Irma Chaniago: Dana Aspirasi Proyek Berbahaya

   •    Jumat, 26 Jun 2015 14:04 WIB
nasdem
Irma Chaniago: Dana Aspirasi Proyek Berbahaya
Anggota DPR dari Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago.

Metrotvnews.com, Jakarta: Fraksi NasDem kecewa terhadap keputusan Rapat Paripurna DPR, Selasa (23/6/2015) lalu, yang memutuskan melanjutkan pembahasan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) alias dana aspirasi sebesar Rp20 mliar per anggota.

Anggota DPR dari Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago, memprediksi bahwa dana aspirasi tersebut akan banyak dampak negatifnya ketimbang dampak positif. Jika direalisasikan, akan berpotensi konflik di tataran akar rumput.

Anggota Komisi IX ini memprediksi setidaknya ada dua konflik kepentingan yang akan terjadi dalam proses realisasi dana aspirasi tersebut. Pertama, akan terjadi tarik menarik kepentingan antaranggota DPR di dapil yang sama. Menurutnya, setiap anggota dewan di dapil yang sama akan berebut mendapatkan simpati masyarakat, sehingga iklim kontestasi saat Pemilu akan terulang kembali.

"Saya yakin pemerintah, Presiden sensitif terhadap hal-hal seperti ini. Karena itu bisa memunculkan konflik di masyarakat. Antar anggota DPR nanti akan berebut simpati," katanya usai Rapat Paripurna ke-34, Kamis (25/6/2015).

Konflik kedua, lanjut Irma, akan terjadi di tengah masyarakat yang tidak terakomodasi aspirasinya dalam skema realisasi dana aspirasi. Ia memperkirakan bahwa dana yang turun hanya berkutat pada konstituen anggota terkait saja, tanpa ada pemerataan.

Padahal, menurutnya, anggota dewan terpilih adalah representasi seluruh rakyat di dapil juga seluruh rakyat Indonesia. Tak elok jika harus mengotak-kotakannya dalam definisi pemilih saja.

"Ketika dana aspirasi hanya datang ke konstituennya saja tanpa pemerataan, itu yang saya sebut tidak efektif. Inti dari kata pembangunan itu adalah pemerataan . Kita kan bukan wakil dari fraksi atau parpol kita, tapi kita sudah wakil rakyat. Artinya seluruh rakyat yang ada di dapil kita adalah konstituen kita. Gak boleh lagi pilah-pilah konstituennya siapa," ulasnya

Terkait mekanisme akuntabilias dan pertanggungjawaban pengeleolaan dana aspirasi, Irma menyebutnya sebagai `proyek berbahaya`. Jika anggota dewan salah langkah dalam merealisasikan dan mengelola dana aspirasinya, ia berpotensi terjerat kasus korupsi dan berurusan dengan KPK.

"Kita memang punya hak dalam UU MD3 untuk mengusulkan pembangunan di dapil, tapi 'kan gak harus kita yang ngurusin anggarannya langsung. Ini berbahaya loh, ketika kita nanti salah langkah. Ini 'kan proyek, ketika kita salah langkah, sebelah kaki itu masuk KPK, loh," pungkasnya.


(NIN)