Video dan berita korupsi Terkini dan Terbaru Hari ini

KPK Tahan Wakil Ketua DPRD Tulungagung

Headline News • 8 days ago • korupsi

KPK menetapkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Adib Makarim sebagai tersangka kasus dugaan suap ketuk palu pembahasan dan pengesahan serta pelaksanaan APBD dan APBD-Perubahan Pemkab Tulungagung Tahun Anggaran 2014-2015. Dia langsung ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK pada Gedung Merah Putih selama 20 hari ke depan.

KPK menetapkan tiga orang tersangka, namun baru menahan satu orang tersangka, lantaran dua tersangka lain tidak hadir pemeriksaan berdalih sakit.

Deputi penindakan Karyoto mengatakan, kasus ini merupakan pengembangan dari berbagai keterangan maupun fakta persidangan terpidana mantan Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo serta terpidana mantan Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono dalam kasus korupsi. Diduga masing-masing tersangka menerima uang suap berkisar Rp230 juta.

Terbukti Korupsi PT Asabri, Teddy Tjokrosapoetro Divonis 12 Tahun Penjara

Headline News • 8 days ago • Korupsi

Terdakwa kasus korupsi PT Asabri, Teddy Tjokrosapoetro divonis hukuman selama 12 tahun penjara serta dikenakan denda sebesar Rp1 miliar. Direktur PT Rimo International Lestari itu terbukti melakukan korupsi di Asabri terkait dengan pengelolaan keuangan dan dana investasi yang berlangsung pada 2012-2019 lalu bersama saudara kandungnya Benny Tjokrosapoetro.

Perbuatan tersebut merugikan keuangan negara hingga sebesar Rp22,7 triliun. Adapun hal yang memberatkan vonis Teddy adalah kehilangan kepercayaan dari publik terhadap kegiatan asuransi yang dilakukan PT Asabri. Selain itu perbuatan Teddy juga tidak mendukung program pemerintah dalam menyelenggarakan negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Bebas Bersyarat, Mantan Bupati Bogor dalam Masa Percobaan hingga Desember 2023

Primetime News • 10 days ago • korupsi

Mantan Bupati Bogor, Rahmat Yasin, terpidana kasus korupsi gratifikasi, bebas dari Lapas Sukamiskin, Bandung Jawa Barat. Rahmat Yasin bebas bersyarat setelah menjalani masa hukuman dua tahun penjara dan mendapatkan remisi.

Rahmat Yasin dijemput langsung oleh pihak keluarga saat keluar dari Lapas Sukamiskin Bandung. Kendati bebas, Rahmat Yasin masih harus menjalani wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan Bogor hingga resmi dinyatakan bebas murni.

Kepala Lapas Sukamiskin, Elly Yuzar mengatakan Rahmat Yasin bebas bersyarat setelah mendapatkan remisi 3 bulan 15 hari, serta membayar kerugian negara.

"(Rahmat Yasin) wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan sampai berakhir masa percobaan, yakni 26 Desember 2023." Ujar Kepala Lapas Sukamiskin, Elly Yuzar.

Sebelumnya, Rahmat Yasin divonis pidana penjara selama dua tahun delapan bulan penjara dan menjalani pidana sejak 2021. Dalam kasusnya Rahmat Yasin terjerat dua kasus korupsi, yakni kasus pemotongan uang dari sejumlah dinas serta penerimaan gratifikasi.

Sedang Dipenjara, Mantan Bupati Indragiri Hulu Jadi Tersangka Korupsi

Metro Hari Ini • 11 days ago • Korupsi

Raja Thamsir Rachman menjadi tersangka kasus korupsi izin lahan perkebunan kelapa sawit di Indragiri Hulu. Akibat korupsi yang dilakukannya, negara mengalami kerugian Rp78 triliun.

"Mantan Bupati Indragiri Hulu, Riau, atas nama RTR (Raja Thamsir Rachman) melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan di kawasan hutan seluas 37 ribu hektar," ujar Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin, di Kantor Kejagung RI, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta, Senin (1/08/2022).

