Larang Sembelih Hewan Kurban di SD, MUI: Ahok Berlebihan

K. Yudha Wirakusuma    •    Kamis, 25 Sep 2014 15:59 WIB
ahok
Larang Sembelih Hewan Kurban di SD, MUI: Ahok Berlebihan
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama menunjukan surat tanda terima pengunduran dirinya dari Partai Gerindra di Balai Kota--Antara/VITALIS YOGI TRISNA

Metrotvnews.com, Jakarta: Instruksi yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI soal larangan penyembelihan hewan kurban di Sekolah Dasar menimbulkan pro dan kotra. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menganggap instruksi tersebut berlebihan.

"Kalau menurut saya Ahok berlebihan dan mengada-ngada. Menyembelih kurban di Sekolah Dasar, menurut saya, bagian dari pendidikan. Seperti menyuruh anak kita masuk masjid, itu kita mendidik anak. Di sekolah kita juga tahu ada pendidikan pramuka yang mendidik siswa untuk bersikap sportif, mandiri," kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Cholil Ridwan, saat berbincang dengan Metrotvnews.com, Kamis (25/9/2014).

Menurut Cholil, mendidik sedari dini akan menjadi pondasi anak. Jika ada alasan anak takut trauma karena melihat hewan disembelih, itu tidak beralasan sama sekali. "Dulu saya kecil kalau mau motong hewan kurban malah senang, kita melihat hewan kurban yang disembelih. Murid SD patungan Rp5 ribu per satu siwa untuk membeli hewan kurban," jelas Cholil.

Jadi, lanjut Cholil, orang tua atau guru dapat memberikan pengertian kenapa ada hewan yang disembelih untuk kurban. "Jadi enggak ada alasan bahwa larangan sembelih hewan kurban di SD itu karena takut siswanya trauma," kata Cholil.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui adanya instruksi yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI soal larangan menyembelih hewan kurban di Sekolah Dasar. Instruksi dibuat setelah ada permintaan beberapa kepala Sekolah Dasar. Kepala sekolah berharap tidak ada penyembelihan di sekolah karena khawatir murid trauma melihat penyembelihan.

"Itu kan karena kepala sekolah yang khawatir muridnya lihat proses penyembelihan. Lagipula mereka khawatir masalah kesehatan murid kalau SD dipakai jadi tempat penyembelihan. Tapi itu kan terserah mereka," jelas pria yang biasa disapa Ahok itu.

Ingub Nomor 67 tahun 2014 itu hanya berlaku untuk SD. Ingub tidak berlaku untuk SMP dan SMA. Berikut adalah bahagian dari Intruksi Gubernur 67 tahun 2014 yang dipermasalahkan:

Mengatur dan mengendalikan lokasi pemotongan hewan kurban di sekolah, meliputi:
1. Melarang kegiatan pemotongan hewan korban di lokasi sekolah pendidikan dasar.
2. Membuat instruki kepada kepala bidang  sekolah dasar agar menyelenggarakan pemotongan hewan ruminantia (RPH-R) Cakung dan Pulogadung Jakarta Timur, dan;
3. Menetapkan tempat pemotongan hewan kurban di Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas berdasarkan standar minimal tempat pemotongan hewan kurban dan juru sembelih halal.


(YDH)