PM May Bantah Inggris Serang Suriah atas Permintaan Trump

Arpan Rahman    •    Selasa, 17 Apr 2018 19:05 WIB
krisis suriahsuriah membarakonflik suriah
PM May Bantah Inggris Serang Suriah atas Permintaan Trump
PM May menjelaskan mengenai keputusannya menyerang Suriah di hadapan parlemen Inggris di London, 16 April 2018. (Foto: AFP/PRU)

London: Perdana Menteri Theresa May menegaskan bahwa jika menunggu izin dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka Rusia akan dengan mudah menjatuhkan hak veto kepada kebijakan luar negeri Inggris. 

Pernyataan disampaikan dalam pembelaannya di hadapan parlemen Inggris mengenai serangan Inggris ke Suriah pada 14 April lalu. 

Inggris bersama Amerika Serikat dan Prancis menyerang area Damaskus dan sekitarnya serta provinsi Homs, sebagai respons atas dugaan penggunaan senjata kimia di Douma pada 7 April.

PM May menghadapi perdebatan sengit di parlemen mengenai dugaan penggunaan senjata kimia di Suriah yang disebutnya sebagai "sejarah buruk kemanusiaan." Ia berkukuh Inggris perlu bertindak cepat agar serangan kimia seperti di kota Douma tidak terulang.

Meski tidak menimbulkan korban jiwa, serangan Inggris yang diperintahkan PM May dikritik kubu oposisi dalam negeri. PM May dinilai melanggar aturan karena tidak berkonsultasi dengan parlemen. 

Meskipun banyak dari anggota parlemen menyatakan siap mendukung serangan ke Suriah, namun PM May berpendapat hal tersebut dapat mengganggu jalannya operasi militer gabungan bersama AS dan Prancis. 

"Saya tahu benar bahwa merupakan tanggung jawab parlemen untuk meminta pertanggungjawaban saya atas keputusan semacam itu. Parlemen tentu saja boleh melakukannya," katanya di hadapan para anggota. 

Baca: Serang Suriah, PM Inggris dan Presiden Prancis Dikecam

Keinginan Trump?

"Tetapi ini adalah tanggung jawab saya sebagai perdana menteri untuk membuat keputusan tersebut," cetusnya, seperti dilansir Guardian, Selasa 17 April 2018.

"Ini serangan terbatas, yang ditargetkan berdasarkan aturan yang telah digunakan sebelumnya. Dan ini adalah keputusan berdasarkan evaluasi data intelijen, yang sebagian besar informasinya yang tidak bisa dibagikan dengan parlemen," lanjut dia.

Namun, pemimpin oposisi Partai Buruh Jeremy Corbyn mengatakan, serangan ke Suriah "dipertanyakan secara hukum." Parlemen Inggris, kata dia, seharusnya diberi kesempatan untuk menyetujui tindakan PM May.

Corbyn mengisyaratkan bahwa PM May menyerang karena "keinginan" dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

"Mari kita perjelas. Kami bertindak sesuai kepentingan nasional. Ini merupakan kepentingan nasional untuk mencegah penggunaan senjata kimia di Suriah -- dan untuk menjunjung tinggi aturan global bahwa senjata semacam itu tidak boleh digunakan," ungkap PM May.

"Kami tidak melakukan ini karena diminta Presiden Trump. Kami melakukan itu karena kami meyakini ini adalah hal yang benar. Dan kami ternyata tidak sendiri," sambung dia.

 


(WIL)