Video dan berita pajak - metrotvnews.com

Ditjen Pajak Sosialisasikan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

pajak

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak berupaya mengejar target penerimaan pajak hingga akhir 2021. Direktorat Jenderal Pajak mensosialisasikan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) kepada masyarakat.

Sri Mulyani: Tidak Semua Fasilitas Kantor Kena Pajak

pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan tidak semua fasilitas yang diberikan perusahaan kepada pegawai dikenakan pajak natura atau pajak kenikmatan. Pemerintah akan menetapkan batasan tertentu dalam menentukan besaran fasilitas yang diterima wajib pajak pribadi.

Pemerintah Kejar Utang Pajak Para WNI di Luar Negeri

pajak

Dirjen Pajak Kementerian Keuangan akan mengejar tagihan utang pajak warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri. Sebanyak 13 negara yang sudah menjadi kerjasama untuk menagih utang pajak WNI yang berada di sana.

Pengampunan Pajak untuk Perseorangan Dimulai 1 Januari 2022

pajak

Pengampunan pajak untuk wajib pajak perseorangan akan dilaksanakan mulai 1 Januari 2022 menyusul telah disahkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Program ini kelanjutan dari amnesti pajak pada 2016 yang menyasar badan usaha dan lembaga.

136 Negara Setujui Aturan Pajak Minimum Global untuk Perusahaan Multinasional

pajak

Kesepakatan global untuk menjamin perusahaan multinasional membayar pajak minimum global sebesar 15% disetujui sedikitnya 136 negara. Indonesia menjadi salah satu negara pendukung aturan tersebut. Lalu bagaimana kesiapan Indonesia menghadapi aturan ini?

Simak Aturan Baru Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi

pajak

Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers 7 Oktober lalu memberikan penjelasan detail tentang aturan pajak penghasilan orang pribadi. Di antaranya aturan baru ini justru meringankan kalangan berpendapat sekitar Rp4 juta.

Poin Penting UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

pajak

Ada sejumlah poin penting dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang baru disahkan pada Kamis (7/10/2021) kemarin. Yakni pajak pertambahan nilai, pengampunan pajak (tax amnesty), dan pajak karbon.

Urgensi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

pajak

Menkeu Sri Mulyani menyatakan reformasi perpajakan sudah sangat urgent dan harus segera dilakukan untuk menciptakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang sehat dan berkelanjutan.

NIK Jadi NPWP, Yasonna: Tak Semua Warga Wajib Bayar PPh

pajak

Menkumham Yasonna Laoly mengatakan tidak semua warga negara Indonesia harus membayar pajak penghasilan (PPh), meski pemerintah menjadikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun dia mengingatkan seluruh masyarakat untuk tetap memperhatikan syarat subjektif dan objektif dalam pembayaran pajak.

Sembako Batal Kena Pajak

pajak

Pemerintah batal menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembako pada 2022. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang baru disahkan dalam rapat paripurna DPR.

Pandora Papers Jerat Sejumlah Kepala Negara

pajak

Konsorsium jurnalis investigasi internasional atau ICIJ merilis hasil penyelidikan yang diberi nama Pandora Papers. Rilis tersebut menyebut ada sejumlah kepala negara dan pejabat pemerintah yang menyembunyikan aset mereka dan memanfaatkan tax haven.

Ada Namanya dalam Pandora Papers, Ini Kata Luhut & Airlangga

pajak

Konsorsium jurnalis investigasi internasional merilis data yang dikenal dengan sebutan Pandora Papers. Di dalam laporan berisi kasus-kasus skandal pajak terbesar dunia tersebut tercantum nama Airlangga Hartarto dan Luhut Binsar Pandjaitan.

Dua tokoh yang masing-masing di dalam pemerintahan menjabat sebagai Menko Perekonomian RI dan Menko Kemaritiman dan Investasi RI tersebut telah menyampaikan klarifikasinya. Berikut ini pernyataan mereka.

Reformasi Perpajakan untuk Turunkan Tax Gap Indonesia

pajak

Menkeu Sri Mulyani memastikan reformasi perpajakan yang digaungkan pemerintah bertujuan untuk mengurangi tax gap yang sangat besar di Indonesia. Banyaknya pengecualian perpajakan hingga praktik penghindaran pajak dinilai menyebabkan penerimaan pajak Indonesia masih jauh dari potensi.

Pemerintah Kumpulkan Pajak Digital Perusahaan Asing Hingga Rp2,25 Triliun

pajak

Kementerian Keuangan mencatat realisasi pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Digital hingga 16 Juni 2021 mencapai Rp2,25 triliun. Pajak digital ini dipungut oleh 50 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) seperti Netflix, Viu, dan Zoom.

Perpanjangan Insentif Pajak Disambut Baik Pengusaha

pajak

Rencana pemerintah memperpanjang batas waktu berakhirnya insentif pajak disambut baik oleh pengusaha. Perpanjangan dilakukan hingga bulan Desember 2021 dari sebelumnya berakhir akhir Juni 2021.

Pemerintah Perpanjang Masa Berlaku Insentif Pajak

pajak

Pemerintah akan memperpanjang masa berlakunya insentif penerimaan pajak hingga bulan Desember 2021 mendatang. Namun Menkeu Sri Mulyani menyebut ada beberapa penerima jenis insentif pajak yang akan dibatasi.

