Banten Darurat Agraria

Batur Parisi    •    Senin, 25 Sep 2017 08:24 WIB
pertanian
Banten Darurat Agraria
Ilustrasi. MTVN/Syahmaidar

Metrotvnews.com, Serang: Reformasi agraria menjadi prioritas pemerintahan Jokowi-JK. Namun, tampaknya hal tersebut sulit terealisasi di Banten yang kini berstatus darurat agraria.

Ketua kelompok tani Damar Leuit, Misrudin, menilai reformasi agraria belum dijalankan secara sungguh-sungguh setelah 3 tahun Jokowi-JK memimpin. Hal itu dibuktikan dengan beragam konfli agraria yang terjadi di berbagai daerah, termasuk Banten.

"Petani di Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak dengan PT Pertiwi Lestari. Di Cibaliung dengan Perhutani, Kecamatan Cibaliung dengan TNI dan yang baru-baru ini terjadi Pulau Sangiang dengan PT Pondok Kalimaya Putih (PKP)," katanya pada kegiatan Peringatan Hari Tani Nasional dan Pendidikan Ageraria Serikat Petani Indonesia (SPI) DPW Banten, Minggu 24 September 2017.

Menurutnya, konflik agraria terjadi semakin memanas dan meruncing karena ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah di Provinsi Banten. Berdasarkan data BPS sejak tahun 2013, lahan pertanian menyusut 273 ha tiap tahun, atau sekitar 0,14 persen.

Sementara itu, Ketua SPI Banten, Yusuf, mendesak pemerintah Banten menjalankan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5/2014 tentang perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Sebab, jumlah keluarga petani di Banten dalam satu dekade terakhir (periode 2003-2013) mengalami penurunan sekitar 254.427 jiwa.

"Untuk itu, dalam momen hari tani nasional ini, kami menuntut pemerintah untuk melaksankan reformasi agraria, menyelesaikan konflik agraria, menghentikan kriminalisasi petani, membentuk lembaga pelaksana reformasi agraria, dan menjalankan Perda Nomor 05/2014," tegasnya.


(SUR)