MK Diyakini Tak Ubah Sistem Pemilu

Sosok Cawapres Anies Hasil Sowan ke Banyak Tokoh

Cawapres Anies Segera Diumumkan

Pendamping Anies Dipastikan Sosok Terbaik

Pernyataan Denny Indrayana Dinilai Hanya Menimbulkan Kegaduhan

Kuasa Hukum Pemohon Sistem Pemilu Proporsional Tertutup ke Mahkamah Konstitusi (MK) Sururudin menyayangkan informasi yang disampaikan oleh mantan Wamenkum HAM Denny Indrayana.

Sururudin mengatakan, pendapat yang disampaikan oleh Denny Indrayana tidak relevan dengan apa yang ia perjuangkan. Terlebih, Denny bukan merupakan pihak yang terkait.

"Pendapat Denny Indrayana tidak relevan dengan apa yang saya lakukan. Pertama, dia bukan pihak terkait yang hadir dalam sidang, dan yang kedua kalaupun dia bersinggungan dengan Partai Demokrat, pihak Demokrat sudah menyampaikan keterangannya sebagai pihak terkait melalui DPR dan melalui salah satu wakilnya yang juga mendaftarkan secara langsung di MK," ujar Sururudin.

Sururudin menambahkan, informasi yang disampaikan Denny hanya menimbulkan kegaduhan.

"Informasi Denny ini, justru menimbulkan kegaduhan, menimbulkan chaos seperti apa yang disampaikan SBY. Menurut kami ini adalah masalah konstitusi bukan masalah politik yang ditafsirkan oleh Denny Indrayana," tambahnya.

Sebelumnya, Denny Indrayana mengeklaim telah mendapat bocoran informasi terkait putusan MK untuk gugatan UU Pemilu. Dari informasi yang diperolehnya, Denny Indrayana menyebut MK akan memutuskan sistem pemilu kembali ke proporsional tertutup.

Gerindra: Bahaya Jika MK Ubah Sistem Pemilu

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman mengungkap jika Mahkamah Konstitusi (MK) sampai mengubah sistem pemilu, maka akan berbahaya secara politik. 

Hal itu diungkap setelah cuitan pakar hukum tata negara, Denny Indrayana yang menyebut bahwa dirinya mendapat bocoran informasi MK akan mengubah sistem pemilu dari terbuka menjadi tertutup. 

"Sejak zaman dulu, di era reformasi bahkan sampai saat ini, di era pemerintah apapun, banyak putusan pengadilan yang sudah menjadi rahasia umum sebelum benar-benar diputuskan," kata Habiburokhman dalam tayangan Kontroversi, Metro TV, Kamis (1/6/2023). 

Menurutnya, hal yang disampaikan Denny Indrayana menjadi pengingat dan bisa saja terjadi.

"Karena itu kami delapan fraksi DPR, kami kembali menegaskan sikap bahwa kita dalam situasi yang cukup bahaya secara politik," jelas Habiburokhman. 

Filosofi dan Makna Maskot Pemilu 2024

Lompat Pagar Penjaga Konstitusi

Saat ini, salah satu fokus perhatian publik dalam kaitan dengan pelaksanaan Pemilu 2024 ialah putusan hasil uji materi (judicial review) tentang sistem pemilu legislatif oleh Mahkamah Konstitusi. Sistem pemilu tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Publik betul-betul menunggu putusan tersebut dengan harap-harap cemas apalagi setelah sempat beredar informasi bahwa majelis hakim MK sudah memutuskan untuk mengembalikan sistem pemilu ke sistem proporsional tertutup seperti tuntutan para penggugat. Menurut informasi tersebut, 6 hakim mengabulkan gugatan dan 3 lainnya dissenting opinion.

Masyarakat cemas karena jika informasi itu benar, inilah pertanda kemunduran demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia, meskipun masih menyimpan sederet kekurangan dan kelemahan, nyatanya berjalan maju. Sungguh tak elok bila yang sudah berjalan itu malah dengan semena-mena dibawa mundur. Bukankah kita tidak ingin bangsa ini balik lagi ke era prademokrasi?

Karena itu, dalam penantian publik tersebut terselip pula harapan dan peringatan kepada MK agar memiliki sikap tahu diri sebelum mengeluarkan putusan dalam perkara sistem pemilu. Yang dimaksud tahu diri ialah mengerti di mana mereka harus menempatkan diri. Jangan suka melompat atau melangkah terlalu jauh hingga melampaui kewenangan mereka sendiri.

