Menlu Retno Marsudi di Sidang Majelis Umum PBB. Foto: Kemenlu RI
New York: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi memaparkan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di rangkaian Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Melalui SDGs Summit, Menlu Retno menyoroti adanya krisis utang di negara berkembang.
Terkait pencapaian SDGs Indonesia, berdasarkan data BAPPENAS, 63 persen dari total 216 indikator rencana aksi program SDGs periode 2021-2024 telah tercapai. Namun demikian, angka tersebut masih belum mendorong kemajuan pencapaian SDGs di tingkat regional mengingat development gap yang masih cukup tinggi.
“Situasi global saat ini, khususnya dengan adanya pandemi dan perang di Ukraina mempersulit upaya pencapaian SDGs,” ujar Menlu Retno, dikutip dari pernyataan Kementerian Luar Negeri, Selasa 19 September 2023.
Dengan adanya pandemi dan perang di Ukraina, mempersulit atau semakin mempersulit upaya pencapaian SDGs.
Menlu memaparkan hasil pencapaian SDGs yang disampaikan PBB. Hingga saat ini hanya 12 persen target SDGs secara global yang on track. Sementara 50 persen lainnya kemajuannya lambat serta 30 persen stagnan atau mengalami kemunduran.
Pada laporan tersebut juga disebutkan bahwa tingkat kelaparan global saat ini tertinggi sejak tahun 2005. Laporan juga mengatakan negara berkembang merasakan dampak yang paling parah.
“Diperlukan 286 tahun untuk menutup gender gap,” ungkap Menlu Retno.
Menlu juga menyebutkan bahwa 1/3 negara berkembang mengalami krisis utang, sementara komitmen bantuan dari negara maju kepada negara berkembang tidak terealisasi. “Misalnya komitmen bantuan USD100 miliar per tahun untuk mengatasi perubahan iklim sampai saat ini juga belum terealisir. Jadi itu adalah tambahan penjelasan mengenai capaian SDGs sampai saat ini. Untuk kawasan Asia Pasifik dan Asia Tenggara, situasi juga sangat challengin,” sebut Menlu Retno
Adapun Menurut SDGs Progress Report 2023 yang dikeluarkan oleh UNESCAP menyebutkan bahwa progress SDGs di Asia Pasifik dan Asia Tenggara baru 14,4 persen. Diperkirakan 90 persen target SDGs tidak akan bisa dicapai pada 2030 dandiperlukan 42 tahun lagi untuk mencapai SDGs.
Sementara untuk ASEAN, datanya menyatakan bahwa development gap massih cukup tinggi. Ada negara yang pencapaian SDGs-nya bagus, tapi ada juga yang ketinggalan.
Capain SDGs ini turut menjadi perhatian Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Menurut Sekjen Guterres, capaian SDGs global baru 15 persen. Karena itu, diperlukan global rescue termasuk melalui stimulus 500 miliar USD per tahun.
“Sekarang adalah saatnya untuk ambil tindakan jika ingin tetap mencapai SDGs pada tahun 2030,” tegas Sekjen PBB.
Secara khusus, Sekjen menyoroti enam area yang perlu diberi perhatian khusus, yaitu: kelaparan, transisi energi, digitalisasi, pendidikan, pekerjaan layak dan pelindungan sosial serta penghentian perang.
Di Kawasan Asia Pasifik sendiri, pencapaian SDGs baru mencapai 14,4 persen dari yang seharusnya 50 persen.
SDG Summit merupakan pertemuan resmi PBB yang diselenggarakan setiap empat tahun pada tingkat Kepala Negara/Pemerintahan untuk meninjau kemajuan dan tantangan dalam implementasi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan.
Pertemuan juga dilakukan untuk menggalang komitmen dan aksi global dalam mempercepat pencapaian SDGs. SDG Summit 2023 telah menghasilkan dokumen berupa Political Declaration yang berisikan komitmen negara-negara anggota PBB dalam mengakselerasi pencapaian SDGs.
Summit ini diselenggarakan atas mandat resolusi PBB, menandai setengah jalan target pencapain SDGs yang akan berakhir tahun 2030. Sekaligus untuk membangkitkan kembali semangat dan optimisme dalam upaya global mencapai target-target SDGs.
