Partai Politik Mati Suri Jadi Komoditas

   •    Selasa, 28 Mar 2017 10:00 WIB
partai politik
Partai Politik Mati Suri Jadi Komoditas
Infografis: MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Mendirikan partai politik sejatinya bukan perkara mudah. Segudang persyaratan mesti dipenuhi supaya partai politik bisa siap bertarung di pemilu.

Ada verifikasi badan hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta ada verifikasi administrasi dan faktual dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai syarat menjadi peserta pemilu.

Pada 2014, misalnya, hanya Partai NasDem yang lolos verifikasi. Selanjutnya pada 2016, dari lima yang mendaftar, hanya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang lolos verifikasi.

Berdasarkan catatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hingga 2016 terdapat 73 partai politik yang berbadan hukum. Dari jumlah itu, hanya belasan yang langganan masuk ke Senayan. Sisanya mati suri.

Menurut Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, keberadaan partai politik mati suri tersebut perlu dievaluasi. Pasalnya, badan hukum partai politik lama kerap menjadi barang transaksional.

"Perilaku (beli badan hukum) itu sangat bertentangan dengan nilai demokrasi dan fairness. Akal-akalan dari hulu, hilirnya bisa dipastikan juga akan diikuti perilaku serupa," ujar Titi saat dihubungi Media Indonesia di Jakarta, pekan lalu.

Akuisisi badan hukum partai politik lama, misalnya, dilakukan oleh Partai Perindo yang didirikan Hary Tanoesoedibjo.

Sempat terkendala, Perindo mengakuisisi badan hukum Partai Indonesia Sejahtera untuk lolos verifikasi badan hukum. Kini Perindo hanya tinggal menunggu verifikasi KPU untuk bisa lolos jadi peserta pemilu.

"Model akuisisi ini sangat berbahaya dan mengancam demokrasi. Apalagi jika ada rumor transaksional di belakangnya. Sayangnya, akuisisi model itu tidak bisa disentuh undang-undang," cetus Titi.

Karena itu, menurut Titi, idealnya pemerintah membuat aturan khusus menyoal badan hukum partai-partai yang tidak lagi aktif terjun berpolitik praktis.

Pasalnya, badan hukum diperoleh dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebelum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik lahir. Artinya, persyaratan memperoleh badan hukum ketika itu jauh lebih mudah ketimbang sekarang.

Optimistis

Ketua Umum PSI Grace Natalie menyatakan sebagai satu-satunya partai politik baru yang lolos verifikasi badan hukum pada 2016, pihaknya optimistis akan lolos sebagai peserta Pemilu 2019. Sebaliknya, partai politik yang membeli badan hukum akan menghadapi persoalan serius saat verifikasi faktual oleh KPU.

Dia menyatakan, upaya untuk mendapatkan badan hukum tidak mudah karena harus berhadapan dengan birokrasi di daerah yang rumit, terutama berkaitan dengan permintaan penerbitan surat keterangan terdaftar (SKT) dan surat keterangan domisili (SKD) sebagai syarat pendirian kantor PSI di daerah.

"Nah, proses yang berat ini belum dilalui oleh partai politik-partai politik yang membeli badan hukum. Mereka akan menghadapi ini saat verifikasi oleh KPK kelak," ujar Grace.

Sedangkan Sekretaris Jenderal Partai Idaman, Ramdansyah, menampik anggapan bahwa partainya memanfaatkan status badan hukum partai yang mati suri. Menurutnya, akusisi partai politik merupakan hak dan Partai Idaman justru menyelamatkan partai politik yang mati suri tersebut agar bisa bangkit.

Partai politik yang diakusisi pun, lanjutnya, mempunyai basis ideologi yang sama dengan Idaman.
Ramdan mengakui, berdasarkan penampakan di permukaan, Idaman tidak berbeda dengan parpol berbasis Islam lainnya seperti PKS, PPP, PKB, dan PAN.

Yang membedakan ialah karakter dan basis suara yang ingin dicapai. Jika basis PKB ialah daerah perdesaan dan PAN di perkotaan, Idaman justru mencakup lebih luas ke basis Islam secara nasional.

Karakter Idaman mengedepankan ke-Indonesia-an, ke-Islaman, dan kebudayaan. Ia pun yakin, Idaman akan eksis untuk waktu yang lama karena telah memiliki langkah-langkah untuk membereskan administrasi, meminimalisasi konflik, dan operasional partai yang mandiri. (Media Indonesia)


(TRK)

Selamatkan Partai, Novanto Diminta Tempuh Praperadilan

Selamatkan Partai, Novanto Diminta Tempuh Praperadilan

2 hours Ago

Status tersangka Novanto dinilai akan memengaruhi partai dalam kontestasi politik yang akan dat…

BERITA LAINNYA