Satu Lagi Menteri Jadi Tersangka

   •    Jumat, 23 May 2014 20:21 WIB
Satu Lagi Menteri Jadi Tersangka
ANT/Yudhi Mahatma

SATU lagi menteri Kabinet Indonesia Bersatu II ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka korupsi. Menteri Agama Suryadharma Ali dituduh melakukan korupsi terhadap dana pengelolaan haji untuk tahun 2012/2013.

Kita belum tahu langkah yang akan diambil Suryadharma Ali setelah ditetapkan sebagai tersangka. Ketika Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Mallarangeng ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Proyek Pembangunan Kompleks Olahraga Hambalang, ia langsung mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden.

Suryadharma Ali mengaku terkejut dengan penetapan tersangka yang dilakukan KPK. Beberapa saat lalu  ia memang sempat diperiksa hampir 11 jam oleh KPK berkaitan dengan dugaan korupsi terhadap dana haji yang ada di Kementerian Agama. Ia tidak tahu kesalahan yang ditimpakan kepada dirinya.

Korupsi di Kementerian Agama bukanlah kasus yang pertama. Sebelumnya terungkap kasus korupsi percetakan Al Quran. Politisi Partai Golkar Zulkarnain Djabar dan Fahd El Fouz sudah divonis bersalah oleh pengadilan. Juga mantan Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Ditjen Bimas Islam Ahmad Jauhari.

Kementerian Agama sejak lama dikenal sebagai salah satu kementerian yang boros dan bocor. Kehadiran mantan Kepala Badan FIskal Anggita Abimanyu diharapkan bisa memperbaiki tata kelola keuangan kementerian, khususnya untuk dana haji. Namun rupanya dibutuhkan waktu untuk menertibkan kebiasaan yang sudah berlangsung lama.

Jemaah haji selama ini selalu dijadikan obyek. Atas nama sikap pasrah dan ikhlas, mereka harus menerima perlakuan apa pun yang dialami. Semua itu selalu dikemas sebagai bagian dari ujian ibadah haji.

Bertahun-tahun jemaah haji Indonesia harus menerima perlakuan yang tidak mengenakkan. Padahal biaya haji Indonesia jauh lebih mahal dari jemaah asal Malaysia atau Singapura, tetapi pelayanan jauh di bawah jemaah dari Negeri Jiran.

Kita tunggu saja apakah kasus yang merugikan jemaah haji akan bisa diusut tuntas. Harapan kita setelah ini ada perbaikan dalam sistem pengelolaan haji, sehingga masyarakat tidak selalu dijadikan obyek oleh pejabat kementerian.

Korupsi sendiri harus kita berantas dan dilakukan tanpa kompromi, karena itu sudah menjadi kesepakatan kita bersama. Ketika tahun 1998 kita memutuskan untuk berpindah dari sistem otokrasi ke sistem demokrasi, kita bersepakat untuk tidak boleh terjadi lagi salah guna kekuasaan, termasuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Namun kita melihat korupsi di era reformasi justru semakin menjadi-jadi. Semua ini bukan disebabkan karena sekarang kita memiliki KPK, tetapi lebih karena kekeliruan kita dalam memaknai kekuasaan. Mereka menganggap kekuasaan sebagai hak istimewa, power is privilege, sehingga boleh dipakai untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Kondisi ini diperparah dengan sikap kita yang permisif terhadap pelaku korupsi. Terutama ketika yang tertangkap korupsi adalah orang yang dekat kita. Selalu ada upaya penyangkalan bahwa orang itu tidak mungkin melakukan korupsi.

Kita lihat sekarang saat Suryadharma Ali dinyatakan sebagai tersangka. Komentar yang muncul menuduh KPK melakukan politisasi karena ia menjadi pendukung bagi pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Suryadharma Ali dinilai tidak pantas ditetapkan sebagai tersangka sekarang-sekarang ini saat menjelang pemilihan presiden.

Padahal kita tahu kasus ini sudah lama disidik oleh KPK. Bahkan kita tahu bahwa rencana penetapan ini sudah disampaikan KPK kepada Menko Polhukam Djoko Suyanto untuk disampaikan kepada Presiden sebelum pemilihan legislatif. Menko Polhukam meminta agar penetapan ditunda sampai pemilihan legislatif dilaksanakan.

Sikap permisif seperti itulah yang membuat kita tidak pernah berani memberikan hukuman yang keras. Akibatnya penegakan hukum yang kita lakukan tidak pernah memberikan efek jera. Orang tidak pernah takut untuk melakukan korupsi karena hukumannya ringan.

Berulangkali disampaikan bahwa kita harus lebih keras dalam menghukum pelaku korupsi. Di Amerika Serikat pelaku korupsi seperti Bernard Madoff dihukum sampai 150 tahun oleh pengadilan. Inilah yang dalam hukum dikatakan sebagai "lex dura sed tamen scripta, hukum itu harus keras, kaku, dan kejam".

Kita harus berani mengubah pendekatan dalam upaya pemberantasan korupsi, apabila membuat negeri ini bersih dari praktik KKN. Kita membutuhkan pemimpin yang mau hidup sederhana dan bersahaja.  Hanya dengan itulah maka pemimpin tidak akan silau terhadap harta.

Selanjutnya, kita tidak boleh berkompromi kepada pejabat yang melakukan korupsi, karena ia sudah mengambil haknya rakyat. Bahkan pemimpin baru harus berani membuat terobosan bahwa siapa yang mau menjadi pejabat negara harus mau melakukan pembuktian terbalik terhadap harta yang dimilikinya. Beranikah kita?
(JCO)