Korupsi Haji & DOM, Suryadharma Ali Dituntut 11 Tahun Penjara

Renatha Swasty    •    Rabu, 23 Dec 2015 17:28 WIB
suryadharma ali
Korupsi Haji & DOM, Suryadharma Ali Dituntut 11 Tahun Penjara
Suryadharma Ali menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu 23 Desember 2015. Antara Foto/Rosa Panggabean

Metrotvnews.com, Jakarta: Suryadharma Ali dituntut 11 tahun penjara dan denda Rp750 juta subsider enam bulan kurungan. Bekas Menteri Agama itu terbukti korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji 2010-2013 dan pengelolaan dana operasional menteri pada 2011-2014.

Jaksa Muhammad Wirasakjaya mengatakan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap sejak 2010-2013 terdakwa mengendalikan penyelenggaraan ibadah haji. Itu meliputi penunjukkan PPIH Arab Saudi, menetapkan sisa kuota haji, menunjuk dan menetapkan majmuah atau pemondokan. Hal itu diperoleh dari keterangan saksi, alat bukti, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Dalam persidangan diketahui pula Suryadharma menggunakan dana operasional menteri sejak 2011-2014 untuk kepentingan yang tidak sesuai aturan penggunaan dana tersebut.

Jaksa Wirasakjaya menambahkan, untuk membiayai PPIH Arab Saudi, penyewaan perumahan jemaah haji di Arab Saudi dan pelaksanaan ibadah haji menggunakan keuangan negara baik yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2011-2014 maupun yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji. Lantaran dalam pelaksanaannya tak sesuai, Jaksa menilai SDA telah menyalahgunakan wewenang.

"Karena rangkaian fakta hukum lebih dekat dengan kapasitas terdakwa dalam jabatannya maka unsur menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaiman telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001," kata Jaksa Wira di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (23/12/2015).

SDA diberatkan karena perbuatannya tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, berbelit-belit, tidak mengakui, dan tidak menyesali perbuatannya. Sebagai Menteri Agama seharusnya SDA menjujung tinggi nilai-nilai agama seperti kejujuran. SDA mendapat keringanan karena belum pernah dihukum dan masih memiliki tanggungan keluarga.

"Menuntut supaya Majelis Hakim memberikan pidana pengganti berupa uang dengan jumlah Rp2.232.350.536. Apabila tidak dapat dibayar, harta bendanya akan disita dan akan dilelang. Apabila tidak mencukupi juga akan dikenakan pidana tambahan berupa empat tahun kurungan," ujar Jaksa Wira.

SDA juga dituntut hukuman tambahan berupa pencabutan hak  menduduki jabatan publik selama lima tahun terhitung sejak selesai menjalani pidana. Terkait tuntutan Jaksa, SDA akan mengajukan pembelaan atau pledoi.


(TRK)