Indonesia-ASEAN Capai Tujuan Energi Terbarukan

Mendukung agenda Keketuaan ASEAN 2023, Indonesia Palm Oil Strategic Studies (IPOSS) bekerja sama dengan ASEAN Center for Energy (ACE), Council of Palm Oil Producing Countries (CPOC), School of Business and Management Institut Teknologi Bandung (SBM-ITB) berkomitmen untuk mendorong tercapainya agenda-agenda krusial di berbagai sektor, termasuk energi.

Status Tersangka Perusahaan Sawit Dinilai Ganggu Investasi

Pemerintah Dorong Petani Buat Pabrik Produksi CPO

Puluhan Ribu Hektare Perkebunan Sawit di Kalsel Diduga Ilegal

Produksi PalmCo Naik dalam 3 Tahun Terakhir

Mulai 3 Juli, Perusahaan Sawit Wajib Lapor Data

Menteri Koodinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan membentuk satgas penegakan tata kelola industri kelapa sawit. Luhut menegaskan bahwa pemerintah menangani dengan serius terkait penyelesaian tumpang tidih kelapa sawit dan kawasan hutan. 

“Satgas hari ini dengan tegas menghimbau agar, agar pelaku usaha melakukan pelaporan mandiri atas kondisi lahan perkebunan disertai dengan bukti izin usaha yang dimiliki. Dalam waktu dekat Satgas akan memulai proses self reporting dari Perusahaan, koperasi dan rakyat,” ucap Luhut dalam konferensi pers, dikutip Senin, 26 Juni 2023.

Dirinya mengungkapkan bahwa pemerintah dalam hal ini Tim Satgas Tata Kelola Sawit telah memiliki citra satelit dan memanfaatkan drone, sehingga dapat melakukan pengecekan secara acak atas hasil laporan yang telah diberikan.

Luhut kemudian menerangkan bahwa Satgas secara paralel akan melakukan sosialisasi tentang mekanisme pelaporan mandiri bagi para pelaku usaha lebih lanjut. Sosialisasi nantinya akan dilakukan pada tanggal 03 Juli - 03 Agustus 2023. Rencana venue offline di Riau, Kalimantan Tengah, dan Jakarta. Sosialisasi tersebut juga akan dilaksanakan secara virtual.

“Perusahaan diimbau untuk melaporkan informasi tersebut melalui website SIPERIBUN sejak tanggal 03 Juli hingga 03 Agustus 2023. Dalam hal platform pelaporan koperasi dan rakyat akan diinformasikan kemudian," jelas Luhut.

Pelaku Sawit Nakal Siap-siap Ditindak

Menaker Minta Sektor Perkebunan Kelapa Sawit Tak Pekerjakan Anak

Warga Kota Lama Rohul Tolak Perpanjangan HGU PT EDI

Kebijakan Deforestasi Uni Eropa Berpotensi Memperparah Fragmentasi dan Mendiskriminasi Petani Sawit Kecil

Airlangga Tolak Diskriminasi Sawit kepada Uni Eropa

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan ketidaksetujuan kepada Uni Eropa (UE) atas tindakan diskriminasi terhadap kelapa sawit.
 

Airlangga Temui Pejabat Kunci Uni Eropa Bahas Komoditas Kelapa Sawit

Joint Mission Indonesia dan Malaysia ke Uni Eropa yang berlangsung 30-31 Mei 2023 di Brussels, Belgia, bertujuan untuk menyampaikan concern kedua negara mengenai European Union Deforestation Free Regulation (EUDR) yang dipandang dapat menghambat akses pasar komoditas kelapa sawit ke pasar Uni Eropa.

Mantap, Pemberdayaan Tani Sawit Tingkatkan Produksi 14%!

Sinar Mas Agribusiness and Food mengeklaim program pemberdayaan petani sawit melalui program Sawit Terampil mampu meningkatkan produktivitas menjadi 14 persen.

