Presiden dan Drama Pilkada

Feri Amsari    •    Selasa, 30 Sep 2014 11:54 WIB
opini
Presiden dan Drama Pilkada
Feri Amsari. Dok MI

Feri Amsari Dosen Hukum Tata Negara dan Peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas

Artikel ini diambil dari harian Media Indonesia edisi Selasa (30/9/2014)
 
DRAMA UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) memasuki babak baru. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menolak jika pilkada diserahkan kepada DPRD. Sebaliknya, Partai Demokrat melakukan aksi walk out yang menyebabkan opsi pilkada langsung `terjungkal'.

Kekalahan opsi pilkada langsung ditanggapi SBY dari Amerika Serikat yang berjarak ribuan kilometer dari pusat permasalahan. SBY merasa perlu melakukan tiga langkah politik dan hukum untuk `memenangkan kembali' opsi pilkada langsung. Tiga langkah itu berupa (a) penolakan terhadap opsi pilkada via DPRD, (b) tidak ingin menandatangani UU Pilkada yang baru, dan (c) akan melakukan langkah hukum ke Mahkamah Agung (MA) atau Mahkamah Konstitusi (MK). Jika dinilai secara lahiriah, tiga langkah orang nomor satu di Republik ini cukup tegas. Namun, kesan berbeda akan ditemukan jika langkah itu ditelusuri dengan menggunakan pendekatan hukum tata negara (HTN).

Terkait dengan langkah penolakan Presiden, secara HTN, sikap itu sangat janggal. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dapat mencabut Rancangan UU Pilkada via DPRD itu sebelum diparipurnakan DPR. Presiden bahkan tidak pernah memerintahkan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk tidak mewakili pemerintah dalam rapat paripurna pengesahan UU tersebut. Itu sebabnya, sikap Mendagri yang tegas mendukung pilkada via DPRD sangat kontradiktif dengan sikap Presiden yang mendukung pilkada langsung.

Presiden sebagai kepala pemerintahan tertinggi, sikap perbedaan yang diusung Mendagri merupakan cacat konstitusional dari pengesahan UU Pilkada yang baru. Presiden dapat saja menyatakan sikap bahwa Mendagri tidak mewakili sikap pemerintah dalam pengesahan UU tersebut. Jika itu terjadi, UU Pilkada terancam nietigheid van rechtswege alias batal demi hukum. Lalu, apa sebabnya Presiden tidak pernah menyanggah sikap Mendagri?

Kejanggalan serupa terjadi dalam kapasitas SBY sebagai Ketua Umum PD. Mestinya sikap SBY mendukung pilkada langsung tidak diterjemahkan PD dengan melakukan aksi walk out hanya karena 10 usul perbaikan pilkada tidak diterima. Bukankah itu bermakna PD lebih memilih `merusak pilihan utama' hanya karena `10 pilihan minor' tidak diterima? Pilihan walk out itu membuat Presiden dan PD terkesan memuluskan kemenangan opsi pilkada via DPRD.

Langkah berikutnya, Presiden tidak akan menandatangani UU tersebut. Pilihan itu tentu `konyol' dalam kajian HTN. Pasal 73 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa tanda tangan Presiden tidak diperlukan untuk mengesahkan UU yang disetujui bersama pemerintah dan DPR.

Sebagai produk yang disetujui bersama, UU Pilkada tersebut akan sah dengan sendirinya dan wajib diundangkan apabila dalam 30 hari tidak ditandatangani Presiden.

Mungkinkah Presiden tidak paham mekanisme tersebut? Mustahil. Pernyataan Presiden lebih mirip `auman macan ompong'. Agar Presiden dianggap serius membatalkan pilkada via DPRD, permohonan pengujian ke MA atau MK akan diajukan. Pilihan itu tidak mungkin terjadi. MA tidak berwenang menguji UU terhadap UUD 1945.

Jika pun permohonan diajukan ke MK, pemerintah tidak akan mungkin memenangi perkara tersebut. MK akan sulit menerima alasan permohonan pengujian karena UU Pilkada berasal dari RUU yang diajukan pemerintah.

Bagaimana mungkin pemerintah mempermasalahkan UU yang mereka buat sendiri? Pemerintah akan dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum. Pengujian ke MK ibarat `menepuk air di dulang' yang akan membasahi muka pemerintah sendiri. Cerdiknya, permohonan itu tidak akan tuntas diikuti SBY.

Bukankah masa jabatannya akan segera berakhir?

Wajar jika terdapat tudingan yang menyebutkan ketiga langkah SBY merupakan drama terencana mengalahkan opsi pilkada langsung. Mungkinkah SBY mampu menjawab tudingan tersebut?

Cacat sejak lahir

Apabila pemerintahan SBY cermat memahami masalah, UU Pilkada via DPRD sudah cacat sejak lahir. Secara hukum, pilkada merupakan rezim pemilu yang menganut asas `langsung' berdasarkan Putusan MK Nomor 72-73/PUU-II/2004. Asas langsung itu bermakna pemilihan kepala daerah dilakukan sendiri oleh rakyat.

Putusan MK tersebut memiliki sifat final dan mengikat. Artinya, selain perubahan UUD 1945, tidak satu langkah politik dan/atau hukum pun dapat mengubah sifat final dan mengikat dari pilkada langsung tersebut, apalagi mengubahnya melalui pembentukan UU yang baru oleh DPR. Tanpa asas langsung, UU Pilkada jelas inkonstitusional.Setiap penerapannya merupakan perlawanan terbuka terhadap UUD 1945.

Pelanggaran konstitusional itu bukan tidak dipahami SBY. Kuat dugaan, keadaan politik yang membuat SBY melakukan manuver agar pilkada via DPRD dapat diwujudkan. Partai Presiden yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih menyadari bahwa pilkada langsung telah menghancurkan dominasi partai dalam politik.

Pilkada langsung melahirkan calon presiden yang tidak memerlukan dukungan partai untuk memenangi pertarungan. Satu per satu kepala daerah seperti Joko Widodo bermunculan, sebut saja fenomena Ridwan Kamil dan Abdullah Azwar Anas. Mereka merupakan ancaman yang mirip dengan `Jokowi effect' yang berpotensi muncul pada Pemilu Presiden 2019. Pilkada langsung yang melahirkan mereka.

Partai telah belajar banyak dari Pemilu Presiden 2014. Sekuat apa pun koalisi partai dibangun, kepala daerah yang bekerja demi rakyat dan maju menjadi capres tidak akan mungkin dikalahkan. Fenomena itu membuat DPR ingin mengembalikan pola pilkada pada masa Orde Baru.

Kembalinya pilkada seperti era Orde Baru merupakan cacat dalam sepuluh tahun pemerintahan SBY. Presiden mungkin bisa pura-pura terkejut di layar kaca, tetapi kajian hukum tata negara memperlihatkan bahwa SBY terlibat dalam sandiwara runtuhnya demokrasi tersebut. Apa pun peran yang sedang dimainkan Presiden, drama itu harus diakhiri. Mari kita uji konstitusionalitas UU Pilkada via DPRD melalui `ketukan palu' hakim konstitusi.


(JRI)