Sudah kita ingatkan berkali-kali bahwa pilihan sistem pemilu legislatif tidak diatur jelas dalam konstitusi. Aturan tersebut bersifat open legal policy atau kebijakan hukum terbuka. Artinya, kewenangan untuk memutuskan pilihan sistem pemilu ada pada pembentuk UU bukan pada MK. Lebih tegasnya, sejatinya MK tidak berhak mengubah sistem pemilu jika tak melanggar UUD 1945.

Jadi, sebetulnya aneh kalau sang penjaga konstitusi malah mau memutus perkara-perkara praktis yang seharusnya bukan kewenangan mereka. Itu namanya kebablasan. Level MK semestinya ada di atas itu. Tugas mereka tidak mengevaluasi sistem pemilu, tetapi menjaga sekaligus memberi rambu-rambu ketika pembentuk UU ingin mengevaluasi sistem tersebut.

Selain itu, ketahudirian MK hendaknya juga tergambar dari sikap konsistensi terhadap putusan yang pernah mereka ambil sebelumnya. Dalam hal sistem pemilu, sesungguhnya MK sendiri yang telah memilih jalan konstitusional dengan menetapkan sistem pemilu proporsional terbuka sebagai sistem pemilu legislatif di negeri ini.

Itu termaktub dengan jelas dalam Putusan MK Nomor 22/PUU-XX/2008 pada 23 Desember 2008 lalu yang menyatakan dasar penetapan calon anggota legislatif terpilih berdasarkan calon yang mendapatkan suara terbanyak secara berurutan. Lantas, dasar hukum apa lagi yang mau digunakan MK dalam dalam pengambilan putusan untuk perkara yang sama kali ini? Apakah bisa MK mengubah putusan mereka sendiri di masa lalu?

MK, sekali lagi, ialah benteng penjaga konstitusi. Mereka seharusnya punya martabat dan muruah yang sangat tinggi karena yang mereka jaga ialah fondasi yang menopang pilar-pilar bangunan negara ini. Taruhannya teramat besar bila MK dalam menjalankan tugasnya tidak tahu menempatkan diri. Kalau fondasinya lemah karena penjaganya selebor, perlahan tapi pasti pilar-pilar bangunannya akan runtuh.

Begitu pula dalam perkara sistem pemilu. Jika MK dalam putusannya tetap ngeyel dengan secara eksplisit menentukan pilihan sistem pemilu yang bakal dipakai, bahkan mungkin seperti yang dirumorkan bahwa MK memutuskan kembalinya sistem proporsional tertutup, taruhannya sungguh tidak terbayangkan. MK tidak saja sedang mengebiri kedaulatan rakyat, tapi juga menggali kuburan demokrasi.

206 Bacaleg NasDem Jabar Ikuti Kemah Restorasi & Sekolah Caleg Gelombang 4

Partai NasDem Jawa Barat membuka kegiatan Kemah Restorasi dan Sekolah Caleg 2023 gelombang ke-4 di Cikole, Lembang, Jawa Barat. Pembukaan dihadiri sebanyak 206 bakal calon legislative (bacaleg) dan Ketua DPW Partai NasDem Jawa Barat, Saan Mustopa.

Saan berharap dengan adanya kegiatan ini bisa meningkatkan kemampuan politik para bacaleg, untuk nantinya mewakili masyarakat di daerah pemilih (dapil) masing-masing.

Saan juga menaruh harapan kepada seluruh bacaleg dapil Jabar 3 Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor, dapil Jabar 4 Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi, untuk bisa meraih hasil maksimal di Pemilu 2024 mendatang.

Selama empat hari tiga malam ke depan, para bacaleg akan dibekali kemampuan teknis berpolitik dengan materi yang sudah disiapkan khusus Partai NasDem Jabar.

Dalam pidato pembukaannya, Saan sempat memberi komentarnya terkait sistem pemilu tertutup yang dinilai tidak hanya merugikan parpol dan caleg tetapi juga merenggut hak politik masyarakat.

Mardiono Harap Gerakan Pemuda Ka'bah Dapat Berperan Aktif di Pemilu 2024

Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono meyakini salah satu badan otonom partainya, yaitu Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) mampu mewarnai dan berperan aktif dalam Pemilu 2024.