Berburu Cuan, Indonesia Garap Peluang Ekspor Minyak Goreng ke Arab Saudi

Dukung Ketersediaan Daging Sapi, Mentan Resmikan Program 'Siska Ku Intip'

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, meresmikan program Sistem Integrasi Kelapa Sawit-Sapi Berbasis Kemitraan Usaha Ternak Inti Plasma atau Siska Ku Intip, Sabtu (18/3/2023). Program itu bertujuan untuk mendukung ketersediaan daging sapi di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.  
 
“Memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi saya rasa program ini harus kita mulai,” ucap Mentan Syahrul.
 
Peluncuran program Siska Ku Intip ditandai dengan penekanan tombol sirene yang dilakukan Mentan, Gubernur Kalteng dan Bupati Tanah Bumbu. Program itu merupakan inovasi Dinas Peternakan dan Perkebunan Kalimantan Tengah yang bertujuan untuk memasok daging untuk masyarakat setempat.  
 
“Kalau program ini berjalan, masyarakat akan mendapat jatah untuk mengembangkan ternaknya dalam bentuk budidaya atau dijadikan pedaging,” lanjutnya.
 
Selain itu, Syahrul juga meminta pemerintah Provinsi di Indonesia yang banyak memiliki lahan kelapa sawit, dapat meniru program tersebut. Bahkan ia memerintahkan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk mengeluarkan edaran agar seluruh perusahaan kepala sawit di Indonesia juga menjalankan program integrasi kelapa sawit dengan sapi.

Realisasi Peremajaan Sawit Rakyat Rendah, Kenapa?

Pemerintah telah merevisi sejumlah regulasinya untuk meningkatkan target realisasi peremajaan sawit rakyat secara berkelanjutan dan meningkatkan produksi kelapa sawit di 2023. Ditargetkan peremajaan sawit rakyat yang dilakukan sepanjang 2023 mencapai 200 ribu hektare. 

Salah satu peraturan Kementerian Pertanian No.3 telah direvisi menjadi Permentan No.19 dengan syarat lindung gambut dan ketentuan lain yang menghambat peremajaan lahan sawit rakyat telah dihapus. Dari 19 aturan tersebut, kini telah dipangkas menjadi 2-3 aturan. 

Sebelumnya, larangan ekspor sawit yang pernah terjadi juga membuat peremajaan sawit terhambat. Selain itu, permasalahan admnistrasi juga menjadi salah satu penyebab dari menghambatnya peremajaan sawit rakyat. Banyak dari petani sawit yang tidak memiliki surat-surat. 

"Administrasi itu sangat banyak dari di petani sawit rakyat ini lahannya tidak ada surat-surat atau kalau tidak lahannya di kawasan hutan atau mengandung gambut yang di dalam Permentan No.19 itu ditekankan juga tidak disitu,"  ujar Ekonom Senior Indef, Bustanul Arifin dalam Zona Pagi BN Channel, Kamis (2/3/2023). 

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo mengatakan tahun ini merupakan momentum perbaikan tata kelola perkebunan sawit rakyat secara berkelanjutan. Hal ini sebagai wujud komitmen meiningkatkan produktivitas kebun rakyat dan kesejahteraan pekebun serta menopang kinerja ekspor negara. 

Kementan Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat 180 Ribu Hektar per Tahun

Pemerintah melalui Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian menargetkan setiap tahunnya ada 180 ribu hektar tanaman sawit yang ikut masuk dalam program peremajaan sawit rakyat atau PSR. Hal ini dilakukan untuk memenuhi target sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

Kementerian Pertanian menggelar rapat koordinasi kelapa sawit nasional di Jakarta pada Senin (27/2/2023). Rakor digelar untuk mempercepat program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). 

Seperti diketahui, realisasi program PSR dalam kurun waktu 2017-2022 masih sangat rendah, dengan realisasi capaian hanya sebesar 278.200 hektar tanaman sawit. Dirjen Perkebunan Kementan, Andi Nur Alam Syah, mengatakan angka tersebut sangat rendah jika dibandingkan dengan luasan sawit rakyat yang potensial untuk diremajakan, yang mencapai angka 2,8 juta hektar.

Program PSR ini telah dilaksanakan di 21 provinsi dan 123 kabupaten kota dengan target 180 ribu hektar per tahunnya.

