Video dan berita korupsi Terkini dan Terbaru Hari ini

Bupati Bangkalan Juga Diduga Terima Gratifikasi sampai Atur Proyek

Metro Pagi Prime Time • 2 days ago • korupsi

Bupati Bangkalan, Abdul Latif Amin Imron menjadi tersangka KPK atas dugaan suap lelang jabatan di Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Bupati Bangkalan, Abdul Latif diduga menerima gratifikasi dari sejumlah proyek yang ada di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Abdul Latif diduga menerima sejumlah fee dalam pengerjaan proyek yang diaturnya di Bangkalan sebesar 10% setiap proyek.

Dari kejahatannya ini Abdul Latif berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp5,3 miliar.

Dari kasus ini, KPK menetapkan enam tersangka dalam kasus suap jual beli jabatan di Bangkalan. Yakni, Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron, Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Hosin Jamili, Kadis PUPR Wildan Yulianto, Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja Salman Hidayat, Kadis Ketahanan Pangan Achmad Mustaqim, serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Agus Eka Leandy.

Abdul ditetapkan sebagai tersangka penerima. Dia diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

KPK Ungkap Peran Bupati Bangkalan Tersangka Kasus Suap Lelang Jabatan

Metro Pagi Prime Time • 2 days ago • korupsi

Ketua KPK, Firly Bahuri menceritakan kewenangan Bupati Bangkalan bisa memilih dan menentukan langsung ASN di lingkungan Pemkab Bangkalan yang menjadi peserta lelang jabatan. Hal tersebut disampaikan saat jumpa pers penangkapan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron, Kamis (8/12/2022) dini hari.

"Pada 2019-2022, Pemkab Bangkalan atas perintah saudara Bupati Bangkalan RALAI, membuka formasi seleksi pada beberapa posisi jabatan di tingkat jabatan pimpinan tinggi JPT. Termasuk juga jabatan-jabatan promosi untuk eselon tiga dan empat," kata Ketua KPK, Firly Bahuri dalam saat jumpa pers penangkapan Bupati Bangkalan, Kamis (8/12/2022) dini hari.

Tersangka Bupati Bangkalan meminta komitmen fee berupa uang kepada setiap ASN yang berkeinginan untuk bisa dinyatakan lulus dalam seleksi jabatan tersebut. Teknis penyerahan komitmen fee tersebut diberikan secara tunai melalui orang kepercayaan dari tersangka Abdul Latif.

Bupati Bangkalan Ditahan di Rutan KPK Selama 20 Hari

Metro Pagi Prime Time • 2 days ago • korupsi

KPK menangkap Bupati Bangkalan, Abdul Latif Amin Imron dan sejumlah tersangka dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Bangkalan, Jawa Timur. Tim penyidik KPK menahan para tersangka di rutan KPK selama 20 hari ke depan setelah menjalani penyidikan di Polda Jawa Timur.

KPK menduga Abdul ikut campur dalam pengaturan proyek seluruh dinas di Pemkab Bangkalan dengan mematok fee sebesar 10?ri nilai anggaran proyek. Jumlah uang yang diduga diterima oleh tersangka Abdul Latif yakni sebanyak Rp5,3 miliar.

KPK juga menduga Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron tidak hanya menerima uang hasil suap lelang jabatan di wilayahnya. Ia dituding menerima gratifikasi.

KPK Usut Kasus Lelang Jabatan di Pemkab Bangkalan

Headline News • 2 days ago • Korupsi

Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) saat ini sedang melakukan penyidikan soal dugaan korupsi berupa suap di dalam lelang jabatan lingkungan Pemkab Bangkalan, Jawa Timur, Kamis (8/12/2022).

Sebelumnya, KPK melakukan penangkapan kepada enam tersangka kasus dugaan suap lelang jabatan di Pemkab Bangkalan, Rabu (7/12/2022). Penangkapan ini dilakukan usai pemeriksaan sebagai tersangka jual beli jabatan kepala dinas di lingkungan Pemkab Bangkalan.

Ketua KPK Firli Bahuri menyebut, keenam tersangka, yakni Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Agus Eka Leandy, Kadis Ketahanan Pangan Achmad Mustaqim, Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja Salman Hidayat, Kadis PUPR Wildan Yulianyo dan Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Hosin Jamili.

Bupati Bangkalan Ditangkap KPK

Headline News • 2 days ago • Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan terhadap Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imran di Polda Jawa Timur, Rabu (6/12/2022). Tersangka langsung dibawa ke Bandara Juanda untuk diterbangkan ke Gedung KPK di Jakarta.

