Sejarah Panjang KTP Indonesia

Sobih AW Adnan    •    Jumat, 12 Feb 2016 16:37 WIB
ktp
Sejarah Panjang KTP Indonesia
KTP Merah Putih (kiri) yang diberlakukan di Aceh selama berstatus Daerah Operasi Militer (DOM) & KTP jaman penjajahan Jepang. (foto-foto: keepo.me)

Metrotvnews.com, Jakarta: Semua WNI berusia kurang dari 17 tahun, akan diwajibkan memiliki Kartu Indentitas Anak (KIA). Batasan usia 'kurang dari 17 tahun' adalah dimulai sejak anak yang bersangkutan dilahirkan.

Penerbitan KIA yang diatur dalam Permendagri 2/2016 ini menggenapi sejarah panjang bukti identitas kependudukan yang wajib dimiliki oleh warga Indonesia. Jika dihitung sejak Hindia Belanda, Indonesia telah mengalami sekurangnya sembilan kali perubahan.

Zaman Hindia Belanda
KTP telah ada sejak zaman Kolonial Hindia Belanda (Staatsblad). Pada masa ini, kartu identitas ini lazim disebut dengan sertifikat kependudukan. Untuk bisa mendapatkan bukti kependudukan ini warga diharuskan menghubungi kontrolir (Controleur) dan membayar tagihan sebesar 1,5 gulden. Sementara terkait penerbitannya, kertas berukuran 15x10 centimeter tersebut dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat Hoofd van plaatselijk atau kepala pemerintahan wilayah.

Zaman Jepang
Tidak jauh berbeda dengan format KTP zaman Belanda, KTP zaman penjajahan Jepang masih berbahan kertas dan berukuran jauh lebih lebar dibanding KTP sekarang. Perbedaan cukup mencolok pada KTP masa itu adalah terletak pada lembaran di balik halaman keterangan identitas pemilik, di dalamnya terdapat naskah propaganda yang secara tidak langsung mewajibkan pemegang KTP untuk bersumpah setia kepada penjajah Jepang.

Awal Kemerdekaan
Setelah memasuki era kemerdekaan, sertifikat kependudukan berubah menjadi Surat Tanda Kewarganegaraan Indonesia. Surat tanda bukti kependudukan ini sebagian diketik dengan menggunakan mesin ketik dan sebagian lagi manual dengan menggunakan tangan. Kartu ini diberlakukan dari tahun 1945 sampai 1977.



Hingga 1978, perubahan KTP kerap terjadi. Hal itu terutama menyangkut hak dan tanggungjawab pemberi legalitas. KTP yang sebelumnya memiliki perbedaan di setiap daerah dan akhirnya diseragamkan oleh Kepala Urusan Pendaftaran Penduduk.

KTP 1978
Situs Dukcapil.kemendagri.go.id menyebutkan karakteristik teknologi verifikasi/Validasi KTP ini terbuat dari blanko kertas dan laminasi plastik dan dibubuhi stempel asli. Sementara pengawasan dan verifikasi pengesahan diperoleh dari tingkat terendah RT/RW.

KTP Nasional 2004
Perubahan terletak pada foto yang dicetak langsung pada kartu, bahan terbuat dari plastik, pengawasan dan verifikasi pengesahan dari tingkat terendah RT/RW dan seterusnya. Formasi lainnya, pada KTP ini dilengkapi dengan tanda tangan/cap jempol pemilik dan nomor serial khusus.

KTP Elektronik (e-KTP)
KTP Elektronik diluncurkan pada tahun 2011. KTP ini memiliki banyak terobosan baru, dari mulai bahan terbuat dari PVC/PC, pengawasan dan verifikasi pengesahan dari tingkat terendah RT/RW dan seterusnya, data dicetak dengan komputer dan nomor serial khusus, KTP ini juga memuat multi aplikasi dan berlaku secara nasional.

Selain perjalanan panjang KTP tadi, KTP khusus juga pernah diterbitkan di DI Aceh pada tahun 2003. KTP dengan latar belakang merah-putih ini diterbitkan dan berlaku selama masa Darurat Militer Aceh tahun 2003-2004.

 


(LHE)