PDIP Respons Ganjar Tampil di Azan Magrib TV Swasta

PDIP dan Demokrat Dinilai Bisa Berkoalisi Bila Melupakan Masa Lalu

Kader PDIP Diduga Dianiaya, Gerindra Bentuk Tim Investigasi

PDIP dan Demokrat Segera Bertemu

Oknum Polisi Bakar Baliho Bacapres Ganjar Pranowo

Seorang Polisi ditangkap usai ketahuan membakar baliho bacapres Ganjar Pranowo di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. 

Aipda LA yang bertugas di Polsek Lakudo, Buton Tengah diperiksa usai ditangkap karena ketahuan oleh seorang warga tengah membakar baliho bergambar Ganjar Pranowo. Dalam Baliho tersebut, ada juga waah Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Aipda LA diketahui melakukan pembakaran bersama seorang rekannya. Kedua pelaku dijeray dengan pasal 170 KUHP tentang pengrusakan barang milik orang lain, dengan ancaman 5 tahun penjara. 

Kasat Reskrim Polres Buton Tengah menyebut, pelaku diduga sedan mabuk pada saat melakukan pembakaran  

Wacana Mega dan SBY Bertemu, PDIP-Demokrat Berkoalisi?

Sejak awal periode Presiden ke-6 SBY, hubungan Megawati-SBY memiliki hambatan politik untuk menjalin hubungan politik. Wacana pertemuan antara keduanya membuka peluang terjalinnya kerja sama.

Menurut Pakar Komunikasi Politik Gun Gun Haryanto, Partai Demkrat jika tidak positioning mendukung salah satu koalisi akan sangat rugi karena akan berdampak pada pemilu berikutnya.

"Partai Demokrat jika tidak positioning mendukung salah satu koalisi itu juga sangat rugi, kenapa? karena di pasal 235 ayat 5 undang-undang pemilu mengatakan bahwa jika partai yang sudah memiliki syarat untuk kemudian melakukan pengusungan partai ataupun gabungan politik yang tidak mengusung kandidat maka dia tidak diperkenankan untuk ikut pemilu berikutnya," ucap Menurut Pakar Komunikasi Politik Gun Gun Haryanto.

Gun Gun juga mengatakan, peluang untuk Partai Demokrat menjadi cawapres sangat kecil. Namun, peluang untuk berada dalam koalisi sebagai bagian dari kabinet tetap ada. 

"Saya melihat peluang untuk cawapres sangat kecil, tetapi peluang untuk tetap berada dalam koalisi tetap ada," kata Gun Gun.

PDIP Buka Peluang Bahas Pertemuan SBY dan Megawati

Arsjad Rasyid Ketua Tim Pemenangan Ganjar, Andika Perkasa Jadi Wakil

Parpol Pendukung Ganjar Berkumpul Siang Ini

PDIP Disebut Ingin Menarik Partai dari Koalisi Perubahan

PDIP Dinilai Ingin Anies Jadi Cawapres Ganjar

PDIP Klaim Lebih Dulu Pakai Tagline Indonesia Maju

Bawaslu Usut Dugaan Pelanggaran Kader PDIP

Waspada Kampanye Terbatas Netralitas

Akhir pekan lalu publik disuguhi aksi sejumlah bupati, walikota di berbagai daerah yang mendatangi rumah-rumah warga di wilayah pemerintahan masing-masing. Mereka menempelkan stiker bergambar bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang bersanding dengan presiden RI Joko Widodo.

Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, Walikota Medan Bobby Nasution, Walikota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Walikota Surabaya Eri Cahyadi ikut menempelkan stiker berlatar belakang warna merah dengan tulisan 'gerak cepat Indonesia maju' pada bagian atas dan bagian bawah bertuliskan Ganjar Pranowo Indonesia 2024.  

Bila ditarik kesamaan, kepala daerah tersebut merupakan kader PDI Perjuangan. Mereka mengaku mendapatkan instruksi partai untuk menempelkan stiker-stiker Ganjar ke rumah-rumah warga sebagai sosialisasi.

Aksi masal kepala daerah tersebut sungguh mengherankan, kerena mereka selaku kepala daerah sangat vulgar memperlihatkan dukungan terhadap salah satu calon peserta pemilu. 

Pada undang-undang Pasal 283 Ayat 1 Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menyatakan, pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah ke keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye. Larangan tersebut juga dibunyikan kembali dalam peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023.