Penangkapan Bupati Bangkalan dilakukan usai pemeriksaan sebagai tersangka jual beli jabatan kepala dinas di lingkungan Pemkab Bangkalan. Selain Bupati Bangkalan, penyidik KPK juga dikabarkan melakukan penangkapan kepada lima tersangka lain yang merupakan pejabat dinas di lingkungan Pemkab Bangkalan.

Menurut kuasa hukum Bupati Bangkalan, penangkapan bupati oleh KPK ini terkesan dipaksakan karena beberapa saksi yang terlibat kasus ini mengaku tidak pernah berkomunikasi dan memberikan uang kepada bupati.

Bedah Editorial MI: Menutup Celah Koruptor Berulang

Editorial MI Video • 4 days ago • korupsi

Dalam perang melawan korupsi, memberi efek jera ialah hal penting. Sebab, banyak sekali kasus menunjukkan pelaku korupsi mengulangi perbuatannya. Tidak hanya itu, tindak korupsi hampir semuanya harus dilakukan dengan kerja sama, bahkan berjejaring, hingga membentuk mafia. Maka, tanpa efek jera, bukan pelaku itu saja yang mengulangi perbuatannya, melainkan ia juga menyebarkan virus busuk ke banyak orang lainnya.

Sayangnya, mencegah mantan napi korupsi kembali ke jabatan publik bukan perkara mudah. Bahkan, melarang semua mantan napi korupsi untuk menjadi peserta pemilu, tidak dapat dilakukan karena inkonstitusional. Maka ketika pintu pemilu tidak dapat ditutup sepenuhnya untuk para mantan koruptor, yang bisa diusahakan ialah memperkecil celah itu semaksimal mungkin. Minggu lalu, satu celah lagi telah diperkecil lewat Putusan MK putusan nomor 87/PUU-XX/2022.

Dengan putusan baru MK, syarat diperketat dengan adanya jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara untuk mantan napi tersebut menjadi bakal caleg. Selain itu, syarat pengemukaan jati diri kepada publik bukanlah pengecualian, melainkan keharusan yang sama. MK juga menetapkan syarat ketiga, yakni bahwa bakal caleg tersebut bukanlah pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Jangka waktu lima tahun memang tetap dapat diperdebatkan.

Namun, setidaknya aturan ini mencegah mantan napi koruptor untuk langsung terjun ke pemilu tanpa publik perlu menunggu adanya putusan hakim yang mencabut hak pilih mantan napi tersebut. Agar segera berlaku, negara harus segera merevisi UU 7/2017 sesuai dengan putusan MK itu.

Pada putusan terbarunya, MK beralasan masa jeda 5 tahun sebagai waktu instrospeksi diri bagi para mantan terpidana itu. Alasan ini jelas mudah diperdebatkan. Bukan hanya bersandar pada sesuatu yang sulit diukur, masa jeda lima tahun bisa jadi belum banyak berpengaruh terhadap jejak pengaruh dan pundi-pundi sumber daya para mantan napi koruptor. Apalagi, tidak sedikit contoh mantan koruptor yang mampu memoles citra sedemikian rupa sehingga terus dipuja pendukungnya.

Dengan begitu, harus kita sadari jika perjuangan untuk mencapai pemilu yang bersih dan berintegritas masih amat berat di negeri ini. Hukum dan perundangan-undangan juga terus menyisakan celah untuk kembalinya para mantan terpidana korupsi. Karena itu, edukasi kepada masyarakat masih menjadi cara penting.

Sumber: Media Indonesia

Menutup Celah Koruptor Berulang

Editorial MI Video • 4 days ago • korupsi

Dalam perang melawan korupsi, memberi efek jera ialah hal penting. Sebab, banyak sekali kasus menunjukkan pelaku korupsi mengulangi perbuatannya. Tidak hanya itu, tindak korupsi hampir semuanya harus dilakukan dengan kerja sama, bahkan berjejaring, hingga membentuk mafia. Maka, tanpa efek jera, bukan pelaku itu saja yang mengulangi perbuatannya, melainkan ia juga menyebarkan virus busuk ke banyak orang lainnya.

Sayangnya, mencegah mantan napi korupsi kembali ke jabatan publik bukan perkara mudah. Bahkan, melarang semua mantan napi korupsi untuk menjadi peserta pemilu, tidak dapat dilakukan karena inkonstitusional. Maka ketika pintu pemilu tidak dapat ditutup sepenuhnya untuk para mantan koruptor, yang bisa diusahakan ialah memperkecil celah itu semaksimal mungkin. Minggu lalu, satu celah lagi telah diperkecil lewat Putusan MK putusan nomor 87/PUU-XX/2022.

