Surat Terbuka Kritik Gerakan Hidup Sederhana Dibalas PNS PANRB

Lukman Diah Sari    •    Kamis, 04 Dec 2014 09:12 WIB
Surat Terbuka Kritik Gerakan Hidup Sederhana Dibalas PNS PANRB
Surat jawaban PNS PANRB terkait surat PNS Setneg/MTVN

Metrotvnews.com, Jakarta: Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana yang dibuat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), menuai kritik Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementrian Sekretariat Negara (Setneg) Arief Saiful, melalui surat terbuka. Tak lama, surat terbuka itu mendapat balasan dari seorang PNS yang mengaku bekerja di PANRB Herman Suryatman.

Dalam balasan surat tersebut, PNS PANRB menuturkan bahwa menjadi PNS adalah pilihan hidup yang memiliki konsekuensi. "Antara mengindahkan peraturan disiplin pegawai, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintag Nomor 53 Tahun 2010 rebtabf disiplin PNS," tulis Herman, Jakarta, kamis (4/12/2010).

Dia mengkritisi surat yang dipermasalahkan PNS Setneg, "Apa yang saudaraku gundahkan terkait dengan diterbitkannya SE Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana adalah hal yang wajar. Pemerintah seharusnya tidak perlu mencampuri urusan pribadi sebagaimana yang saudaraku kritisi. Dalam konteks pribadi PNS (bukan pribadi masyarakat umum), pandangan tersebut tidak tepat selama urusan pribadi itu akan mereduksi kewajiban PNS untuk menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat PNS," beber dia.

Sebelumnya dalam surat terbuka yang ditulis PNS Setneg mengkritisi tegas, Gerakan Hidup Sederhana yang dibuat PANRB telah masuk ke ranah pribadi. yakni, "Membatasi jumlah undangan resepsi penyelengaraan acara seperti pernikahan, tasyakuran dan acara sejenis lainnya maksimal 400 undangan dan membatasi jumlah peserta yang hadir tidak lebih 1000 orang," demikian bunyi surat terbuka Arief.

Seperti dikutip dari Menpan.go.id, Kamis (27/11/2014), isi dari SE nomor 13 tahun 2014 tersebut memuat beberapa poin penting yakni mulai 1 Januari 2015, aparatur sipil negara diimbau untuk membatasi jumlah undangan resepsi penyelenggaraan acara. Seperti pernikahan, tasyakuran, dan acara sejenis lainnya dengan maksimal 400 undangan, serta membatasi jumlah peserta yang hadir tidak boleh lebih dari 1.000 orang.

Kemudian, tidak memperlihatkan kemewahan dan/atau sikap hidup yang berlebihan. Mereka juga diminta memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan dan kepantasan sebagai rasa empati kepada masyarakat.

Gerakan ini khususnya ditujukan kepada aparatur sipil negara atau ASN yakni para menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), para pimpinan kesekretariatan Lembaga Negara, para pimpinan kesekretariatan Lembaga Non Struktural, para gubernur, bupati, dan wali kota. Mereka diimbau dan dilarang untuk menggelar pesta mewah.
 
(LDS)