Ineu Purwadewi, Perempuan Pertama Ketua DPRD Jawa Barat

Sonny Budhi Ramdhani    •    Rabu, 22 Oct 2014 19:35 WIB
dprd
Ineu Purwadewi, Perempuan Pertama Ketua DPRD Jawa Barat
Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari (tengah) - bandungkab.go.id

Metrotvnews.com, Bandung: Politisi PDI Perjuangan memecahkan rekor DPRD Jawa Barat. Ineu Purwadewi Sundari orangnya. Dia tercatat sebagai perempuan pertama yang memimpin DPRD Jabar.

Ineu dan empat Wakil Ketua DPRD Jabar dilantik di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (22/10/2014). Kelima pimpinan DPRD Jabar diambil sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jabar, Marni Emmy Mustafa, yang disaksikan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan beserta sejumlah pejabat lainnya.

Ineu menyatakan siap bekerja untuk rakyat selama lima tahun ke depan. "Sekarang mari kita kerja, kerja dan kerja. Tantangan tidaklah ringan apalagi menghadapi tuntutan masyarakat begitu besar," terangnya usai diambil sumpah jabatan kepada wartawan.

Perempuan kelahiran Semarang, Jawa Tengah, sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Komisi D. Dia kini memimpin DPRD bersama Wakil Ketua I Irrianto MS Syafiudin (Golkar), Wakil Ketua II Haris Yulliana (PKS), Wakil Ketua III Irfan Suryanegara (Demokrat), dan Wakil Ketua IV Abdul Haris Babihoe (Gerindra).

Menurut Ineu, jabatannya sebagai orang nomor satu di DPRD Jabar merupakan salah satu kehormatan lantaran masih dipercaya oleh masyarakat. mengajak seluruh elemen masyakat, khususnya pemangku kebijakan untuk bersama-sama bekerja untuk membangun Jabar.

"Marilah kita bangun komitmen bersama, mencapai prestasi yang lebih baik," katanya.

Perempuan 39 tahun itu berjanji akan menjalankan tugas sebaik mungkin. Tugas pertama yang akan dituntaskannya adalah pengesahan APBD Perubahan Jabar 2014.

Hal tersebut dinilai Ineu, penting agar program pembangunan yang telah direncanakan bisa terealisasi di sisa tahun anggaran 2014 ini. "APBDP dalam waktu sehari dua hari. Langsung bekerja," tutur Ineu.

Ineu mengaku DPRD Jabar tidak bermaksud untuk menunda-nunda pengesahan APBD perubahan. Terlebih, pencairannya sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat karena menyangkut jalannya pembangunan.

"APBD perubahan bisa disahkan meski Badan Anggaran DPRD Jabar belum terbentuk. Nanti juga didampingi para ketua fraksi. Kalau nunggu Banggar (terbentuk), sangat terlambat," kata dia.

Selain pengesahan APBD perubahan, Ineu menuturkan, pihaknya akan segera membentuk alat kelengkapan dewan (AKD).  Pihaknya sudah menggelar rapat untuk membahas pembentukan AKD. "Satu hingga dua hari ke depan AKD akan segera terbentuk sehingga dewan bisa bekerja secara efektif," kata dia.
 


(JCO)