Dengan putusan baru MK, syarat diperketat dengan adanya jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara untuk mantan napi tersebut menjadi bakal caleg. Selain itu, syarat pengemukaan jati diri kepada publik bukanlah pengecualian, melainkan keharusan yang sama. MK juga menetapkan syarat ketiga, yakni bahwa bakal caleg tersebut bukanlah pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Jangka waktu lima tahun memang tetap dapat diperdebatkan.

Namun, setidaknya aturan ini mencegah mantan napi koruptor untuk langsung terjun ke pemilu tanpa publik perlu menunggu adanya putusan hakim yang mencabut hak pilih mantan napi tersebut. Agar segera berlaku, negara harus segera merevisi UU 7/2017 sesuai dengan putusan MK itu.

Pada putusan terbarunya, MK beralasan masa jeda 5 tahun sebagai waktu instrospeksi diri bagi para mantan terpidana itu. Alasan ini jelas mudah diperdebatkan. Bukan hanya bersandar pada sesuatu yang sulit diukur, masa jeda lima tahun bisa jadi belum banyak berpengaruh terhadap jejak pengaruh dan pundi-pundi sumber daya para mantan napi koruptor. Apalagi, tidak sedikit contoh mantan koruptor yang mampu memoles citra sedemikian rupa sehingga terus dipuja pendukungnya.

Dengan begitu, harus kita sadari jika perjuangan untuk mencapai pemilu yang bersih dan berintegritas masih amat berat di negeri ini. Hukum dan perundangan-undangan juga terus menyisakan celah untuk kembalinya para mantan terpidana korupsi. Karena itu, edukasi kepada masyarakat masih menjadi cara penting.

Sumber: Media Indonesia

Kasus Korupsi, Tim Penyidik Kejagung Tangkap Direktur Operasi II PT Waskita Karya

Headline News • 4 days ago • korupsi

Tim penyidik Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Operasi II PT Waskita Karya periode 2018-2022 berinisial BR sebagai tersangka kasus korupsi. Kejagung langsung menahan BR.

BR ditahan di Rumah Tahanan Salemba selama 20 hari. Penahanan dilakukan berdasarkan keterlibatan dalam pemyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT Waskita Karya dan PT Waskita Beton Prikes.

BR diyakini menyetujui pencairan dana suplai SCF dengan dokumen pendukung palsu. Untuk menutupi perbuatannya, dana hasil pencairan tersebut digunakan untuk pembayaran hutang vendor yang diketahui fiktif.

Maraknya Dugaan Kasus Suap di PTN, Kemendikbud: Kami Belum Dapat Bukti Kuat

Primetime News • 8 days ago • korupsi

Soal maraknya kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri (PTN), Inspektur Investigasi Kemendikbudristek, Lindung Saut Maruli Sirait mengatakan, pihaknya menerima banyaknya indikasi kasus tersebut, namun belum mendapatkan bukti yang kuat.

"Indikasinya banyak yang kami terima, namun belum ada bukti yang kuat sehingga kita belum bisa melakukan OTT," kata Lindung Saut Maruli saat diwawancari di Primetime News Metro TV, Kamis (1/12/2022).

Untuk meminimalisir maraknya kasus suap di PTN terjadi kembali, Lindung menyebut, pihaknya telah membuka kanal-kanal pengaduan, aturan serta regulasi yang memperketat adanya kasus tersebut terulang kembali.

Diketahui, hingga saat ini, Kemendikbudristek belum memiliki rencana untuk menutup jalur mandiri penerimaan mahasiswa baru di PTN. Namun, Kemendikbudristek akan terus melakukan evaluasi soal pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri.

Kasus Suap di Unila, MAKI: Prihatin Ini Terjadi di Dunia Pendidikan

Primetime News • 8 days ago • korupsi

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengaku prihatin kasus suap atau gratifikasi terjadi di dunia pendidikan. Ia menyarankan, sebaiknya jalur mandiri pada perguruan tinggi dihapuskan untuk mencegah maraknya kasus suap atau gratifikasi.

Boyamin mengatakan, dirinya telah memiliki catatan tersendiri dari beberapa kasus di Jawa Tengah soal kasus ini. Namun, ia menyebut, ada satu perguruan tinggi negeri yang sangat transparan sehingga ini bisa menjadi contoh bagi perguruan tinggi lain.

"Ada beberapa kampus saya catat di Semarang, Jawa Tengah ada satu saya catat itu transparansinya bagus sekali. Pokoknya sepanjang itu tertutup, patut diduga ada hal yang tidak beres atau dugaan penyimpangan,"ungkap Boyamin

Menurut Boyamin, dengan adanya kasus ini menjadi catatan penting untuk Kemendikbud Ristek untuk membenahi kemabli peraturan pendidikan saat ini.

