Presiden Jokowi Tunda Pengangkatan Budi Gunawan jadi Kapolri

   •    Jumat, 16 Jan 2015 20:55 WIB
budi gunawan tersangka
Presiden Jokowi Tunda Pengangkatan Budi Gunawan jadi Kapolri
Komjen Budi Gunawan--Antara/M Agung Rajasa

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden untuk pemberhentian Jenderal Sutarman sebagai Kapolri. Namun, Presiden menunda pengangkatan calon tunggal Kapolri, Komjen Budi Gunawan.

Presiden Jokowi mengatakan penundaan ini terkait dengan status tersangka dugaan gratifikasi Budi Gunawan di KPK.

"Berhubung Komjen Budi Gunawan sedang menjalani proses hukum, maka kami pandang perlu untuk menunda pengangkatan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia," terang Presiden Jokowi di Istana Presiden, Jumat (16/1/2015). Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno.

Presiden Jokowi melimpahakan wewenang Kapolri kepada Pelaksana Tugas Kapolri, yakni Wakapolri Komjen Badrodrin Haiti. Hal ini telah ditetapkan lewat Keputusan Presiden (Keppres) yang keluar hari ini.

"Keppres kedua (yang dikeluarkan) tentang penugasan Wakapolri Komjen Badrodrin Haiti untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kapolri," tegas dia.

Presiden ke-7 RI itu menegaskan, Budi Gunawan tidak batal jadi Kapolri. Hanya ditunda. Namun, Presiden Jokowi tidak menjelaskan hingga kapan penundaan ini akan berlangsung.

Tidak adanya batasan waktu itu membuat nasib Budi Gunawan menggantung. Pencalonan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri telah disetujui DPR. Di sisi lain, Budi diduga menerima hadiah terkait dengan transaksi-transaksi mencurigakan saat menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia Mabes Polri 2003-2006 dan jabatan lainnya di Mabes Polri.

KPK menyangkakan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan berdasarkan Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 atau Pasal 12 B UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.


(SUR)