Bank Indonesia (BI) resmi meluncurkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) wilayah Jawa 2023. Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut langkah ini sebagai penguatan ketahanan pangan dan menyejahterakan masyarakat.
Keberhasilan GNPIP tahun lalu menjadi catatan positif bagi Perry dan Bank Indonesia. Tahun ini, Perry menargetkan strategi baru Bank Indonesia dengan "tiada hari tanpa GNPIP".
"Tahun lalu kalau enggak ada GNPIP, inflasi pangan bisa 11,5%. Namun, dengan koordinasi pemerintah dan gerakan ini, bisa turun ke 5,6%. Rencana BI adalah tiada hari tanpa GNPIP serta diperkuat dengan pengendalian inflasi yang bersifat struktural, forward looking, dan digital," kata Perry dalam kick off GNPIP Jawa 2023 di Purwakarta, Jawa Barat, Rabu (5/4/2023).
Bank Indonesia merencanakan beberapa langkah sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan, seperti pengadaan pasar murah, kerja sama antardaerah, subsidi ongkos angkut, gerakan tanam cabai, hingga replikasi model bisnis.
Perry berharap menjelang Hari Raya Idulfitri 2023, harga bahan pangan terjangkau. Ia menyebut urusan perut rakyat merupakan hal penting.
Acara peluncuran program ketahanan pangan ini juga dibuka Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam sambutannya, ia mengatakan komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan.
"Pemerintah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan tahun ini Rp104,2 triliun. Ini menjadi perhatian utama pemerintah. Program ini nanti ditujukan untuk pengembangan budi daya pertanian, penguatan infrastruktur, subsidi bunga dan pupuk, serta DAK fisik dan nonfisik," kata Airlangga.
Ia juga mengatakan program bantuan pangan pemerintah diharapkan mendukung pengendalian inflasi. Bantuan ini berlaku selama tiga bulan (Maret-Mei 2023). Bantuan berupa beras 10kg/bulan yang ditargetkan lebih dari 21 juta penerima di 514 kabupaten dan kota.