Ketika ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi izin lahan perkebunan kelapa sawit, Raja Thamsir Rachman sedang jalani hukuman pidana penjara dalam kasus lainnya. Pemeriksaan oleh tim penyidik Kejagung RI terhadap Bupati Indragiri Hiulu periode 1999-2004 dan 2004-2008 ini dilaksanakan di LP Pekanbaru, Riau.

Tersangka lain dalam kasus ini adalah DS, pemilik PT Duta Palma Group yang merupakan pihak penyuap. Tim penyidik Kejaksaan Agung RI masih mencari keberadaan DS yang sejak proses hukum berlangsung telah menghilang.

Mengejar Para Buronan KPK

Primetime News • 14 days ago • Korupsi

Masih ada sejumlah buronan KPK yang hingga kini belum juga ditangkap, seperti Harun Masiku serta Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak. Lalu apa upaya KPK untuk segera menangkap para buronan?

Plt Juru Bicara KPK menjelaskan mengenai penetapan DPO terhadap tersangka. Ia mengungkapkan bahwa pihak KPK memanggil dua kali para tersangka. Namun, dalam dua kali pemanggilan tersebut mereka tidak hadir.

Selain itu, Ali Fikri juga menyebutkan bahwa penetapan seorang tersangka sebagai buron merupakan suatu hal yang serius penegak hukum untuk mengejar para tersangka. Sehingga, perkara bisa diselesaikan dengan tepat dan cermat sesuai dengan hukum tindak pidana yang berlaku.

Mantan Presiden ACT Ahyudin Penuhi Panggilan Polisi sebagai tersangka

Headline News • 14 days ago • Korupsi

Mantan Presiden ACT, Ahyudin memenuhi panggilan polisi untuk pemeriksaan perdana sebagai tersangka di Bareskrim Polri. Ahyudin menyatakan siap jika dirinya akhirnya ditahan.

Ahyudin menyebut tidak menyiapkan apapun dalam pemeriksaan sebagai tersangka kali ini. Dirinya siap dan sudah ikhlas apabila nantinya ditahan polisi. Ia menghargai sepenuhnya segala proses hukum yang diterimanya. Hal ini ia lakukan demi ada perbaikan dan kebaikan di ACT ke depan.

"Saya sebagaimana sebelumnya sembilan kali datang sebagai saksi maka sebagai tersangka pun itu selalu saya akan ikuti semua proses hukum ini dengan sebaik-baiknya dengan penuh kooperatif sebab proses ini semuanya pada akhirnya adalah kebaikan dan perbaikan, itu aja sebenernya" tuturnya.

KPK Dalami Aliran Dana Suap Mardani Maming

Metro Siang • 14 days ago • korupsi

KPK terus mendalami aliran dana suap penerbitan izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, dengan tersangka Mardani Maming. KPK akan mencari kemungkinan penyuap lain selain Henry Soetio.

Sementara itu KPK telah menetapkan mantan Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2015, Mardani Maming sebagai tersangka suap penerbitan izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Mardani Maming diduga menerima suap dan gratifikasi Rp104,3 milyar pada 2011 saat menjabat Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2018.

2 Hari Menghilang, Mardani Maming Serahkan Diri ke KPK

Breaking News • 15 days ago • korupsi

Mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming menyerahkan diri ke KPK pada (28/7/2022) sekitar pukul 14.00 WIB. Kedatangan Mardani ke KPK didampingi oleh kuasa hukumnya Denny Indrayana.

Tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi soal izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan ini sebelumnya ditetapkan masuk DPO (daftar pencarian orang) oleh KPK pada 26 Juli lalu. Mardani menyatakan protes soal penetapan DPO tersebut karena menurut Maming sidang praperadilannya masih dalam proses dan belum diputus oleh PN Jakarta Selatan

Praperadilan Mardani Maming Ditolak PN Jaksel

Headline News • 16 days ago • korupsi

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang putusan praperadilan mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming. Hakim memutuskan menolak praperadilan yang diajukan Mardani.

