Peran Bendungan Untuk Ketahanan Pangan, Air dan Energi

   •    Jumat, 14 Nov 2014 10:21 WIB
panganenergi
Peran Bendungan Untuk Ketahanan Pangan, Air dan Energi
Dialog 811 Metro TV. Dok. Metro TV

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU-PERA) membangun sejumlah waduk selama kurun waktu 2014, untuk mendukung ketahanan air, pangan, dan energi. Sebanyak 16 waduk kini masih dalam status on going process.

Pada awal 2015, enam bendungan akan siap untuk groundbreaking, yaitu Bendungan Kreuto (Aceh), Bendungan Karian (Banten), Bendungan Logung (Jawa Tengah), Bendungan Lolak (Sulawesi Utara), Bendungan Raknamo (NTT), dan Bendungan Pidekso (Jawa Tengah). Bendungan tersebut bermanfaat untuk mengairi irigasi, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), dan pengendalian banjir.

"Pada 2016, Kementerian PU dan PERA juga akan membangun tujuh waduk. Kita berharap, dengan dibangunnya waduk-waduk yang baru akan menambah kapasitas tampung dari 15 miliar meter kubik, menjadi 17 miliar meter kubik. Sehingga peningkatan penyediaan air irigasi dari waduk naik dari 11 persen menjadi 15 persen, dan peningkatan penyediaan tenaga listrik (PLTA) sebesar 226.88 MW," terang Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air, Dr. Ir. Arie Setiadi Moerwanto, M.Sc, dalam Talkshow 8-11 di Studio Grand Metro TV, Jakarta (12/11/2014).

Arie menambahkan, Indonesia memiliki potensi sumber daya air sebesar 3,9 triliun m3/tahun dan dapat dimanfaatkan sebesar 691,3 miliar m3/tahun. Saat ini, potensi tersebut sudah dimanfaatkan sebesar 175,1 miliar m3/tahun (25,3%) dan yang belum dimanfaatkan sebesar 516,2 miliar m3/tahun (74,7%).

Sebagian besar air dimanfaatkan untuk irigasi, yaitu 141 miliar m3/tahun (80,5%). Sedangkan untuk rumah tangga dan industri sebesar 34,1 miliar m3/tahun (19,5%).

Maka, dapat diartikan bahwa masih banyak potensi sumber daya air yang terbuang ke laut. Hal tersebut karena kurangnya tampungan sumber daya air di Indonesia.

Selain membangun infrastruktur sumber daya air, seperti bendungan, juga dilakukan pembangunan jaringan irigasi baru seluas satu juta hektare dan rehabilitasi jaringan irigasi tiga juta hektare.

Pembangunan infrastruktur yang baik harus didukung berbagai pihak, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, serta swasta. Peran swasta dalam mendukung pembangunan infrastruktur sumber daya air melalui prinsip PPP (public private partnership) atau kerjasama pemerintah swasta dengan mekanisme VGF (Viability Gap Funding). Tanpa mekanisme VGF, digunakan mekanisme izin penggunaan Sda dan izin pelaksanaan konstruksi bidang sumber daya air dan memanfaatkan prasarana SDA yang telah dibangun dengan mekanisme business to business dan sewa BMN.

Namun, menurut Arie, pembangunan infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan, ketahanan air, dan energi, membutuhkan dukungan dari masyarakat. Sehingga nantinya masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari infrastruktur lebih lama lagi.

Patut menjadi perhatian bersama yaitu peningkatan kinerja tampungan air melalui pembangunan waduk baru dan peningkatan jaringan irigasi baru. Di siniah peran masyarakat dalam menjaga hulu sungai, mejaga kualitas air di sungai, menjaga lingkungan, dan mematuhi peraturan yang ada seperti PP sungai 38 tahun 2011 tentang sungai perlu terus di tingkatkan.

Kepedulian terhadap air akan mendorong masyarakat untuk lebih sejahtera dengan air.(Adv)


(AND)