Sandiaga Yakin Gagasan Ekonomi Hijau Berkontribusi terhadap Koalisi

Partai Demokrat Tuding PDIP Ingin Rendahkan Anies

Partai Demokrat merasa ada yang berniat men-downgrade atau merendahkan bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan usai diusulkan untuk berduet dengan Ganjar Pranowo. Demokrat mengaku tak ingin beranda-andai dengan wacana tersebut. 

Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengungkapkan, wacana duet Ganjar-Anies dibuat agar menimbulkan pandangan negatif. 

Herman menuding bahwa wacana itu dimunculkan oleh PDI Perjuangan (PDIP) untuk membuat elektabilitas Anies menurun. 

Demokrat mengaku akan menunggu bagaimana perkembangan wacana itu. Saat ini Demokrat memiliki komitmen yang tinggi dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bersama NasDem dan PKS. 

PDIP Gelar Konsolidasi Pileg dan Pilpres 2024 di Semarang

Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menggelar konsolidasi jelang Pilpres 2024 di Semarang, Jawa Tengah, Jumat 25 Agustus 2023. 

Apel Siaga PDI-Perjuangan berlangsung di Stadion Jati Diri, Semarang Jawa Tengah. Rangkaian acara dimulai sekitar pukul 18.00 WIB. 

Sejumlah tokoh dari PDIP hadir di Apel Siaga Ini. Terlihat Ketua DPP PDIP Puan Maharani, bakal capres dari PDIP Ganjar Pranowo hingga Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka. 

Ganjar Pranowo dalam sambutannya membawa keyakinan bahwa Indonesia sedang bertransformasi menuju negara maju. Ganjar membeberkan capaian Joko Widodo yang disebut sebagai kader PDI Perjuangan terbaik. 

"Selama dua periode yang merupakan kader PDI Perjuangan terbaik, Pak Jokowi berhasil melakukan terobosan yang sangat-sangat signifikan," kata Ganjar di Apel Siaga PDI-Perjuangan, Semarang, Jumat 25 Agustus 2023. 

Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu dari PDIP Perjuangan, Bambang Wuryanto mengatakan bahwa Jawa Tengah siap untuk memenangkan Pemilu 2024. Apel Siaga PDI Perjuangan kali ini khusus mengambil tema “Nyalakan Api Semangat, Satu Barisan Satu Komando".

Bambang Pacul: Jateng Bukan Milik PDIP, Siapa Saja Boleh Deklarasi

Ketua DPD PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mempersilakan siapa saja yang ingin deklarasi di wilayah Jawa Tengah. 

Hal itu merespons adanya deklarasi dukungan dua bakal calon presiden (bacapres) di luar PDIP yang dilakukan di wilayah Jawa Tengah kerap disebut sebagai kandang banteng. 

Sebutan kandang banteng diperuntukkan untuk PDIP, karena partai tersebut mendapatkan suara terbanyak di Jawa Tengah pada Pemilu 2019. 

Terkait adanya deklarasi dukungan dua bacapres di Kota Semarang, Jawa Tengah, Bambang Pacul menegaskan Jateng bukan milik PDIP, melainkan miliki semua partai. 

Bambang Pacul juga memastikan Jateng adalah miniatur Indonesia. Oleh karena itu, pihaknya mempersilakan partai selain PDIP untuk deklarasi di Jateng. 

"Ini bukan wilayah milik PDI Perjuangan, mau deklarasi siapapun monggo disini," ujar Bambang Pacul. 

Ia juga mengusulkan agar wilayah di Jateng memiliki posko bersama antar partai. 

Budiman Sudjatmiko: Kita Siapkan Episode-episode Baru

Budiman Sudjatmiko Soal Pemecatan: Gak Ada Komentar

Surat Pemecatan Budiman Diterima Putrinya yang Diberi Nama oleh Megawati

Budiman Sudah Terima Surat Pemecatannya Sebagai Kader PDIP

PDIP Pecat Budiman Sudjatmiko

Budiman Sudjatmiko Resmi Dipecat PDIP

Budiman Sudjatmiko resmi menerima sanksi berupa pemecatan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pemecatan tersebut imbas dari manuvernya mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Beberapa menit lalu sudah mantan (kader PDIP)," kata Budiman Sudjatmiko secara eksklusif di program Kontroversi Metro TV, Kamis 24 Agustus 2023. 

Budiman diberhentikan sebagai anggota dari partai yang sudah diikuti
sejak Desember 2004 silam. Pemecatan Budiman tertuang dalam surat yang ditandatangi oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. 

"Memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Sdr. Budiman Sujatmiko, M.A. M.Phil. dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan," tulis surat tersebut. 

Surat itu juga memuat alasan pemecatan Budiman. Ia disebut melanggar kode etik dan disiplin partai dengan mendukung calon presiden dari partai politik lain. Hal itu dinilai pelanggaran berat. 

