Apple Tolak Peraturan Pengawasan Digital Inggris

Ellavie Ichlasa Amalia    •    Rabu, 23 Dec 2015 23:10 WIB
apple
Apple Tolak Peraturan Pengawasan Digital Inggris
Apple menolak peraturan mengenai pengawasan kegiatan digital masyarakat. (Shutterstock)

Metrotvnews.com: Penyerangan yang terjadi di Paris membuat pemerintah Inggris mengesahkan Investigatory Power Bills, peraturan menyangkut pengawasan kegiatan digital masyarakat secepatnya. Apple menentang hal ini. Mereka telah mengirimkan pernyataan resmi ke komite yang bertanggung jawab atas peraturan ini.

The Guardian melaporkan, Apple menolak untuk berkompromi dalam hal privasi penggunanya. Mereka menyebutkan, membuat backdoor alias kunci enkripsi untuk pemerintah hanya akan memperlemah keamanan dari ratusan juta perangkat buatan Apple. Selain itu, tidak tertutup kemungkinan backdoor tersebut justru digunakan oleh pihak lain.

"Kami percaya, melemahkan keamanan dari ratusan juta perangkat yang dimiliki oleh masyarakat baik-baik adalah tindakan yang salah. Pelemahan keamanan ini juga akan memudahkan orang-orang yang memang berniat jahat," tulis Apple.

"Dengan ancaman siber yang terus berkembang, perusahaan harus dapat menggunakan enkripsi yang kuat untuk melindungi pelanggan mereka."

Seperti yang disebutkan oleh TechCrunch, pemerintah Inggris diduga hendak mempercepat pengesahan peraturan pengawasan digital dan mereka berharap, tidak ada pihak yang menentang mereka. Investigatory Powers Bill bertujuan untuk memberikan izin pada sebuah pihak untuk melakukan pemantauan kegiatan digital secara massal.

Sebelum ini, telah ada peraturan yang disebut DRIPA (Data Retention and Investigatory Powers Act) yang memiliki fungsi yang sama. Peraturan ini akan kadaluwarsa di akhir tahun. Berbeda dengan DRIPA, Investigatory Powers Bill juga akan mengizinkan ISP, penyedia layanan internet, untuk merekam aktivitas internet pengguna selama 12 bulan.

Saat ini, muncul perdebatan mengenai enkripsi antara pemerintah dan perusahaan swasta. Pemerintah percaya, peraturan baru yang hendak mereka sahkan memiliki lingkup yang sama dengan peraturan yang sudah ada sebelumnya. Namun, perusahaan teknologi dan advokat privasi menyebutkan bahasa yang digunakan pada peraturan yang baru membuat lingkup peraturan tersebut menjadi jauh lebih luas.

Apple tidak ingin protokol yang digunakan untuk iMessage berubah. Saat ini, ketika Anda mengirimkan pesan menggunakan iMessage, semua konten yang ada terenkripsi. Pesan yang Anda kirim tidak dapat dibaca bahkan oleh Apple, karena mereka tidak memiliki kunci enkripsi. Jika pemerintah memaksa Apple untuk menyediakan sebuah backdoor atau kunci enkripsi, maka pesan yang dikirimkan melalui iMessage dapat diretas oleh hacker.

"Pembuatan backdoor dan kemampuan untuk mengambil pesan saat dikirimkan hanya akan memperlemah sistem keamanan yang ada pada produk Apple dan akan membahayakan semua pelanggan kami," tulis Apple. "Sebuah kunci yang diletakkan di bawah pintu tidak hanya dapat digunakan oleh orang baik, tetapi juga orang jahat."

Apple juga menolak klausa lain dalam draf peraturan pengawasan digital. Dalam klausa tersebut, perusahaan keamanan akan diperbolehkan meretas komputer dan ponsel seseorang dan pihak perusahaan harus membantu pemerintah. 


(MMI)