NEWSTICKER

MK Jangan Kehilangan Muka

17 January 2023 08:34

Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menyidangkan gugatan judicial review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Selasa (17/1/2023). Ketangguhan MK sebagai penjaga pilar konstitusi kembali bakal diuji. Tidak hanya dalam hal penjagaan konstitusi, pada perkara ini MK bahkan berpeluang tampil sebagai penyelamat demokrasi atau malah sebaliknya.

MK sejatinya punya pendirian bahwa urusan sistem pemilu adalah legal policy pembentuk undang-undang, yaitu pemerintah dan DPR. Bukan ranah mereka untuk menentukan sistem yang mesti dipakai dalam pemilu kita. Karena, dari kacamata MK, baik sistem proporsional terbuka maupun tertutup, keduanya konstitusional. Maka, bila konsisten dengan pendirian itu, MK semestinya menolak gugatan atas sistem tersebut. 

Namun, bila MK punya pertimbangan lain sehingga menerima permohonan judicial review atas UU Pemilu tersebut dan sistem pemilu kembali ke sistem tertutup, semestinya MK pun mengerti bahwa DPR sebagai pembuat UU memiliki kewenangan legislasi membentuk UU Pemilu yang 'baru'.

Parlemen dapat menempuh langkah legislative review, yakni mengamendemen UU Pemilu hasil judicial review MK. Hal tersebut amat mungkin dilakukan mengingat mayoritas fraksi di DPR sebelumnya sudah menyatakan tegas menolak sistem pemilu kembali menjadi tertutup. Hanya satu fraksi, PDI Perjuangan, yang justru ingin balik ke sistem tertutup. 

Sangat mungkin delapan fraksi penolak sistem tertutup itu tidak akan tinggal diam jika MK memutuskan menerima gugatan yang berarti mengembalikan kita ke sistem yang tidak senapas dengan spirit demokrasi. Jika DPR pada akhirnya menempuh jalan tersebut, putusan MK yang final dan mengikat tak lagi punya makna. Bukankah itu akan membuat sang penjaga konstitusi tersebut malah kehilangan muka? 

Karena itu, MK mungkin perlu mengingat lagi bahwa dalam perkara ini mereka tidak hanya berperan sebagai penjaga konstitusi, tetapi juga diharapkan menjadi penyelamat demokrasi.