Muhamad Mardiono juga berharap GPK dapat menjadi wadah generasi muda ke depannya dalam berbagai bidang, seperti perekonomian, kreativitas kepemudaan dan lainnya yang dapat menjadi pelopor pembangunan dan perekonomian di daerah.

Sementara itu, Ketua Umum GPK Imam Fauzan Amir Uskara mengaku akan memaksimalkan suara PPP di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota untuk mencapai jumlah kursi pada Pemilu 2024.

F-Gerindra Habiburokhman: Sistem Pemilu Sebaiknya Dibahas di DPR

Adanya upaya perubahan sistem pemilu dari proporsional terbuka ke sistem tertutup, delapan fraksi di DPR menolak perubahan sistem pemilu menjadi tertutup. Anggota DPR fraksi Gerindra, Habiburokhman menyebut seharusnya pembahasan sistem pemilu sebaiknya dilakukan di parlemen atau DPR.
 
Menurutnya, jika sistem pemilu dibahas di Mahkamah Konstitusi (MK) maka partisipasti dan keterlibatan publiknya sangat terbatas.
 
“Sebagai kelebihan dan kekurangan itu kan perdebatannya baiknya memang di DPR. Kalau di MK itu partisipasi keterlibatan publiknya sangat terbatas,” kata Habiburokhman di Program Kontroversi Metro TV.

Pengamat: Sistem Pemilu Tertutup Menguntungkan Partai Politik

Pengamat politik, Hendri Satrio menyebutkan bahwa perubahaan sistem pemilu menjadi tertutup itu menguntungkan partai politik (parpol). Kewenangan parpol menjadi lebih tinggi dalam sistem pemilu tertutup.
 
Menurutnya, jika pemilu dengan proporsional terbuka maka parpol tidak bisa mengganti wakil rakyat karena mereka dipilih langsung oleh rakyat. Sedangkan sistem proporsional tertutup membuat parpol memiliki kewenangan untuk dengan mudahnya mengganti wakil rakyat tersebut.
 
“Ada ceritanya tidak bisa diganti karena si wakil rakyat ini merasa dia dipilih oleh rakyat walaupun tiketnya dari partai politik. Jadi, ini tentang kewenangan si partai politik saja. Kalau tertutup maka dengan mudah dia bisa diganti,” kata Hendri di Program Kontroversi Metro TV.

Caleg Bingung

Ubah Sistem Pemilu Buat Siapa?

Ada kabar bahwa Mahkamah Konstitusi akan mengembalikan sistem pemilu kepada sistem proporsional tertutup. Artinya, pemilih akan menyoblos gambar partai. Padahal pemilu era reformasi telah memakai sistem yang dianggap lebih demokratis dengan menyoblos nama caleg.

Mengapa masih ada partai yang menghendaki pemilu sistem tertutup dan apa dampaknya?

Ganjar Dikritik Buntut Safari Politik di Masjid

Media sosial bakal calon Presiden Ganjar Pranowo kembali dihujani kritik, setelah memajang foto saat ia tengah berada di Masjid Agung Banten pada 28 Mei 2023. Hal itu dianggap tidak etis, karena Ganjar dinilai memanfaatkan rumah ibadah sebagai tempat berkampanye.

Namun, Bawaslu menyebut aksi tersebut tidak termasuk kategori pelanggaran, karena terjadi sebelum masa kampanye. Hal itu juga membuat netizen menilai Bawaslu tebang pilih terhadap calon presiden lainnya, yakni Anies Baswedan.

Saat Anies melaksanakan Salat Jumat di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya pada 13 Maret lalu, beredar pesan singkat yang melarang Anies menjadikan masjid tersebut sebagai tempat safari politik. Pesan tersebut dikirim oleh jajaran Bawaslu Jawa Timur.

Netizen menilai masih ada peraturan yang longgar mengenai kebijakan safari politik yang dilarang dilakukan di tempat ibadah. 

Gibran Ogah Ikut Cawe-Cawe Pilpres 2024

Putra Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka enggan ikut campur urusan partai politik jelang Pilpres 2024. Hal itu ia sampaikan usai ayahnya dianggap cawe-cawe dalam kontestasi politik. 

Wali Kota Surakarta itu menegaskan dirinya netral menjelang Pilpres 2024 dan menganggap semua pihak sebagai teman. Sebagai wali kota, Gibran memfasilitasi bakal calon presiden yang berkunjung ke Surakarta. 