Sidang Kasus Suap Unila, Saksi Sebut Mendag Zulhas Titip Nama Ponakannya

Metro Hari Ini • 8 days ago • korupsi

Nama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan disebut dalam persidangan kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru di Universitas Lampung (Unila). Pernyataan tersebut dilontarkan saat Karomani hadir sebagai saksi dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, Bandar Lampung.

Rektor nonaktif Unila, Karomani menyebut, Zulkifli Hasan ikut menitipkan satu orang untuk diloloskan menjadi mahasiswa kedokteran Unila dengan membayar uang mahar. Ia mengaku, calon mahasiswa tersebut merupakan keponakan Zulhas dari Ketua Apindo Lampung Ary Meizari Alfian. Diketahui, mahasiswa yang disebut sebagai keponakan Zulhas itu ternyata nilainya tidak memenuhi syarat.

Selain keponakan Zulkifli Hasan, Karomani juga mengaku telah dititipi 22 nama mahasiswa lainnya yang berasal dari berbagai kalangan. Namun, uang mahar untuk meloloskan mahasiswa masuk Unila tersebut diakui Karomani bukan dimaksudkan sebagai suap melainkan infak untuk pembangunan Lampung Nahdliyin Center.

Bedah Editorial MI: Reformasi Total MA

Editorial MI Video • 25 days ago • korupsi

Penetapan Hakim Agung Gazalba Saleh sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) minggu lalu sebenarnya tidak mengagetkan. Terseretnya satu lagi hakim agung dalam kasus suap pengurusan perkara hanya menegaskan mafia peradilan di Mahkamah Agung (MA) memang nyata dan masif. Karena itu, selain KPK harus terus mengembangkan kasus itu dan menangkap semua yang terlibat, reformasi luar biasa di MA harus benar-benar dilakukan. Sebagaimana juga dikatakan banyak pihak, termasuk Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Indonesia Corruption Watch, harus dibuat kebijakan pengawasan yang ketat di MA. Reformasi luar biasa di MA tidak dapat ditawar karena telah lama benteng keadilan terakhir itu dirusak penjaganya sendiri.

Mereka tidak sekadar menjatuhkan wibawa peradilan, tetapi juga membuat negara rugi hingga ratusan miliar rupiah. Karena itu, sekadar penangkapan yang tidak diikuti reformasi luar biasa hanya membuat jaringan mafia MA tiarap sementara. Keberadaan mereka tetap akan terus melanggengkan budaya kotor, bahkan mewariskannya kepada hakim hingga jajaran pegawai lainnya. Masifnya jaringan mafia di MA dapat dilihat sendiri dalam kasus yang menjerat Gazalba, yang sebelumnya juga sudah menjerat Hakim Agung Sudrajad Dimyati.

Dalam kasus pengurusan kasasi perdata PT Koperasi Simpan Pinjam Intidana, selain Sudrajad, pada September itu KPK menetapkan tersangka terhadap hakim yustisial/panitera Elly Tri Pangestu, Desy Yustria dan Muhajir Habibie selaku PNS kepaniteraan MA, serta Albasri dan Nuryanto Akmal selaku PNS MA. Dari uang suap sekitar Rp2,2 miliar, Sudrajad menerima Rp800 juta. Sementara itu, Gazalba langganan menyunat hukuman. Di antaranya, ia menyunat hukuman panitera pengganti PN Jakut, Rohadi, di kasus suap penyanyi Saipul Jamil, dari 7 tahun menjadi 5 tahun, kemudian menyunat hukuman mantan anggota Komisi V DPR Musa Zainuddin dari 9 tahun penjara menjadi 6 tahun penjara, dan ia pula yang mendiskon hukuman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dari 9 tahun penjara menjadi 5 tahun.

Tidak hanya itu, Gazalba membuat pelaku kejahatan lingkungan bebas dari tuntutan. Contohnya, di kasus kebakaran lahan kepala sawit Kalteng, Gazalba dan Sugeng Sutrisno menolak kasasi jaksa hingga membuat perusahaan sawit inisial KS bebas dari tuntutan ganti rugi kebakaran hutan sebesar Rp935 miliar. Dengan berbagai kasus itu, sudah sepatutnya pula kita mempertanyakan kinerja Badan Pengawasan MA. Patut dicurigai pula badan tersebut ikut melanggenggkan budaya korupsi, jika tidak menutup mata atas segala kebobrokan yang terjadi. Karena itu, reformasi total juga harus dilakukan pada lembaga itu berikutnya dengan sistem pengawasannya.

Tanpa menunggu baik pengawasan maupun perbaikan dari eksternal, MA sebagai institusi seharusnya benar-benar malu akan citra mereka yang telah babak belur. Semestinya pula MA justru yang menjadi garda terdepan untuk mereformasi lembaga mereka sendiri. MA harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap integritas semua jajaran mereka. MA juga harusnya aktif berkoordinasi dengan KPK dan KY untuk mengidentifikasi segala celah korupsi di lembaga mereka dan membuat kebijakan pengawasan yang lebih baik.