Kenaikan Tarif PPN Dinilai Hambat Pertumbuhan

pajak

Rencana pemerintah menaikkan tarif PPN menuai kritik. Kebijakan ini dinilai justru akan mengerem pertumbuhan di tengah upaya pemulihan ekonomi.

Kesepakatan Pajak G7 Untungkan Indonesia

pajak

Indonesia akan diuntungkan dengan kesepakatan pajak minimum perusahaan negara-negara paling kaya di dunia yang tergabung dalam G7. Hal ini dinilai akan menghilangkan perang tarif pajak antar negara dan mengurangi praktik penghindaran pajak.

Wacana Sekolah Bakal Kena PPN

pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Indonesia mengalami kerugian Rp1.356 triliun akibat pandemi covid-19. Dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, pemerintah harus mencari cara pajak lain untuk menutup defisit keuangan yang semakin besar.

Pemerintah berencana memungut pajak pertambahan nilai (PPN) pada jasa pendidikan atau sekolah, sesuai yang tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Namun sebanyak tujuh dari sembilan fraksi di DPR RI menolak rencana pemerintah tersebut.

YLKI: Tidak Adil, Sembako Kena PPN Tapi PPnBM Mobil Baru Dapat Relaksasi

pajak

Rencana pemerintah menetapkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada bahan pokok dinilai sangat tidak adil. Ketua harian YLKI Tulus Abadi menyebut kalau kebijakan itu disahkan maka sangat tidak adil karena di satu sisi pemerintah melakukan relaksasi PPnBM mobil baru.

Sekolah dan Sembako Kena Pajak, Di Mana Negara?

pajak

Rencana pemerintah menetapkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada bahan pokok dan jasa pendidikan menuai protes dari berbagai pihak. Pemerintah dan DPR diminta tidak terburu-buru dalam melakukan revisi undang-undang pajak. Benarkah pengenaan PPN tersebut adalah cara mereformasi sistem perpajakan menjadi lebih adil dan tepat sasaran?

Pemerintah Gulirkan Rencana Ubah Skema PPN

pajak

Pemerintah menggulirkan rencana mengubah skema tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dan penataan arsitektur perpajakan melalui RUU KUP. Pemerintah menilai sistem perpajakan masih ada distorsi hingga skema tarif PPN tidak tepat sasaran.

Rencana Tarif Baru Pajak Penghasilan untuk Sang Crazy Rich

pajak

Menteri Keuangan berencana untuk mengubah tarif pajak penghasilan untuk badan atau orang perorangan pada 2022. Perubahan tarif pajak penghasilan sebesar hingga 35% ini menyasar kalangan orang super kaya dengan penghasilan tahunan lebih dari Rp 5 miliar

Skema Kenaikan Pajak Orang Super Kaya

pajak

Pemerintah membuat skema tarif pajak penghasil orang super kaya dengan menaikkan lima persen dari 30 menjadi 35. Selain itu pemerintah juga menambah lapisan kategori tarif pph dari empat lapisan menjadi lima lapisan.

Pajak Orang Super Kaya Naik Hingga 35 Persen

pajak

Sebagai bentuk solidarity tax, pemerintah berencana menaikkan pajak penghasilan orang super kaya dari 30 persen menjadi 35 persen. Kenaikan pajak orang kaya ini akan dapat mendorong daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah.

Penjualan Mobil Naik Signifikan Berkat Diskon PPnBM

pajak

Penjualan mobil secara nasional periode Maret-Mei 2021 meningkat 70 persen akibat pembebasan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) mobil dari pemerintah. Gaikindo optimistis penjualan mobil masih akan tumbuh meski diskon PPnBM mulai berkurang.

Kenaikan Tarif PPN Bisa Berdampak Negatif

pajak

Pemerintah berencana menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) tahun 2022. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan mengurangi defisit anggaran. Sebelumnya pemerintah telah memperlebar batasan defisit anggaran lebih dari 3% sampai tahun 2022 karena krisis yang dialami Indonesia akibat pandemi covid-19. Sehingga pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan pemerintah ialah mengembalikan defisit anggaran kembali di bawah 3% setelah 2022. Di satu sisi, kenaikan PPN juga dikhawatirkan bisa berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa, meningkatkan inflasi dan mengurangi daya beli masyarakat di tengah proses pemulihan ekonomi.

Pemprov Jatim Beri Diskon Pajak Kendaraan Bermotor untuk Warganya

pajak

Pemprov Jawa Timur mulai hari ini, Selasa (20/4/2021) memberi diskon pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak khsusu warga Jatim. Tidak hanya itu, bagi wajib yang membayar tepat waktu juga berkesempatan untuk mengikuti undian tabungan umrah.

Awas, Telat Lapor SPT Bisa Kena Denda

spt tahunan pajak

Batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun pajak 2020 akan berakhir pada 31 Maret 2021. Pelaporan SPT bisa dilakukan secara offline dan online. Apabila wajib pajak tidak melapor SPT hingga tenggat waktu yang ditentukan, maka akan mendapat sanksi denda keterlambatan pelaporan sebesar Rp100 ribu.

Ingat! Hari Ini Batas Akhir Lapor SPT

pajak spt tahunan

Pada 31 Maret 2021 menjadi batas akhir pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun pajak 2020. Pelaporan SPT bisa dilakukan secara offline dan online. Apabila melewati batas waktu yang ditetapkan, maka wajib pajak bisa dikenakan sanksi.