Kepolisian Diminta Agresif Ungkap Kasus Salim Kancil

Misbahol Munir    •    Selasa, 29 Sep 2015 13:48 WIB
salim kancil
Kepolisian Diminta Agresif Ungkap Kasus Salim Kancil
Unjuk rasa mengecam pembantaian petani di Lumajang, Jawa Timur,--Foto: Antara/Ari Bowo Sucipto

Metrotvnews.com, Jakarta: Kepolisian diminta agresif menyelidiki kasus pembunuhan aktivis lingkungan hidup Salim Kancil di Lumajang, Jawa Timur. Permintaan disampaikan anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu.

"Polisi jangan berhenti pada pelaku di lapangan. Polisi harus bertindak agresif menyelidiki (kemungkinan) keterlibatan perusahaan penambangan ilegal," kata Masington, Selasa (29/9/2015), seperti dilansir di Antara.

Salim Kancil, Tosan, dan warga Desa Selok Awar-awar, Pasirian, Lumajang, diduga dianiaya sekelompok orang suruhan. Mereka dihajar habis-habisan karena menolak penambangan pasir ilegal di sekitar Pantai Watu Pecak, Lumajang.

Salim terluka parah dan meninggal pada Sabtu, 26 September 2015. Tosan dikabarkan kritis. Masinton menyampaikan rasa hormat yang setinggi-tingginya dan belasungkawa mendalam kepada keluarga besar Salim Kancil dan Tosan.

Bagi Masinton, Salim dan Tosan adalah martir dan pejuang rakyat yang sedang berjuang mempertahankan hak untuk hidup, hak berpendapat dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

(Baca: Penegak Hukum Dituding Lalai Tangani Kasus Pembantaian Petani Salim Kancil)

Masinton mendesak pihak terkait mencabut izin usaha dan menutup perusahaan yang diduga terlibat mendalangi aksi keji dan tidak berperikemanusiaan terhadap Salim dan Tosan.

"Jika ada indikasi dugaan keterlibatan pemilik perusahaan, polisi harus menangkap dan menyeret pemilik perusahaan ke pengadilan karena telah melakukan kejahatan pidana dan kejahatan korporasi," tegas dia.

Dia meminta Kapolri memerintahkan Kapolda Jatim dan Kapolres Lumajang bergerak cepat. Bukan saja menangkap pelaku lapangan, tapi harus mampu menangkap dalang yang membiayai dan memobilisasi aksi gerombolan tersebut. Serta mengungkap motif intimidasi dan teror yang dibarengi dengan aksi penganiayaan dan pembunuhan berencana.

"Negara harus hadir melindungi hak-hak rakyat, khususnya terhadap rakyat kecil. Negara tidak boleh kalah dengan aksi kejahatan korporasi yang menghalalkan keuntungan dengan segala cara," jelas dia.


(MBM)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

2 weeks Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA