PIKA Bercermin kepada Jokowi

Yogi Bayu Aji    •    Selasa, 25 Apr 2017 20:13 WIB
partai politik
PIKA Bercermin kepada Jokowi
Ilustrasi Partai Indonesia Kerja (PIKA). Foto: Istimewa.

Metrotvenews.com, Jakarta: Relawan pendukung Presiden Joko Widodo dalam pilpres 2014 membentuk Partai Indonesia Kerja (PIKA). PIKA menjadikan Jokowi sebagai tokoh panutan.

"Visi misi (PIKA) ringkasnya lihat hidup pak Jokowi, sederhana, penuh kesungguhan, kepercayaan rakyat, dan egalitarianisme," kata Ketua Umum PIKA Hartoko Adi Oetomo saat berkunjung ke Media Indonesia, di Green Room Lobby 3 Media Indonesia, Jalan Pilar Mas Raya, Kedoya, Jakarta Barat, Selasa 25 April 2017.

Dalam pertemuan itu, Hartoko ditemani Ketua MPP PIKA Mahfud Ahmad, Bendahara Umum PIKA Richard Buntario, dan Sekretaris Umum PIKA Yose Poernomo. Mereka disambut hangat Kepala Divisi Content Enrichment Media Indonesia Abdul Kohar.

Hartoko menjelaskan, sejatinya PIKA berawal dari kebingungan relawan ketika Jokowi sudah duduk di kursi RI-1. Relawan melihat Jokowi berhasil membawa perubahan kepada negara tetapi dikeliling oligarki.

Relawan, kata dia, mendukung penuh pemerintahan Jokowi. Namun, mereka merasa enggan untuk berkecimpung dengan partai politik yang mendukung Jokowi di pemilihan presiden 2014.

"Ada yang suka Jokowi tapi enggak suka PDI Perjuangan, bukan orang PKB enggak bagian dari NasDem," jelas Hartoko.

Tercetuslah candaan para relawan yang nonpartai untuk membentuk tempat bernaung. "Kami 'gelandangan politik' ini diberi rumah (melalui PIKA)," jelas dia. 

Para relawan pun bergotong royong membentuk partai. Niatan mereka dipermudah setelah dalam suartu forum silaturahmi relawan, rupanya terkumpul 34 perwakilan provinsi. 

"1 Juni 2016 kita deklarasikan sebagai partai. Tanggal itu dipilih karena bersamaan dengan hari lahir Pancasila," jelas Hartoko. 

Sementara itu, secara adminsitrasi, PIKA lahir pada 15 Oktober 2016. Kala itu, PIKA lolos di Kementerian Hukum dan HAM sebagai partai dengan status berbadan hukum.

PIKA, kata dia, mengusung inovasi sebagai low cost political party. Hartoko yakin, biaya politik bisa ditekan dengan perkembangan teknologi. Dukungan masyarakat diyakini dapat dijaring melalui media sosial. 


Pertemuan pimpinan PIKA dengan jajaran redaksi Media Indonesia. Foto: MTVN/Yogi Bayu Aji.

Hartoko mengaku, tidak ada nama besar dalam partai yang dapat mendukung operasional dan membesarkan partai. Bahkan, dalam rapat koordinasi nasional, para kader membayar kamar sendiri.

"Rakernas rakornas, anggaran kita enggak pernah lebih dari Rp200 juta," papar dia.

Dia pun optimistis PIKA dapat bertarung dalam pemilu 2019. Namun, dia menginginkan agar pendaftaran daftar peserta pemilu tidak menjadi rezim administrasi.

Menurut dia, syarat partai untuk pertarung di pemilu seharusnya hanya dengan status berbadan hukum. Pasalnya, bila benar-benar menekankan para persyaratan administrasi, dia yakin tak ada partai politik yang lolos.  

Hartoko mencontohkan, syarat partai harus memiliki 1.000 anggota berkartu tanda anggota (KTA) di kabupaten/kota berpenduduk sejuta orang dan kepengurusan di sekitar 3.000 kecamatan di Indonesia. Menurut dia, hal ini sulit dilakukan karena sedikitnya orang yang mau terjun ke dunia politik.

"Ini menimbulkan efek, moral hazard. Untuk penuhi syarat anggota. Partai memerintahkan kader beli kopi KTP. Itu dijual bisa dari leasing, pabrik, kepala desa. Kalau di Banten Rp300 per kopi KTP," jelas dia.

Verifikasi syarat-syarat terhadap partai peserta pemilu pun diyakini bakal memakan biaya besar. "Sehingga partai cuma untuk orang yang punya duit," papar dia. 

Menanggapi penyataan Hartoko, Abdul Kohar menilai sejatinya pratai memang seharusnya bebas didirikan. Nasib partai biar ditentukan rakyat, apakah dia mampu mendapat dukungan untuk melewati ambang batas parlemen atau tidak.

"Partai tak boleh dibunuh karena itu bagian wujud partisipasi publik kecuali partainya terlarang dan disepakati sebagai partai terlarang. Administrasi tak boleh mengalahkan partisipasi kalau itu terjadi ini bukan demokrasi," jela Kohar.



(OGI)

Selamatkan Partai, Novanto Diminta Tempuh Praperadilan

Selamatkan Partai, Novanto Diminta Tempuh Praperadilan

2 hours Ago

Status tersangka Novanto dinilai akan memengaruhi partai dalam kontestasi politik yang akan dat…

BERITA LAINNYA