"Saya yakin betul bahwa tahun ini target kita (Kementan) 180 ribu hektar sampai 200 ribu hektar bisa kita selesaikan dengan baik. Dengan modal komitmen, kolaborasi, dan partisipasi semua pihak, tentu ini akan bisa terpenuhi," ujar Dirjen Perkebunan Kementan Andi Nur Alam Syah.

Pada agenda rakor yang berfokus pada akselerasi program PSR ini, Kementan menghadirkan seluruh stakeholder mulai dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan perkebunan kelapa sawit mitra program PSR, hingga asosiasi pelaku usaha.

Adanya sinergi dari para stakeholder ini, diharapkan dapat menunjukkan komitmen serta memperoleh masukan untuk merumuskan langkah maupun kebijakan yang harus dijalankan.

Mentan Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat 2023 Capai 200 Ribu Hektare

Pemerintah telah merevisi sejumlah regulasinya untuk meningkatkan target realisasi peremajaan sawit rakyat secara berkelanjutan dan meningkatkan produksi kelapa sawit di 2023. Ditargetkan peremajaan sawit rakyat yang dilakukan sepanjang 2023 mencapai 200 ribu hektare. 

Salah satu peraturan Kementerian Pertanian No.3 telah direvisi menjadi Permentan No.19 dengan syarat lindung gambut dan ketentuan lain yang menghambat peremajaan lahan sawit rakyat telah dihapus. Dari 19 aturan tersebut, kini telah dipangkas menjadi 2-3 aturan. 

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo mengatakan tahun ini merupakan momentum perbaikan tata kelola perkebunan sawit rakyat secara berkelanjutan. Hal ini sebagai wujud komitmen meiningkatkan produktivitas kebun rakyat dan kesejahteraan pekebun serta menopang kinerja ekspor negara. 

Kementan Pangkas Aturan Peremajaan Lahan Sawit

Pemerintah telah merevisi sejumlah regulasinya untuk meningkatkan target realisasi peremajaan sawit rakyat secara berkelanjutan dan meningkatkan produksi kelapa sawit pada 2023. Salah satunya Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 3 telah direvisi menjadi Permentan Nomor 19. Syarat lindung gambut dan ketentuan lain yang menghambat peremajaan lahan sawit rakyat telah dihapus. Dari 19 aturan terkait, kini telah dipangkas menjadi 2-3 aturan saja.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, 2023 menjadi momentum perbaikan tata kelola perkebunan sawit rakyat secara berkelanjutan sebagai wujud komitmen meningkatkan produktivitas kebun rakyat dan kesejahteraan pekebun serta menopang kinerja ekspor negara. Ia menargetkan peremajaan sawit yang dilakukan sepanjang 2023 mencapai 200 ribu hektare. 
 
Direktur Jenderal Perkebunan Andi Nur Alam Syah mengakui sejumlah regulasi pemerintah telah menghambat realisasi peremajaan sawit rakyat sejak 2017. Untuk itu di tahun ini pemerintah menargetkan realisasi peremajaan sawit rakyat berkelanjutan meningkat sesuai target.
 
Selain itu, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman mengatakan, telah mengalokasikan lahan peremajaan sawit rakyat pada 2023 seluas 180 ribu hektare dengan anggaran sebesar Rp5,6 triliun. 

Kementerian Pertanian mengungkap realisasi peremajaan sawit rakyat sejak 2017-2022 hanya 278.200 hektare atau hanya 9,93% saja dari 2,8 juta hektare lahan sawit yang potensial untuk diremajakan. Realisasi peremajaan sawit per bulan juga belum mencapai target 180 ribu hektare per tahun. Pemerintah optimistis target peremajaan sawit berkelanjutan seluas 200 ribu hektare pada tahun ini dapat terealisasi.

Kementan Genjot Peremajaan Sawit Rakyat 180 Ribu Hektare per Tahun

Menteri Pertanian Syahril Yasin Limpo menyebut adanya sekat antara stakeholder menyebabkan proses akselerasi program Peremajaan Sawit Rakyat tidak dapat memenuhi target. Ia berharap melalui rapat koordinasi Kelapa Sawit Nasional dapat dirumuskan kebijakan dan regulasi baru untuk mempermudah program Peremajaan Sawit Rakyat.

Sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Tercatat sub sektor perkebunan menjadi penyumbang terbesar ekspor dengan kontribusi sebesar Rp622,37 triliun atau setara 97,16 persen.
  
Data Badan Pusat Statistik sepanjang 2022 mencatat, pertumbuhan ekspor pertanian mampu menopang pendapatan negara dengan kontribusi sebesar Rp640,56 triliun atau naik 3,93 persen.

Diharapkan melalui rapat koordinasi Kelapa Sawit Nasional dapat dirumuskan kebijakan dan regulasi baru untuk mempermudah jalannya program peremajaan sawit rakyat.

Pemerintah menargetkan 180 ribu hingga 200 ribu hektare perkebunan sawit per tahun yang dilakukan peremajaan. Program peremajaan sawit rakyat ini terus digenjot melihat banyak tanaman sawit yang sudah tua dan tidak produktif lagi.

Untuk memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam percepatan pelaksanaan program Peremajaan Sawit Rakyat, Kementan bersama kementerian agraria dan tata ruang serta kementerian lingkungan hidup dan kehutanan melakukan penandatanganan komitmen bersama.

Diharapkan dengan adanya penandatanganan ini dapat meminimalisasi hambatan khususnya pada tahap administrasi kelengkapan persyaratan pengajuan Peremajaan Sawit Rakyat.

Memacu Daya Saing Sawit Indonesia Lewat Inovasi

Meningkatnya kesadaran masyarakat global akan gaya hidup ramah lingkungan, termasuk dalam mengonsumsi minyak nabati, mendesak Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia terus berinovasi dalam produksi minyak sawit. Inovasi tersebut diharapkan meningkatkan daya saing kelapa sawit Indonesia di tengah transformasi pasar yang mendukung industri minyak sawit berkelanjutan. 

Tuntutan kebutuhan konsumen terhadap minyak sawit berkelanjutan kian mendesak Indonesia mengembangkan berbagai inovasi dalam produksi, pengelolaan dan bisnis minyak kelapa sawit. Baik peningkatan produktivitas tanaman, kualitas produk maupun kesesuaian dengan standar berkelanjutan yang berlaku.

Ekonom Pertanian Bustanul Arifin menyatakan, Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia harus meletakkan sawit berkelanjutan sebagai kebutuhan dan elemen baru dalam determinan daya saing. Sehingga bisa memacu inovasi pengembangan minyak sawit berkelanjutan.

Menurut Bustanul, inovasi yang mendesak ditindaklanjuti salah satunya pertanian presisi berbasis teknologi, terutama untuk sawit rakyat. Mulai dari pembibitan sampai perdagangan termasuk peremajaan sawit. Inovasi teknologi ini memberi manfaat ganda, tidak hanya untuk peningkatan produktivitas tetapi juga untuk hilirisasi produk dan kesehatan.

Bappebti Akan Bentuk Harga Acuan CPO

Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (Bappebti) akan membentuk harga acuan minyak kelapa sawit (CPO) Indonesia. Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan menargetkan harga acuan ini mulai diterapkan pada Juni 2023 mendatang.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendorong Bappebti harus segera membentuk harga acuan komoditas minyak kelapa sawit (CPO) saat membuka rapat kerja Bappebti, Kamis (19/1/2023). Sehingga Indonesia tidak perlu lagi merujuk harga CPO ke bursa Malaysia.

Zulhas menjelaskan, kepemilikan harga acuan CPO sendiri selalu disinggung Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet karena harga acuan Indonesia hingga saat ini masih bergantung pada Malaysia. Padahal Indonesia merupakan salah satu produsen CPO terbesar dunia.

Bappebti juga diharapkan dapat membentuk bursa komoditas lainnya seperti karet dan kopi.

Komitmen Indonesia Tingkatkan Tata Kelola Minyak Sawit Berkelanjutan

Pasar minyak sawit Asia terus bertransformasi menuju minyak sawit berkelanjutan sustainable palm oil. Panggilan hijau dari pasar tujuan ekspor ini ikut memacu perbaikan tata kelola dan praktik sawit Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia.

Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia harus beradaptasi dengan perubahan gaya hidup yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. 65% minyak sawit Indonesia diekspor, terutama ke Tiongkok yang juga sudah memberikan sinyal untuk menerapkan standar berkelanjutan terhadap minyak sawit yang masuk pasar Tiongkok.

Perubahan tren pasar ini memacu praktik sawit berkelanjutan di Tanah Air. Tidak terkecuali pekebun sawit swadaya yang menyumbang 41?ri 16,38 juta hektare total luas lahan tutupan sawit Indonesia.

Kepala Sekretariat Forum Petani Sawit Berkelanjutan Indonesia (Fortasbi), Rukaiyah Rafik menyatakan panggilan hijau dari pasar Tiongkok kian memacu petani sawit swadaya untuk meningkatkan tata kelola dan praktik sawit berkelanjutan. Namun pemenuhan standar itu masih membutuhkan waktu dan proses yang panjang serta dukungan seluruh pemangku kepentingan sawit.

Direktur Perlindungan Perkebunan Ditjen Perkebunan Kementan, Baginda Siagian mengakui sertifikasi minyak sawit berkelanjutan Indonesia (ISPO) saat ini masih menghadapi tantangan di pasar luar negeri. Karena itu, sosialisasi dan diplomasi pasar akan terus dilakukan, termasuk penguatan ISPO dengan insentif seperti klasifikasi harga sawit ke pasar tujuan ekspor.

Hingga akhir 2022 sertifikasi ISPO untuk perkebunan rakyat baru mencapai 1-2?ri 7,6 juta hektare lahan sawit rakyat. Kementerian Pertanian bersama para pihak terus berjibaku agar sertifikasi wajib ini bisa menjangkau seluruh petani sawit swadaya pada 2025.

WWF Indonesia Gelar China-Indonesia Sustainable Palm Oil Dialogue 2022 di Jakarta

Yayasan WWF Indonesia menggelar China-Indonesia Sustainable Palm Oil Dialogue yang mengangkat tema “Building a Resilient Transition through Sustainable Palm Oil” di Jakarta.

Beberapa perwakilan dari Kemendag RI, Yayasan WWF Indonesia, WWF China dan China Chamber of Commerce of I/E of Foodstuffs Native Produce and Animal By-products (CFNA) tampil sebagai pembicara utama. Dialog kali ini membahas seputar perdagangan dan konsumsi minyak sawit berkelanjutan Tiongkok-Indonesia, transformasi market, kebijakan pemerintah, serta pentingnya rantai pasokan dll.

Sustainable Palm Oil Specialist Yayasan WWF Indonesia, Aditya Benyamin mengatakan bahwa acara tersebut bertujuan merumuskan dan mempromosikan roadmap untuk mendorong konsistensi pedoman pengadaan dan konsumsi minyak sawit berkelanjutan antara Tiongkok dan Indonesia. Yayasan WWF Indonesia juga ingin menyelaraskan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perdagangan luar negeri antara kedua negara, khususnya di sektor perdagangan kelapa sawit dan turunannya. 

Selain itu, Sub Koordinator Penerapan Teknologi dan Pemberdayaan Dirjen Perkebunan Dedi menyampaikan bahwa minyak kelapa sawit merupakan salah satu aset terbesar Indonesia. Semua pihak diharapkan bisa terus bekerja sama untuk memperkuat promosi industri kelapa sawit Indonesia dan melakukan pembangunan yang lebih berkualitas.

Indonesia merupakan negara produsen minyak sawit terbesar dunia dengan kontribusi 50-55% terhadap permintaan global, sementara Tiongkok merupakan salah satu importir terbesar minyak sawit Indonesia dan produk turunannya.

Panitia berharap dialog tersebut bisa mendorong komitmen bersama antara Indonesia dan Tiongkok dalam membangun jalan untuk pengembangan berkelanjutan. Tiongkok telah membuat komitmen khusus untuk membeli minyak sawit bersertifikasi Certified Sustainable Palm Oil (CSPO) dan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) untuk mempromosikan perdagangan minyak sawit antara Tiongkok-Indonesia.

