Rekomendasi Pelindo II Bukti PDIP Bukan Tukang Stempel

Al Abrar    •    Rabu, 23 Dec 2015 16:53 WIB
pelindo ii
Rekomendasi Pelindo II Bukti PDIP Bukan Tukang Stempel
Ilustrasi--rapat pansus pelindo--MI/Susanto

Metrotvnews.com, Jakarta: Pansus Pelindo II telah menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah melalui sidang paripurna penutupan pekan lalu. Desakan Pansus Pelindo II kepada pemerintah untuk segera menjalankan rekomendasi pansus membuktikan bahwa PDIP bukan sebagai tukang stempel pemerintah.

"Bayangkan kalau PDIP hanya sekadar tukang stempel, bagaimana rakyat mempercayai kita? Tentu partai harus mengingatkan ketika UU dan ideologi tak dilaksanakan," kata anggota Pansus Pelindo II DPR RI dari Fraksi PDIP Sukur Nababan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/12/2015).

Sukur menilai, rekomendasi tersebut bukan untuk menyerang pemerintah. Bukan juga untuk melengserkan Menteri BUMN Rini Soemarno, yang dalam rekomendasi diberhentikan dari jabatannya.

"Rini itu terlalu kecil. Urusan kita kebangsaan dan Undang-undang. Jangan disamakan kelasnya Rini dengan partai ini," imbuhnya.

Dia juga menekankan, rekomendasi sesuai hasil kerja Pansus Pelindo II DPR RI wajib dilaksanakan oleh Pemerintahan Jokowi-JK. Termasuk salah satunya memecat Rini Soemarno yang dinilai telah melanggar aturan perundang-undangan.

"Maka kalau hasil penyelidikan Pansus tak didengarkan, tentu akan bisa meningkat ke Hak DPR lainnya. Itu jelas di UU MD3. Kalau tak didengarkan pemerintah, DPR bisa masuk ke Hak Menyatakan Pendapat yang berkonsekuensi ke pemakzulan," imbuh Sukur.

Rekomendasi pemecatan Lino karena Pansus Pelindo II menemukan permasalahan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa, kesalahan perpanjangan pengelolaan JICT, tata kelola perusahaan serta program pembangunan dan pembiayaan terminal Pelabuhan Kali Baru oleh PT Pelindo II.

Selain itu, rekomendasi pemecatan Rini Soemarno karena orang nomor satu di tubuh Kementerian BUMN sengaja membiarkan tindakan yang melanggar Undang-Undang. Pansus juga merekomendasikan kepada aparat penegak hukum untuk melanjutkan penyidikan atas pelanggaran UU yang mengakibatkan kerugian negara serta memberikan sanksi pidana kepada siapa pun yang terlibat.


(YDH)