Hingga kini, Gibran telah menerima kunjungan dari beberapa kandidat bakal calon presiden, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.

5 Skema Putusan MK Soal Sistem Pemilu

Cawe-cawe Jokowi, Dikhawatirkan Bikin Lembaga Negara Tak Netral

Suara +62: Caleg Artis, Antara Popularitas dan Elektabilitas

Sebanyak 18 partai politik telah mendaftarkan nama-nama bakal calon legislatif (bacaleg) yang akan bertarung di Pemilu 2024. Dari ribuan nama yang didaftarkan, terselip nama-nama artis dan publik figur. 

Sebagian dari mereka didaftarkan menjadi Caleg DPR RI, ada juga yang bakal bertarung memperebutkan kursi di tingkat DPRD dan DPD. Dari deretan nama artis, ada petahana yang telah duduk di parlemen. Namun, sebagian lainnya merupakan nama yang baru terjun ke parlemen. 

Sebagian besar masyarakat memang sudah cukup familiar dengan nama-nama artis yang akan berkontestasi di Pileg 2024. Namun, hal itu belum tentu menjadi jaminan jalan mulus mereka untuk melenggang ke Senayan. 

Para artis yang maju nyaleg wajib memiliki program kerja untuk meyakinkan publik memilih mereka sebagai perwakilan aspirasi rakyat. 

4 Fakta Baliho Prabowo-Jokowi 'Menang Bersama' di Jakarta Pusat

Gerakan Pemuda Kakbah PPP akan Berperan Aktif pada Pemilu 2024

GPK dapat menjadi wadah generasi muda dalam berbagai bidang pada masa mendatang

Mengenal 3 Sistem Pemilihan Umum di Dunia

Hakim MK Diharapkan Tunjukkan Sikap Kenegarawanan dalam Memutus Gugatan Sistem Pemilu

Larangan Penggunaan Fasilitas Negara untuk Kampanye Pemilu

Pakar: Kalau Cawe-Cawe Jokowi di Luar Urusan Pemerintah Itu Salah

Presiden Joko Widodo menyatakan akan cawe-cawe dengan dalih demi kepentingan bangsa dan negara. Menurut Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis, hal tersebut sah saja jika cawe-cawe dalam konteks kepentingan negara, tetapi lain hal jika cawe-cawe soal politik dan seharusnya presiden netral.

"Kalau dia (Presiden Jokowi) cawe-cawe dalam konteks urus pemerintahan tidak ada yang salah, tetapi kalau dia cawe-cawe di luar urusan pemerintahan (urusan capres) itu salah, " ucap Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis.

Istana memastikan cawe-cawe yang dilakukan Presiden Joko Widodo adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Namun sikap Jokowi yang menunjukan berbagai manuver politik dianggap telah menunjukan keberpihakan yang menjadi dasar kekhawatiran akan tidak netralnya presiden dalam pilpres 2024. 

Ucapan Presiden Joko Widodo yang mengakui dirinya turut cawe-cawe mengundang respons dari berbagai pihak, termasuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan. 

Gerindra Ingatkan Anggaran MK Ditentukan oleh DPR

Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, ia berharap Mahkamah Konstitusi (MK) tidak bersikeras memutuskan sistem pemilu kembali ke sistem proporsional tertutup.

Ia juga mengatakan, DPR tidak ingin memerkan atau unjuk kekuasaan. Namun, ia mengingatkan semua pihak bahwa DPR memiliki kewenangan sebagai lembaga legislatif. 

"Ya jadi kita tidak akan saling memerkan kekuasaan, dan cuma kita juga akan mengingatkan bahwa kami ini legislatif, kami juga punya kewenangan. Apabila MK berkeras untuk memutus (sistem coblos partai) ini, kami juga akan menggunakan kewenangan kami. Begitu juga dalam konteks budgeting kita juga ada kewenangan," ujar Habiburokhman dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 30 Mei 2023.

Sebelumnya, isu MK memutuskan sistem pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup berawal dari pernyataan Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana. Mantan Wamenkumham itu mengungkapkan bahwa ia mendapatkan informasi itu dari sumber anonim yang dapat dipercaya kredibilitasnya. 

