com, Jakarta: Gerakan Buruh Indonesia (GBI) menilai PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan merupakan kebijakan yang salah. PP 78 bertujuan untuk membatasi kenaikan upah buruh ke depan. PP 78 mengatur kenaikan upah minimum dengan rumus pasti dengan indikator inflasi nasional dan lainnya.

"Setelah dihitung dengan rumus pasti, kenaikan upah minimum ada di angka 9,5 persen. Padahal kenaikan upah itu seharusnya 11-25 persen, upah minimum ini dikebiri karena salah hitung," kata Sekjen KSPI yang tergabung dalam GBI Muhammad Rusdi di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (23/12/2015).

Karena menggunakan rumus pasti, penetapan upah dengan PP 78 dinilai melanggar Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sebab, dalam UU itu diatur kenaikan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak.

Selain itu, UU Nomor 13 Tahun 2003 memmberikan ruang kepada buruh untuk berdiskusi mengenai penetapan upah minimum. Poin ini, kata Rusdi, justru hilang dengan pemberlakuan PP 78 Tahun 2015.

"PP 78 ini menghilangkan hal itu, hak runding yang dimiliki buruh dan kebutuhan hidup layak. PP ini juga menghilangkan kewenangan bupati untuk mengusulkan upah buruh," terangnya.

Padahal, lanjut dia, upah minimum di Indonesia terbilang kecil. Untuk Ibu Kota Jakarta dan beberapa daerah basis industri masih ada di kisaran Rp3 juta hingga Rp3,2 juta. Bahkan, ada daerah yang memiliki upah minimum di kisaran Rp1,3 juta, seperti di Jawa Tengah.

Ia tak yakin PP 78 akan menyelesaikan permasalahan upah bagi buruh. Sebab, dengan hitung-hitungan yang ditetapkan perbedaan upah antara daerah basis industri dengan daerah lain akan cukup timpang dalam waktu lima tahun ke depan.

"Jarak upah antara daerah seperti Jateng dan Ibu Kota akan sangat timpang dalam lima tahun ke depan. Kebijakan pengupahan dalam PP 78 ini adalah kebijakan yang salah. Kemenaker ini banyak bohong kepada publik dan banyak memberi masukan yang salah kepada Presiden," kata Rusdi.


(YDH)