46 Saksi Diperiksa Terkait Dugaan TPPU Panji Gumilang

Jaksa Tegaskan Duit Haram Dipakai Lukas Enembe untuk Berjudi

Lukas Enembe Permasalahkan Total Saksi, Jaksa: Hak Kami

Rafael Alun Akui Miliki Perusahaan Konsultasi Pajak Bareng Istri

Saksi Akui Minta Bantuan Konsultasi Perusahaan Rafael Alun untuk Selesaikan Permasalahan Pajak

Jaksa Dalami Peran Ernie Meike di Kasus Rafael Alun

Anggota DPRD Jabar Fraksi Golkar Dipanggil KPK

Duit Haram Lukas Enembe Disebar ke Maskapai Penerbangan Swasta

Istri dan Mertua Andhi Pramono Diminta Beberkan Aset di Batam

KPK Buka Peluang Langsung Lelang Pesawat Jet Lukas Enembe jika Disita

KPK Buka Peluang Terapkan Pasal Pencucian Uang ke Eks Dirut PT SMS

Dugaan TPPU dan Korupsi, 147 Rekening Panji Gumilang dan Afiliasinya Diblokir

Eks Dirut Amarta Karya Bakal Disidang Terkait Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Rp56 Miliar

KPK Pastikan Pemecatan Novel Tak Hentikan Proses Hukum Pencurian Uang Dinas

KPK Terus Mengulik Pembelian Jet Pribadi Lukas Enembe

KPK Pastikan Keterlibatan Istri Rafael Alun Bakal Dieksplor dalam Persidangan

Tersangka Kasus Dana Operasional Rp1 Triliun Lukas Enembe Lebih dari 1 Orang

Polisi Sita Aset Selebgram Asal Makassar Senilai Rp7 Miliar

Hakim Tolak Eksepsi Rafael Alun

Pramugari Private Jet Diduga Bantu Lukas Ubah Duit Haram jadi Aset

8 Pegawai Kemenkeu Dijatuhi Sanksi terkait Dugaan TPPU

Jakarta: Sebanyak delapan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dijatuhi sanksi terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp349,87 triliun. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.

Ketua Tim Pelaksana Satgas TPPU Sugeng Purnomo membenarkan apa yang disampaikan Mahfud. Namun, dia tidak merinci identitas sosok delapan pegawai Kemenkeu itu.

"Ada delapan laporan yang sudah diselesaikan dengan rincian delapan diberentikan. Tapi di antaranya ada juga yang lepas jabatan. Tapi ada juga yang masih dalam proses. Delapan surat itu menyangkut 15 pihak," ujar Sugeng, Sabtu, 16 September 2023.

Sebelumnya, Mahfud menyebut dalam perkembangan terbarunya, Satgas TPPU telah melakukan klasifikasi atau pengelompokan menjadi empat kelompok terhadap 300 surat yang diangap bermasalah. 

Dari empat klasifikasi tersebut, ada yang sudah di selesaikan. Tapi tak dilaporkan sesuai Intruksi Presiden Nomor 2 tahun 2017, sehingga tercatat masih bermasalah. Selain itu, ada yang masih harus ditindak lanjuti karena belum selesai. Ada juga yang sedang berproses hingga butuh masih pendalaman khusus.

Adapun masalah yang ditemukan mulai dari dokumen yang dilaporkan, tak ada atau tak di temukan, dokumen tak otentik sehingga diduga palsu, hingga penggabungan tindak pidana dan tindakan pelanggaran disiplin administrasi. Namun yang baru ditindak ialah masalah disiplin. Sementara persoalan pidananya tidak ditindaklanjuti.

Eko Darmanto Berjanji Ikuti Proses Hukum di KPK

KPK Panggil Eko Darmanto Sebagai Tersangka Kasus Gratifikasi dan TPPU

Polri Tetapkan Pemilik Grup Kresna Sebagai Tersangka TPPU

Majelis Hakim Diminta Tolak Eksepsi Rafael Alun

KPK Minta Imigrasi Cegah Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta dan Istri

Buntut Transaksi Janggal Rp349 T, 8 Pegawai Kemenkeu Dipecat

Mahfud MD: Dugaan TPPU Rp349 T Terus Didalami

Ada beberapa pihak yang tidak mematuhi instrumen teknis dunia internasional terkait tindak pidana pencucian uang. Satgas TPPU (tindak pidana pencucian uang) akan menyelidiki lebih lanjut transaksi janggal sebesar Rp349 triliun.

Menko Polhukam Mahfud MD menyebut banyak yang mematuhi instrumen teknis yang disediakan mengenai TPPU. Surat menyangkut dugaan pencucian sebesar Rp189 triliun yang direkomendasikan diusut melalui Bareskrim Mabes Polri.

"Banyak yang tidak mematuhi instrumen teknis yang disediakan dunia internasional mengenai tindak  pidana pencucian uang. Lalu yang sering menjadi tempat sembunyi disebut ada diskresi untuk tidak dilanjutkan (penyelidikan)," kata Mahfud MD.

Mahfud MD juga menegaskan bahwa kasus dugaan TPPU yang mencapai total Rp349 triliun masih terus didalami. Selanjutnya nanti hasilnya akan disampaikan kepada masyarakat luas 

KPK Segera Bicara dengan Polri untuk Periksa Dito Mahendra

Kasus TPPU, Polri Segera Sita Aset Panji Gumilang