Persekusi Marak, Negara Dianggap Tidak Hadir

Whisnu Mardiansyah    •    Sabtu, 10 Jun 2017 23:36 WIB
kekerasan
Persekusi Marak, Negara Dianggap Tidak Hadir
Ilustrasi kekerasan. MTVN/M Rizal

Metrotvnews.com, Jakarta: Kasus persekusi yang marak akhir-akhir ini bukanlah kali pertama terjadi di Indonesia. Terus berulangnya kasus persekusi menandakan negara tidak hadir.

Direktur Lembaga Riset Elsam Wahjudi Djafar melihat ramainya kasus persekusi bukanlah pertama di Indonesia. Khususnya pasca reformasi dimulai dari kasus persekusi warga Ahmadiyah yang terjadi tahun 2014 lalu. Bahkan pada saat itu seolah pemerintah mendukung upaya persekusi tersebut.

"Sebagaimana kita ingat persekusi terhadap Ahmadiyah. Pemerintah pernah keluarkan SKB tentang pelarangan aktivitas Ahmadiyah. Kedua, statement Menag seperti mengarahkan 'ayo berangus Ahmadiyah," kata Wahjudi di Kantor AJI Jakarta, Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu 10 Juni 2017.

Terus berulangnya kasus persekusi, kata Wahjudi dikarenakan negara gagal dalam bertindak. Negara dianggap kerap melakukan pembiaran jika terjadi kasus persekusi.

"Contoh pembiaran adalah kasus 'campur racun'. Waktu itu ketika ketemu dengan Kadiv Humas Polri, katanya 'kami sudah damaikan, kami hentikan agar tidak ada konflik lebih besar'. Tapi akhirnya kasus serupa terus terjadi. Apakah ada SOP perlindungan korban atau penindakan terhadap pelakunya?" ujarnya.

Sejatinya kasus persekusi, sudah terjadi di Indonesia sejak peristiwa G30S PKI antara tahun 1965/1966, Petrus 1982-1985, Peristiwa Tanjung Priok 1984, Peristiwa Talangsari 1989, Kejahatan di Aceh dengan adanya Daerah Operasi Militer, kejahatan di Papua dan Peristiwa Mei 1998.

Negara belum memiliki ketegasan dan sikap tegas dalam menangani kasus persekusi. Selain itu, upaya penyelesaian kasus HAM masa lalu belum diwujudkan betul oleh pemerintah.

Pemerintahan Joko Widodo sendiri berkomitmen untuk menghadirkan perlindungan kepada kelompok minoritas. Hal ini masuk ke dalam jargon Nawacita yang didengungkan pemerintahan Jokowi.

"Ketika kita tidak stop penyelesaian masa lalu, maka kita tidak akan dapat belajar atas kasus persekusi yang pernah terjadi sebelumnya. Negara belum pernah punya sikap tegas untuk menghentikan persekusi ini," ungkap dia.

Di Indonesia sendiri, tindakan persekusi sudah diatur dalam UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam Pasal 9 huruf h dikatakan persekusi merupakan penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional.

 


(SUR)