Kata Menaker Soal Regulasi Baru Pekerja Migran di Qatar

Gervin Nathaniel Purba    •    Selasa, 30 Jan 2018 19:20 WIB
berita kemenaker
Kata Menaker Soal Regulasi Baru Pekerja Migran di Qatar
Menaker Hanif Dhakiri (Foto:Dok.Kemenaker)

Jakarta: Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri menerima kunjungan Duta Besar Indonesia Untuk Qatar, Marsekal Madya TNI (Purn) Muhamad Basri Sidehabi, di kantor pusat Kemenaker, Jakarta Selatan, Selasa, 30 Januari 2018.

Pada kesempatan tersebut Basri melaporkan kepada Hanif mengenai adanya regulasi baru bagi pekerja migran di negara Qatar.

“Kami melaporkan adanya regulasi baru yang diterbitkan pemerintah Qatar. Tentunya berharap aturan baru itu dapat meningkatkan perlindungan pekerja migran di sana, terutama bagi pekerja migran Indonesia yang bekerja di sana,“ kata Basri.

Ia menjelaskan dalam peraturan tersebut pemerintah Qatar melindungi pekerja pengemudi, tukang kebun, dan pekerja domestik. Kemudian, diatur pula penerapan 10 jam kerja setiap hari dan adanya libur sehari dalam sepekan.

“Adanya regulasi baru  diharapkan mampu melindungi pekerja di Qatar tersebut yang selama ini belum memperoleh payung hukum. Mudah-mudahan tidak ada masalah lagi, “ ungkap Basri.

Dalam laporannya, jumlah PMI di Qatar sekitar 40 ribu orang yang terdiri dari 10 ribu tenaga kerja terampil, dan sisanya 30 ribu tenaga kerja infomal.

“Sekitar 0,4 persen dari total jumlah PMI yang mengalami masalah di Qatar," ujarnya.

Menanggapi laporan tersebut, Menaker Hanif Dhakiri mengungkapkan akan melihat kembali perjanjian kerja sama anatara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Qatar terkait tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran.

"Ke depan Kemenaker akan mendorong penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) terutama sektor formal yang menguntungkan bagi tenaga kerja Indonesia. Sekarang kita hunting job-job dan semi skills atau profesional yang tersedia di sana," ucap Hanif.

Hanif menambahkan, pihaknya juga akan mengecek dan mensinkronkan antara Undang-Undang Qatar yang baru tentang pekerja migran dan ketentuan yang ada di Indonesia. Jika hal ini membawa dampak yang baik kepada tenaga kerja Indonesia baik dari segi perlindungan maupun finansial, pihaknya akan mendorong penempatan TKI ke Qatar terutama pada sektor formal karena untuk sektor domestik masih moratorium.

“Namun sebelum itu kita akan mengecek terlebih dahulu terkait jam kerja dan perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia di Qatar. Kita juga ingin pastikan peningkatan kapasitas dan posisi diplomatik atase ketenagakerjaan di sana,” kata dia.


(ROS)