Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman tak keberatan dengan rencana sistem pemilu terbuka terbatas. Namun, ia mengaku sistem tersebut tidaklah mudah.
Secara teknis, sistem pemilu tertutup menjadi sistem paling mudah. Sedangkan sistem terbuka dinilai paling akuntabel. “Karena mereka bisa mencari kandidat yang paling resentatif. Yang paling dekat dengan konstituennya,” kata Arief dalam program Primetime News Metro TV, Jakarta, Rabu, 8 Juni 2017
Bertaruh dengan Tahapan Pemilu
Pembahasan RUU pemilu terus mengalami perpanjangan waktu. Saling tubruk berbagai kepentingan menjadi penyebabnya. akankah ini meng…
Tarik Ulur Aturan Bursa Capres
Bursa calon Presiden 2019 mungkin dinanti sebagian kalangan dengan perasaan berdebar. Apakah putusan MK tentang Pemilu serentak se…
Alot di Penambahan Kursi Dewan
Jumlah kursi DPR menjadi salah satu poin perdebatan alot dalam pembahasan RUU Pemilu. Hasrat untuk menambah jumlah kursi begitu me…
RUU Pemilu di Penghujung Waktu
Agenda Pemilu serentak 2019 semakin dekat, tetapi Pansus Pemilu meminta penambahan waktu pembahasan hingga 1 masa sidang lagi. Tar…
Belajar dari pilkada DKI Jakarta, aturan itu perlu disempurnakan dengan masifnya kampanye di media sosial
Masalah pemilu ke depan akan semakin kompleks.
Komisioner Baru KPU-Bawaslu Wasit Pemilu (2)
Setelah sejumlah drama yang terjadi dalam proses seleksi anggota KPU dan Bawaslu, Komisi II memutuskan komposisi anggota KPU dan B…
Komisioner Baru KPU-Bawaslu Wasit Pemilu (1)
Setelah sejumlah drama yang terjadi dalam proses seleksi anggota KPU dan Bawaslu, Komisi II memutuskan komposisi anggota KPU dan B…
KPUberharap, kelak beleid pemilu tidak mengamputasi kemandirian penyelenggara dalam menyusun peraturan.
Selain efisiensi pemilih, BPPT juga mengungkapkan sistem e-voting dapat memangkas ruang dan kecepatan saat pemungutan suara …
Lantaran anak cenderung meniru dan mengikuti kebiasaan dan perilaku orang tua, maka diharapkan orang…
Jumlah asupan makanan menjadi hal penting dalam menyukseskan penurunan berat badan.
OKI didorong agar segera bersidang membahas masalah kekerasan di kompleks Masjid Al Aqsa, Yerusalem Timur.
Menpan-RB tidak memedulikan ribut-ribut politik.
Pertemuan hanya dihadiri perwakilan dari Partai Hanura, PDIP, Golkar, NasDem, PKB dan PPP.
Mereka membahas perkembangan Partai Golkar serta status hukum yang menjerat Novanto.
Presiden Joko Widodo meminta jajarannya mengeluarkan peraturan menteri (Permen) yang mempersulit investasi dan peningkatan ekspor.
Kebijakan itu diambil karena adanya dugaan keterkaitan Ketua Kwarnas Pramuka Adhyaksa Dault dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Mereka hendak mengklarifikasi dugaan Adhyaksa terhubung khilafah dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Tindakan pemerintah Israel itu tak bisa dibenarkan.
Mereka datang untuk membahas Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan dan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Orga…
Yulianis menilai harta kekayaan itu sebagian masih dalam penguasaan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu.
Status tersangka Novanto dinilai akan memengaruhi partai dalam kontestasi politik yang akan dat…