Generasi Milenial Suarakan Edukasi Sawit Baik di Jakarta

Puluhan anggota komunitas Generasi Sawit turun ke jalan menyerukan gerakan sawit baik untuk publik. Aksi para milenial ini mengajak masyarakat agar tidak termakan isu propaganda dan juga konten negatif tentang Sawit. Bertempat di kawasan stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, puluhan masa yang terbagung dalam komunitas generasi sawit, menggelar aksi simpatik di tengah keramaian publik.

Aksi ini diinisiasi oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit bersama dengan Komunitas Generasi Sawit Indonesia, bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat sawit dalam kehidupan sehari-hari. Pasalnya, selama ini sawit sering dituding sebagai industri yang memiliki dampak negatif terhadap banyak aspek oleh berbagai kepentingan.
 

Harga TBS Anjlok, Petani Sawit di Musi Rawas Tak Sanggup Lagi Beli Pupuk

Petani sawit yang ada di Kecamatan Selangit, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, masih merasa kecewa dengan harga jual Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang masih jauh dari harapan petani. Saat ini harga di tingkat petani masih anjlok yakni di kisaran harga Rp1.000 per kilogramnya.

Salah satu petani sawit di Desa Taba Renah, Selangit, Musi Rawas, mengatakan harga jual buah kelapa sawit sebelumnya sempat mencapai Rp2.900 per kilogramnya di tingkat petani, namun saat ini hanya dihargai Rp1.000 per kilogramnya oleh pengepul.
 
Kondisi ini pun telah terjadi sejak tiga bulan terakhir sehingga hasil panen yang didapatkan tidak sesuai dengan biaya operasional. Akibatnya banyak petani yang tidak mampu lagi membeli pupuk dan obat-obatan pembasmi rumput liar. 

Mereka berharap pemerintah dapat membantu menaikkan harga jual buah kelapa sawit di kisaran harga Rp2.500 sampai Rp3.000 per kilogramnya.

Harga Anjlok, Petani Biarkan Buah Sawit Membusuk

Semakin anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, dalam dua bulan belakangan ini mulai dikeluhkan oleh petani kelapa sawit di Desa Margabakti, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara. 

Harta TBS kelapa sawit saat ini menyentuh harga Rp800-Rp900 per kilogram dari harga sebelunya Rp2.300-Rp3.000 per kilogram. Penurunan harga ini membuat para petani kelapa sawit tercekik lantaran tidak sebanding dengan biaya operasional mereka. 

Bahkan anjloknya harga TBS kelapa sawit membuat petani sengaja membiarkan buah mereka membusuk di pohon di karenakan harga TBS kelapa sawit yang semakin anjlok.

Saat ini ribuan petani di Kabupaten Bengkulu Utara hanya bisa berharap kepada Pemerintah untuk bisa membuat daya beli kelapa sawit normal kembali seperti sebelumnya.

Indef Anggap Pemerintah Tidak Serius Bela Hak Petani Sawit

Apkasindo menuntut pencabutan larangan ekspor minyak sawit mentah dan minyak goreng sawit karena merasa dirugikan dengan turunnya harga TBS. Menurut Direktur Executive Indef, Tauhid Ahmad pihak pemerintah tidak serius membela hak-hak petani dengan menerapkan larangan ekspor CPO. Larangan ekspor CPO ini berdampak pada pabrik yang lebih memilih membeli kelapa sawit dari kebun mereka sendiri. 

Potensi Besar Hilirisasi Produk Sawit

Proses hilirisasi minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) masih menghadapi sejumlah tantangan. Terutama berkaitan dengan teknologi untuk mengolah minyak sawit mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia perlu meningkatkan industri dan teknologi pengolahan kelapa sawit agar bisa menjual produk hilir dari CPO seperti makanan, produk kesehatan dan energi.

Sawit Sehat dan Berkelanjutan (3)

Sawit menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Hal itu membuat sawit menjadi bidang usaha yang banyak diminati pelaku usaha. Untuk memaksimalkan potensinya, pengelolaan sawit harus didukung dengan optimalisasi hulu ke hilir agar tercipta sawit sehat yang didambakan masyarakat.