Sumber: Media Indonesia

Reformasi Total MA

Editorial MI Video • 25 days ago • korupsi

Penetapan Hakim Agung Gazalba Saleh sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) minggu lalu sebenarnya tidak mengagetkan. Terseretnya satu lagi hakim agung dalam kasus suap pengurusan perkara hanya menegaskan mafia peradilan di Mahkamah Agung (MA) memang nyata dan masif. Karena itu, selain KPK harus terus mengembangkan kasus itu dan menangkap semua yang terlibat, reformasi luar biasa di MA harus benar-benar dilakukan. Sebagaimana juga dikatakan banyak pihak, termasuk Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Indonesia Corruption Watch, harus dibuat kebijakan pengawasan yang ketat di MA. Reformasi luar biasa di MA tidak dapat ditawar karena telah lama benteng keadilan terakhir itu dirusak penjaganya sendiri.

Mereka tidak sekadar menjatuhkan wibawa peradilan, tetapi juga membuat negara rugi hingga ratusan miliar rupiah. Karena itu, sekadar penangkapan yang tidak diikuti reformasi luar biasa hanya membuat jaringan mafia MA tiarap sementara. Keberadaan mereka tetap akan terus melanggengkan budaya kotor, bahkan mewariskannya kepada hakim hingga jajaran pegawai lainnya. Masifnya jaringan mafia di MA dapat dilihat sendiri dalam kasus yang menjerat Gazalba, yang sebelumnya juga sudah menjerat Hakim Agung Sudrajad Dimyati.

Dalam kasus pengurusan kasasi perdata PT Koperasi Simpan Pinjam Intidana, selain Sudrajad, pada September itu KPK menetapkan tersangka terhadap hakim yustisial/panitera Elly Tri Pangestu, Desy Yustria dan Muhajir Habibie selaku PNS kepaniteraan MA, serta Albasri dan Nuryanto Akmal selaku PNS MA. Dari uang suap sekitar Rp2,2 miliar, Sudrajad menerima Rp800 juta. Sementara itu, Gazalba langganan menyunat hukuman. Di antaranya, ia menyunat hukuman panitera pengganti PN Jakut, Rohadi, di kasus suap penyanyi Saipul Jamil, dari 7 tahun menjadi 5 tahun, kemudian menyunat hukuman mantan anggota Komisi V DPR Musa Zainuddin dari 9 tahun penjara menjadi 6 tahun penjara, dan ia pula yang mendiskon hukuman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dari 9 tahun penjara menjadi 5 tahun.

Tidak hanya itu, Gazalba membuat pelaku kejahatan lingkungan bebas dari tuntutan. Contohnya, di kasus kebakaran lahan kepala sawit Kalteng, Gazalba dan Sugeng Sutrisno menolak kasasi jaksa hingga membuat perusahaan sawit inisial KS bebas dari tuntutan ganti rugi kebakaran hutan sebesar Rp935 miliar. Dengan berbagai kasus itu, sudah sepatutnya pula kita mempertanyakan kinerja Badan Pengawasan MA. Patut dicurigai pula badan tersebut ikut melanggenggkan budaya korupsi, jika tidak menutup mata atas segala kebobrokan yang terjadi. Karena itu, reformasi total juga harus dilakukan pada lembaga itu berikutnya dengan sistem pengawasannya.

Tanpa menunggu baik pengawasan maupun perbaikan dari eksternal, MA sebagai institusi seharusnya benar-benar malu akan citra mereka yang telah babak belur. Semestinya pula MA justru yang menjadi garda terdepan untuk mereformasi lembaga mereka sendiri. MA harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap integritas semua jajaran mereka. MA juga harusnya aktif berkoordinasi dengan KPK dan KY untuk mengidentifikasi segala celah korupsi di lembaga mereka dan membuat kebijakan pengawasan yang lebih baik.

Sumber: Media Indonesia

KY akan Proses Etik Hakim Agung yang Ditetapkan Tersangka Korupsi

Primetime News • 27 days ago • korupsi

Komisi Yudisial akan memproses etik Hakim Agung yang menjadi tersangka korupsi KPK. Mahkamah Agung juga menyerahkan sepenuhnya proses hukuk kepada KPK usai menetapkan tersangka Hakim Agung (GS).

Juru bicara KY Moko Ginting menyatakan, KY mendukung KPK dalam mengusut perkara di lingkungan kehakiman, lantaran kasus tersebut bagian dari Judicial Corruption yang harus diberantas.

