Ilustrasi desain Istana Negara di ibu Kota Nusantara - - Foto Istimewa.
Jakarta: Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merestui penambahan anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebesar Rp15 triliun. Dengan demikian, anggaran yang semula sekitar Rp22 triliun untuk tahun ini menjadi sekitar Rp37 triliun.
"IKN tahun ini kami anggarkan Rp22 triliun dan kemudian pemerintah meng-accelerate menambah Rp15 untuk tahun ini juga, sehingga secara total sudah Rp37 triliun yang Banggar setujui," kata Ketua Banggar Said Abdullah dalam rapat kerja bersama pemerintah, Jumat, 9 Juni 2023.
Persetujuan penambahan anggaran IKN, lanjut Said, untuk merealisasikan yang tertuang di dalam Undang Undang, yaitu agar Presiden bisa segera menempati Nusantara pada Juni 2024.
Berdasarkan rencana awal, pembangunan IKN akan menelan biaya sekitar Rp466 triliun. Pemenuhan kebutuhan dana itu ditetapkan berasal dari APBN sekitar Rp89,4 triliun, atau 20 persen dari total kebutuhan dana.
Lalu pendanaan dari Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sekitar Rp253,4 triliun, atau 54 persen dari total kebutuhan, dan dari BUMN dan BUMD sekitar Rp123,2 triliun atau 26 persen dari total kebutuhan.
Kepastian pengadaan lahan
Di kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan kunci pembangunan di IKN ialah pengadaan lahan. Kejelasan mengenai pertanahan di Nusantara disebut menjadi hal yang dinanti para penanam modal.
"Semua kuncinya di tanah dan harga tanah. Valuasi kita lakukan untuk menghitung, karena setiap enam bulan harga tanah akan berubah karena infrastruktur yang dibangun makin berkembang," tutur dia.
"Saya kejar 27 Juli nanti, saya targetnya selesai, berapa harganya, siapa yang mau beli, siapa yang masuk, itu semua kami lakukan," lanjut Luhut.
Dia menambahkan, saat ini pemerintah menawarkan tanah seluas 6.700 hektare (ha) kepada para penanam modal. Adapun pembangunan yang sedang dilakukan pada tahap pertama ini fokus pada kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP), termasuk di dalamnya Istana Kepresidenan.
Karena itu, standar dan kualitas pembangunan harus dipastikan. Guna menjamin itu, sambung Luhut, pemerintah secara terpaksa mempekerjakan pekerja asing untuk mengawasi pembangunan Istana Presiden.
"Pengawas, terpaksa, dengan segala hormat, menggunakan bule-bule untuk kualitas. Jangan sampai Istana Presiden itu jadi tapi tidak bagus (kualitasnya)," jelasnya.
