Koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan mendesak pemerintah menghentikan operasi tempur di Papua. Mereka mendorong Presiden Joko Widodo melaksanakan dialog untuk memulihkan situasi di Papua agar kondusif
Koalisi Masyarakat Sipil meminta agar Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini TNI dan KKB segera melakukan gencatan senjata.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksda Julius Widjojono menegaskan bahwa TNI sudah berupaya sejak awal melakukan negoisasi dengan KKB guna melepaskan sandera pilot Susi Air.
“Bukankah negosiasi sudah dilakukan sejak awal, justru KST yang menyerang, apakah ini bisa dipahami LSM tersebut?,” ungkap Julius kepada Media Indonesia, Kamis (20/4/2023).
Bahkan, kata Julius, TNI selalu mengedepankan penanganan lunak (soft approach) dan penegakkan hukum sejak menangani konflik dengan KKB.
Julius membeberkan bahwa kondisi KKB saat ini tengah terdesak dan terkepung. Sehingga, kata Julius, KKB melakukan segala cara agar bisa meyakinkan publik dengan menyebarkan isu hoaks.
“Mereka terdesak sekarang, sehingga lakukan segala cara baik hoax dan atau gunakan tangan-tangannya baik di dalam maupun di luar negeri,” ucapnya.
Sebelumnya, TNI mengonfirmasi korban jiwa akibat penyerangan KKB di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, menjadi empat prajurit, termasuk Pratu Miftahul Arifin.
Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel (Kav) Herman Taryaman mengatakan keempat jenazah itu telah dievakuasi pada Rabu, 19 April 2023.
"Puji syukur berkat dukungan, support dan doa dari semua pihak, bahwa Tim Gabungan TNI-Polri berhasil menemukan 4 Prajurit TNI termasuk didalamnya Pratu Miftahul Arifin yang dalam proses pencarian dengan kondisi meninggal dunia," kata Herman dalam keterangan tertulis, Rabu, 19 April 2023.
Selain Pratu Miftahul, tiga prajurit yang ditemukan meninggal ialah Pratu I, Pratu K, dan Prada S. Ketiga jenazah itu merupakan prajurit yang hilang setelah kontak tembak antara Satgas Yonif Raider 321 dan KKB di Mugi.