"Komisi Yudisial juga harus bersiap diri, jikalau misalnya dalam waktu dekat KPK mengumumkan secara resmi terdapat hakim yang ditetapkan sebagai tersangka, maka KY akan menjalankan proses etik sesuai dengan kewenangan KY," ujar juru bicara Komisi Yudisial, Miko Ginting.

Selain Dituntut Hukuman Mati, Terdakwa Korupsi ASABRI Benny Tjokrosaputro Juga Didenda Rp5,7 Triliun

Primetime News • 1 month ago • korupsi

Direktur Utama PT Hanson International Tbk, Benny Tjokro dituntut hukuman mati dan harus membayar uang pengganti sebesar Rp5,7 triliun. Jaksa menyebut Benny Tjokro telah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dana PT ASABRI.

Benny diharuskan membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan. Jika melebihi batas waktu yang ditentukan, maka harta kekayaannya akan disita kemudian dilelang. Akibat kasus tersebut, negara dirugikan hingga Rp22,7 triliun.

Jaksa juga mengungkap adanya beberapa hal yang memberatkan terdakwa, termasuk saat dirinya tidak merasa bersalah serta menyesal saat di persidangan.

Sidang Megakorupsi PT ASABRI, Benny Tjokro Dituntut Hukuman Mati

Metro Hari Ini • 1 month ago • korupsi

Benny Tjokro Saputro dituntut hukuman mati atas perannya megakorupsi PT ASABRI. Di dalam megakorupsi PT Asuransi Jiwasraya, komisaris PT Hanson International Tbk tersebut telah dituntut pidana penjara seumur hidup.

Tuntutan hukuman mati dibacakan jaksa dalam sidang kasus PT ASABRI di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (26/10/2022). Selain dituntut hukuman mati, Benny Tjokro juga dituntut denda uang pengganti sebesar Rp5,7 triliun.

Di dalam amar tuntutannya, jaksa mendakwa Benny Tjokro telah merugikan negara, TNI dan Polri sedikitnya sebesar Rp22,7 triliyun. Selain melakukan korupsi, terdakwa juga telah melakukan tindak pencucian uang.

Padahal terdakwa juga melakukan korupsi dan pencucian uang dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya. Tindak pidana yang berulang tersebut menurut jaksa membuat terdakwa harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya.

Polres Flores Timur Ringkus Burunon Korupsi Dana Covid-19

Headline News • 2 months ago • korupsi

Tim gabungan Kejaksaan Negeri Flores Timur, Polres Flores Timur dan Bima berhasil meringkus buronan yang merupakan bendahara BPBD Flores Timur. Buronan tersebut menjadi tersangka penyalahgunaan dana covid-19.

Kanit Buser Flores Timur Aipda David Prabowo, menyatakan bahwa kasus tersebut menyeret tiga tersangka, dua tersangka lainnya merupakan Sekda Flores Timur (PIG) dan Kepala Pelaksana BPBD Flores Timur (AHB). Keduanya telah ditahan penyidik Kejaksaan Flores Timur pekan lalu.

Akibat penyalahgunaan dana tersebut, negara mengalami kerugian Rp1,5 miliar.

Buntut Kasus Suap di Unila, KPK Geledah 3 PTN Lain

Metro Siang • 2 months ago • korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah tiga kampus negeri karena diduga terkait dengan kasus suap penerimaan mahasiswa baru. Dari hasil pengembangan, KPK menyita barang bukti senilai tujuh miliar rupiah.

Ketiga universitas tersebut antara lain, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, Universitas Riau dan Universitas Syiah Kuala Aceh. Sejumlah bukti yang ditemukan akan dianalisis dan disita serta dikonfirmasi lagi kepada para saksi, maupun tersangka untuk menjadi kelengkapan berkas perkara.

Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri mengatakan, penggeledahan di tiga universitas ini merupakan buntut kasus suap penerimaan mahasiswa baru di Universitas Lampung. Namun, ia menyebut, saat ini ketiga kampus tersebut belum diketahui apakah melakukan tindak pidana suap atau tidak karena berang bukti dan saksi masih dalam proses pemeriksaan.

"Iya memang buntut kasus dari kasus suap di Unila, namun belum diketahui apakah terbukti di ketiga perguruan tinggi ini," ujar Ali Fikri, Selasa (11/10/2022) saat diwawancarai dengan Metro TV.

Ferdy Sambo Diincar Pasal Berlapis

HOTROOM • 2 months ago • korupsi

Ferdy Sambo terjerat pasal berlapis, 340, 338, IT, dan 221 KUHP terhadap kasus pembunuhan yang ia lakukan beberapa waktu lalu kepada Brigadir J.

