Persoalan Hak Pilih Pilgub Kalbar Dilaporkan ke Kemendagri

Agung Widura    •    Jumat, 04 May 2018 14:35 WIB
pilkada serentakpilkada 2018
Persoalan Hak Pilih Pilgub Kalbar Dilaporkan ke Kemendagri
Pertemuan Aliansi Suara Perbatasan dan tim monitoring Kementerian Dalam Negeri pada Kamis, 3 Mei 2018, malam. Medcom.id/Agung Widura

Pontianak: Aliansi Suara Perbatasan dan Pedalaman Indonesia untuk Demokrasi mengadukan persoalan sekitar 400 ribu warga Kalimantan Barat yang kehilangan hak pilih karena belum memiliki KTP elektronik ke Tim Monitoring Pilkada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Koordinator Aliansi Suara Perbatasan Abelnus mengatakan KPU telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pilgub 27 Juni 2018. Namun, DPT tersebut justru menimbulkan persoalan, karena hak pilih 400 ribu warga Kalbar hilang.

"Berdasarkan kajian kami, warga yang kehilangan hak pilihnya ini ada di lima kabupaten. Jumlahnya luar biasa banyak," kata Abelnus.

Menurut Albenus, mereka telah menemui KPU Kalbar guna menuntut dipenuhinya hak-hak politik warga Kalbar. Pertemuan berlangsung di Coffe Soft Neo Jalan Gajahmada, Kamis, 3 Mei 2018, malam. Dia didampingi 6 anggota Aliansi Perbatasan.

"Sewaktu aksi di KPU, kami dapat informasi ada tim dari Kemendagri yang turun ke Kalbar," kata Abelnus.

Menurut Albenus, data penduduk potensial pemilih pilkada (DP4) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat jumlahnya mencapai 3.844.498 jiwa. Namun setelah ditetapkan oleh KPU Kalbar, jumlah ini menyusut jauh menjadi 3.436.127 jiwa.

Selisih 408.371 jiwa ini tersebar di Kabupaten Saggau sebanyak 60 ribu jiwa, Kabupaten Sambas sebanyak 42 ribu jiwa, Kabupaten Bengkayang 35 ribu jiwa, dan Kabupaten Sintang sebanyak 4 ribu jiwa.

Abelnus meminta KPU Kalbar memberikan solusi agar 408.371 warga Kalbar itu bisa memiliki hak pilih, terutama dalam Pilgub 27 Juni 2018.

Misalnya dengan membuat regulasi atau kebijakan agar masyarakat yang tidak memilki KTP elektronik bisa menggunakan hak pilihnya.

"Bagaimana supaya mereka ini bisa kembali memiliki hak pilihnya. Tentu saja dengan proses validasi dari desa agar tidak ada kecurangan. Yang penting jangan terlalu rumit birokrasinya karena waktu sudah mendesak,"  katanya.

Selain persoalan hilangnya hak pilih warga Kalbar, Aliansi Suara Perbatasan juga mengadukan KPU Kalbar yang minim dalam melakukan sosialisasi Pilgub.

"Bahkan terkesan ada pembiaran, sehingga menguntungkan salah satu pasangan calon," kata perwakilan Aliansi Suara Perbatasan Yohanes S. Laon.

Ketua Tim Monitoring Pilkada Kemendagri Ari Junaedi memberi apresiasi atas upaya Aliansi Suara Perbatasan dalam memperjuangkan hak-hak warga negara Indonesia.

"Persoalan ini menjadi perhatian khusus bagi Kementerian Dalam Negeri dan harus segera ada solusinya. Kami juga menyerap informasi dan persoalan-persoalan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pilkada,” kata Ari Junaedi yang didampingi anggota Tim Monitoring.


 


(SUR)