Budiman mengaku tidak terlalu terkejut dengan sanksi pemecatan tersebut. Namun, Ia menyayangkan tidak ada pemanggilan secara resmi dari partai. 

"Saya pernah dipanggil Pak Komarudin Watubun itu pun informal berbicara soal kunjungan ke rumah Pak Prabowo," jelas Budiman. 

PDIP Sentil Etika Politik PSI yang Ingin Pakaikan Jaket ke Gibran

Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyentil etika panitia Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang berusaha memakaikan jaket PSI kepada Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Said mengungkap PSI mestinya sudah sangat paham bahwa Gibran adalah kader PDI Perjuangan.

"Mas Gibran diundang, Mas Gibran hadir, tapi Mas Gibran kan tetap 'merah' dan itu ditunjukkan dia 'merah'nya oleh Mas Gibran, tapi 'merah'nya kan 'merah banteng' kalau Mas Gibran," kata Said kepada wartawan, Kamis, 24 Agustus 2023.

Said pun memuji Gibran yang lebih banyak memposisikan diri sebagai pihak yang sedang memberikan sharing session dan memberi apreasiasi. Sebab, PSI saat itu menjadi bagian dari pendukung kontestasinya saat pemilihan wali kota.

Momen Gibran berusaha dipakaikan jaket itu terjadi saat dia hadir sebagai tamu dalam acara Kopdarnas PSI, Selasa malam, 22 Agustus 2023. Ketua Umum PSI Giring Ganesha meminta maaf atas kejadian itu. Ia berjanji bakal meningkatkan kedisiplinan kader.

Berdasarkan pantauan, awalnya Gibran berjalan menuju ke arah pinggir panggung talk show Kopdarnas PSI. Ia hendak bersalaman dan berfoto dengan sejumlah kader PSI yang berada di bawah panggung.

Tiba-tiba ada seorang kader PSI berkacamata membawa sebuah jaket. Lalu, pembawa acara yang juga kader PSI, Helmi Yahya, juga sontak terkejut.

Kader PSI yang tak diketahui identitasnya itu, kemudian mendekati Gibran yang tengah menyalami para kader PSI. Namun, Gibran enggan dan tetap memilih bersalaman dan berfoto.

Lalu, Giring meminta kader itu untuk tidak memaksa Gibran. Giring menggiring kader itu menjauh dari Gibran.

PDIP: Panitia Kopdarnas PSI Tak Mengerti Etika Politik

Momen Budiman Sudjatmiko Unjuk Rasa Turunkan Mega-Hamzah Tahun 2002

Sosok Budiman Sudjatmiko belakangan ini mengemuka setelah sikapnya secara terbuka mendeklarasikan dukungannya kepada bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto di Pemilu di 2024 mendatang. Hal itu mendapat respon keras dari PDIP dengan memberinya ultimatum agar mundur atau dipecat sebagai kader PDIP.

Pada tahun 2002, Budiman Sudjatmiko merupakan salah satu tokoh yang terlibat dalam demonstrasi besar-besaran yang dikenal sebagai "Demo 2002" di Indonesia. Demonstrasi ini adalah respons terhadap situasi politik dan ekonomi yang sulit pada masa pemerintahan Presiden Megawati Sukarnoputri dan Hamzah Haz.

Pemerintahan Presiden Megawati Sukarnoputri dan Hamzah Haz dinilai banyak melakukan pengingkaran terhadap aspirasi demokrasi. Bahkan Budiman menganggap Pemerintahan Megawati melakukan kolusi dan melindungi kejahatan ekonomi politik di masa sebelumnya.

Budiman mendeklarasikan PRD (Partai Rakyat Demokratik) pada tahun 1996 yang kemudian menyebabkan dirinya dipenjara oleh pemerintah Orde Baru. Ia divonis 13 tahun penjara dan hanya menjalani selama tiga tahun karena dianggap sebagai dalang insiden peristiwa 27 Juli 1996.

Kemudian Budiman Sudjatmiko bergabung ke PDI Perjuangan di tahun 2004 lalu membentuk Repdem (Relawan Perjuangan Demokrasi) sebuah organisasi sayap partai. Pada periode 2009 hingga 2019 Budiman menjabat sebagai Anggota DPR RI dari PDIP dari Dapil Jawa Tengah VIII.

PDIP Tak Ambil Pusing Jika Kehilangan Budiman Sudjatmiko

PDIP Tak Masalah PSI Tarik Dukungan bagi Ganjar

Muncul Wacana Anies-Ganjar, NasDem Singgung Relasi Surya Paloh dan Megawati