"Primernya adalah 340, subsidernya 338 dan ada pasal tentang IT Obstruction of justice, ditambah dengan KUHP," ujar Kapuspenkum, Ketut Sumedana.

Banyaknya pasal yang menjerat Ferdy Sambo karena dirinya melakukan suatu tindakan yang dianggap menghalangi proses hukum yang sedang berjalan.

Kejaksaan Akan Hadirkan Saksi Ahli Forensik dan Balistik dalam Sidang Kasus Pembunuhan Brigadir J

HOTROOM • 2 months ago • korupsi

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) akan menghadirkan saksi ahli seperti ahli forensik dan balistik untuk kasus yang menjerat Ferdy Sambo.

"Ada saksi ahli bidang forensik dan balistik. Psikolog mungkin iya karena kan ada orang sakit," ujar Kapuspenkum, Ketut Sumedana.

KPK Ancam Jemput Paksa Anak dan Istri Lukas Enembe Jika Mangkir Lagi

Headline News • 2 months ago • korupsi

KPK akan menjemput paksa istri dan anak Gubernur Papua, Lukas Enembe jika keduanya mangkir dari panggilan kedua KPK sebagai saksi kasus gratifikasi Rp1 miliar.

KPK tidak mendapat penjelasan pasti terkait tidak hadirnya anak dan istri dari Lukas Enembe. Namun, dapat dipastikan akan menjemput paksa jika keduanya mangkir dalam panggilan kedua.

Lukas Enembe telah ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi proyek yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Papua senilai Rp1 miliar.

KPK Periksa Pramugari Pesawat Jet Pribadi Lukas Enembe

Metro Siang • 2 months ago • korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa seorang pramugari, Tamara Anggraini sebagai saksi kasus dugaan korupsi yang menjerat Lukas Enembe. Diketahui Lukas dan keluarga sering bepergian ke sejumlah tempat dengan menyewa jet pribadi.

Tamara diperiksa dengan dicecar sebanyak 10 pertanyaan, khususnya seputar penerbangan Lukas dengan menggunakan pesawat jet pribadi. Diduga Tamara sudah berkali-kali bepergian dengan menggunakan jet pribadi yang disewa oleh Lukas. Namun, Tamara mengklim tidak mengingat kemana saja dirinya pergi bersama tersangka karena banyaknya penerbangan yang ia ikuti.

KPK Lakukan Pendekatan Persuasif Kepada Lukas Enembe

Metro Siang • 2 months ago • korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak sulit menjemput paksa Lukas Enembe dari Papua dengan menggunakan seluruh kekuatan yang ada. Namun, KPK memilih melakukan pendekatan persuasif agar tidak beresiko. Selain itu KPK juga belum bisa memastikan kapan akan melayangkan surat panggilan ketiga kepada Lukas Enembe.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, sejauh ini pihak tersangka telah menyampaikan bukti berupa surat keterangan dokter serta medical records dari tim kedokteran yang ada di Singapura. Namun, KPK tegas meminta Lukas Enembe untuk lebih dulu diperiksa di Jakarta oleh KPK bersama dengan tim dokter dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Rumah Lukas Enembe Dijaga Ketat hingga Radius 400 M

Metro Siang • 2 months ago • korupsi

Ratusan simpatisan masih menjaga ketat lokasi di sekitar rumah Lukas Enembe hingga radius 400 meter, Sabtu (1/10/2022). Penjagaan di sekitar rumah Lukas Enembe di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua ini bahkan terus diperketat dalam sepekan terakhir.

Sebagian besar simpatisan membawa bambu runcing dan busur panah untuk menjaga wilayah tersebut. Namun, dapat dipastikan saat ini keadaan masih kondusif. Penjagaan pun tidak mengganggu aktivitas di Kota Jayapura.

Para simpatisan Lukas Enembe meminta KPK untuk melakukan penyidikan di kediaman Lukas Enembe di Jayapura, bukan di Jakarta. Masyarakat sekitar meminta kepada pemerintah dan elite politik DKI Jakarta untuk peduli terhadap Lukas Enembe sebagai tokoh adat, tokoh politik dan sebagai pemimpin Papua.

Sementara obat yang dipesan Lukas Enembe dari Singapura telah sampai sehingga diharapkan dalam beberapa hari kesehatannya dapat membaik.

Kasus Korupsi Proyek Langkat, Terbit Perangin Angin Dituntut 9 Tahun Penjara

Usulan Johanis Tanak Atas 'Restorative Justice' Bagi Koruptor Tuai Polemik

Primetime News • 2 months ago • korupsi

Usulan Pimpinan KPK pilihan DPR, Johanis Tanak mengenai 'Restorative Justice' penanganan tindak pidana korupsi yang menyatakan seorang koruptor bisa saja tidak diproses pidana apabila mengembalikan uang hasil korupsinya dua atau tiga kali lipat kepada negara, asalkan sudah ditemukan kerugian negara oleh BPK, menuai polemik sejumlah pegiat hukum dan aktivis anti korupsi.