Ketua MK: Tidak Ada Bocor Putusan MK

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman membantah kebocoran putusan mengenai sistem pemilu. Anwar Usman juga mengaku tidak khawatir dengan ancaman delapan fraksi di DPR, yang akan mereisi kewenangan MK jika MK putuskan sistem pemilu tertutup.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengaskan, saat ini, 9 hakim MK sedang membahas kesimpulan yang diserahkan oleh 15 pihak terkait, termasuk KPU, DPR, pemerintah, dan pihak terkait lainnya yakni partai politik.

Anwar Usman juga menjelaskan, tidak ada batas waktu bagi hakim MK untuk memutuskan perkara tersebut, Namun dirinya menegaskan, akan segera membacakan putusan dalam waktu dekat.

Soal isu kebocoran data, Anwar Usman menegaskan tidak ada kebocoran data, karena rapat permusyawaratan hakim baru dimulai penyerahan hasil kesimpulan dari pihak terkait pada Rabu (3/5/2023). 

Istana Pastikan Cawe-Cawe Presiden Jokowi untuk Kepentingan Bangsa dan Negara

Istana memastikan cawe-cawe yang dilakukan Presiden Joko Widodo adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Namun sikap Jokowi yang menunjukkan berbagai manuver politik dianggap telah menunjukkan keberpihakan yang menjadi dasar kekhawatiran akan tidak netralnya presiden dalam pilpres 2024. 

Ucapan Presiden Joko Widodo yang mengakui dirinya turut cawe-cawe mengundang respons dari berbagai pihak, termasuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan. 

Bakal Calon Presiden Koalisi Perubahan, Anies Baswedan mengungkapkan ada kekhawatiran yang muncul soal politik cawe-cawe Presiden Joko Widodo dalam kontestasi politik 2024. Anies menyebut masyarakat khawatir akan tidak netralnya kepala negara dalam pemilu berdampak pada perlakuan tidak adil, seperti penjegalan kepada kubu yang dianggap lawan.

Rektor Universitas Paramadina sekaligus Analis Ekonomi Politik, Didik J Rachbini menyebut kekhawatiran akan tidak netralnya presiden sangat beralasan. Pasalnya, sudah beberapa kali Presiden Joko Widodo melakukan berbagai tindakan yang dianggap berpihak. 

Namun Tenaga Ahli Utama Kantor Sekretariat Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin justru mempertanyakan pihak-pihak yang mengkhawatirkan ketidak netralan Presiden Joko Widodo dalam kontestasi Pilpres 2024. Ngabalin menganggap keterlibatan atau cawe-cawe yang dilakukan presiden bukanlah sebuah kesalahan.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan dirinya akan cawe-cawe atau terlibat langsung dalam Pemilu 2024. Hal itu disampaikan Jokowi saat bertemu sejumlah pemimpin media massa di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (29/5/2023).

Pihak Istana menyebut presiden ingin memastikan Pemilu 2024 berlangusng secara demokratis, jujur, dan adil. Presiden berharap pemimpin ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis, seperti pembangunan IKN, hilirisasi, dan transisi energi bersih.

Ketua MK Sebut Gugatan Soal Sistem Pemilu Akan Segera Diputus

8 Fraksi DPR Konsisten Dukung Sistem Pemilu Proporsional Terbuka di Pemilu 2024

Delapan partai politik parlemen kompak menolak wacana pemberlakuan sistem pemilu proporsional tertutup pada Pemilu 2024. Penolakan sistem proporsional tertutup ini dinyatakan sebagai komitmen untuk menjaga demokrasi di Indonesia. 

Perwakilan delapan fraksi partai politik penolak sistem pemilu proporsional tertutup kembali menegaskan sikapnya di Gedung Nusantara III DPR RI, Selasa (30/5/2023). 

Kedelapan partai menyatakan konsisten mendukung sistem prosporsional terbuka pada Pemilu 2024. Delapan partai tersebut adalah Gerindra, Golkar, Demokrat, NasDem, PAN, PPP, PKB, dan PKS. 

Meski belum ada putusan mengenai sistem Pemilu 2024, kedelapan partai meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Hal itu sebagai bentuk nyata demokrasi. 

Dari sembilan partai politik parlemen, hanya PDIP yang menyatakan mendukung sistem proporsional tertutup karena peserta pemilu adalah partai politik. Namun, PDIP menegaskan komitmen untuk selalu taat asas dan konstitusi. 

Isu MK memutuskan sistem pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup berawal dari pernyataan Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana. Mantan Wamenkumham itu mengungkapkan bahwa ia mendapatkan informasi itu dari sumber anonim yang dapat dipercaya kredibilitasnya.