Menurut Pakar Hukum Pidana, Jamin Ginting mengatakan, jika Restorative Justice diterapkan kepada koruptor, maka tidak akan memberikan efek jerah kepada pelakunya.

"Korupsi adalah kejahatan luar biasa sehingga tidak bisa diberikan hukuman yang biasa-biasa saja," ujar Jamin Ginting saat diwawancarai Metro TV, Jumat (30/9/2022).

Sejumlah aktivis anti korupsi juga mempertanyakan usulan Johanis Tanak, Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), ICW, dan Pukat UGM mengatakan keadilan restorative biasanya diterapkan ketika pelaku dan korban sepakat untuk berdamai dan tidak melanjutkan kasusnya ketahap lebih lanjut. Namun, itu baru dapat di proses apabila ada permintaan maaf pelaku kepada korban.

Temui Lukas Enembe, Komnas HAM: Kondisi Kesehatannya Memang Kurang Baik

Primetime News • 2 months ago • korupsi

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik mengatakan, kondisi kesehatan Gubernur Papua, Lukas Enembe kurang baik. Pernyataan ini diungkap oleh Taufan setelah pihaknya menemui Lukas Enembe di kediaman pribadinya di Papua.

"Ya memang jika dilihat secara sekilas konidisi kesehatan Lukas kurang baik," ujar Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik.

Taufan menyebut, Komnas HAM akan membantu mencari jalan keluar terkait kondisi kesehatan Lukas di tengah proses hukum. Dia menegaskan bahwa peran Komnas HAM terbatas untuk itu, dan menyerahkan proses hukum kepada KPK.

KPK Periksa Saksi soal Penyewaan Jet Pribadi Lukas Enembe

Primetime News • 2 months ago • korupsi

KPK mengakui pihaknya telah mengantongi semua informasi terutama soal jet pribadi yang sering disewa Lukas Enembe. Sejumlah saksi bahkan sudah diperiksa, seperti Direktur Asia Cargo Airline Revy Dian Permatasari.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam wawancara di Metro TV, Rabu (28/9/2022) kemarin. Menurut Alex, keterangan-keterangan dari saksi itu sangat penting terutama untuk mengembakan kasus ini bukan hanya soal gratifikasi satu miliar.

Sebelumnya Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengungkap dugaan perjalanan Gubernur Papua Lukas Enembe ke luar negeri, sepanjang periode Desember 2020 sampai Agustus 2022. Lukas diduga sering bermain judi di Malaysia, Filipina dan Singapura.

Lukas pun terdeteksi beberapa kali menggunakan private jet dengan rute Singapura, Makassar, Jayapura dan dari Singapura-Timor Leste-Australia-Timor Leste-Singapura. Terakhir pada 15 Agustus 2022, Lukas terpantau menggunakan private jet dari Singapura ke Manado lalu menyambung ke Jayapura.

KPK Janji Siapkan Dokter dari IDI untuk Lukas Enembe

Metro Hari Ini • 2 months ago • korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjanji akan menyediakan dokter dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk memeriksa kesehatan Gubernur Papua tersangka kasus korupsi, Lukas Enembe jika dirinya bersedia diperiksa KPK di Jakarta.

Dalam waktu dekat KPK akan menjadwalkan pemanggilan kedua untuk Lukas Enembe sebagai tersangka korupsi di Jakarta. Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri mengatakan, diharapkan Lukas Enembe bersikap kooperatif untuk hadir memenuhi panggilan.

"Karena ini juga merupakan kesempatan bagi tersangka untuk dapat menyampaikan langsung perkara ini di hadapan tim penyidik KPK," ujar Ali Fikri.

Dijenguk Komnas HAM, Lukas Enembe Klaim Kooperatif ke KPK

Primetime News • 2 months ago • korupsi

Pimpinan KPK menyatakan bahwa proses penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi tersangka Lukas Enembe tidak akan dihentikan. Kondisi kesehatan Gubernur Papua tesebut bukanlah faktor yang menghambat.

"Tapi faktanya memang Lukas Enembe sakit dan kita sudah berkordinasi dengan KPK," jelas jubir Lukas Enembe M. Rifai Darus yang menegaskan sedari dari awal kliennya sudah menyampaikan akan kooperatif terhadap KPK.

Diketahui, Selasa (28/9/2022) Gubernur Papua Lukas Enembe menerima Komnas HAM di Kediamannya, kedatangan Komnas HAM di kediaman Lukas Enembe untuk melihat kondisi kesehatan Lukas.