Hakim PN Jaksel Hendra Utama Sotardodo menyatakan praperadilan yang diajukan Maming mengenai status tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pemberian izin usaha pertambangan di Tanah Bumbu tidak dapat diterima. Hal yang menjadi pertimbangan yaitu Maming masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dikeluarkan KPK. Hakim mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2018 tentang larangan pengajuan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status daftar pencarian orang.

Selain itu hakim menilai penetapan Maming sebagai tersangka yang dilakukan KPK sudah sesuai. Permohonan praperadilan Maming juga dinilai prematur, tidak jelas dan kabur karena perkara masih dalam penyidikan dan prosesnya akan tetap berlanjut sampai putusan dibacakan.

Kejagung Periksa Eks Bupati Indragiri Hulu dalam Kasus Korupsi PT Duta Palma

Metro Pagi Prime Time • 16 days ago • korupsi

Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung memeriksa mantan Bupati Indragiri Hulu 2011, YA, dalam kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, pada Selasa (26/7/2022). Kejaksaan Agung juga memastikan akan menempuh persidangan in absentia (diadili tanpa kehadiran terdakwa dipersidangan) untuk membekukan aset-aset bos PT Duta Palma Group Surya Darmadi.

Pakar Hukum Pidana, Ahmad Suparji mendorong agar jaksa agung menjalin komunikasi dengan Jaksa Agung Singapura, untuk menyerahkan Surya Darmadi agar bisa diproses hukum di Indonesia. Suparji juga menekankan cara ini tidak akan merusak hubungan bilateral kedua negara namun, justru akan memperkuat sinergitas penegakan hukum.

Kejaksaan Negeri Kotamombagu Tetapkan 4 Tersangka Kasus Korupsi Pembangunan Pasar

Headline News • 18 days ago • korupsi

Kejaksaan Negeri Kotamombagu, Sulawesi Utara menetapkan dan menahan empat tersangka terkait tindak pidana korupsi pembangunan Pasar Kuliner Kota Kotamombagu tahun anggaran 2020.

Usai menjalani pemeriksaan selama 10 jam, keempat tersangka kemudian dibawa ke rutan Kotamombagu. Keempat tersangka tersebut berinisial DD, YS, MM, dan HJA diduga merugikan negara hingga Rp600 juta.

Kejaksaan Negeri Situbondo Tahan 6 Tersangka Dugaan Kasus Korupsi UKL/UPL

Headline News • 22 days ago • korupsi

Kejaksaan Negeri Situbondo, Jawa Timur, menahan enam orang tersangka dugaan kasus korupsi di Dinas Lingkungan Hidup Situbondo.

Keenam tersangka akan ditahan selama 20 hari di Rutan Kabupaten Situbondo. Tersangka ini ditetapkan pihak kejaksaan setelah diduga lakukan tindak pidana korupsi UKL, UPL dengan kerugian negara mencapai Rp800 juta. Pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini diantaranya pengguna anggaran, BPK, pejabat pelaksana teknis kegiatan, pejabat teknis penyedia. Kasus ini juga masih terus dilakukan pengembangan, dan tidak meutup kemungkinan adanya tersangka baru.

Bupati Mamberamo Tengah Jadi Buronan KPK

Headline News • 25 days ago • korupsi

Setelah kabur dari penjemputan paksa, Bupati Mamberamo Tengah Papua, Ricky Ham Pagawak masuk dalam DPO KPK. Kader Partai Demokrat tersebut sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi pelaksanaan berbagai proyek di Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah.

Ricky dijadikan buronan karena terus-menerus mangkir saat dipanggil oleh penyidik KPK, dan kabur saat upaya penjemputan paksa oleh penyidik. Diduga orang terdekatnya juga membantu Bupati Mamberamo Tengah untuk kabur.

Berikut 5 Nama Buronan KPK

Headline News • 25 days ago • korupsi

Ricky Ham Pagawak menambah daftar buron KPK, setelah sebelumnya ada nama mantan Caleg PDIP Harun Masiku. Berikut lima nama buron yang diselidiki oleh KPK.

Kalapas Sukamiskin Bantah Nur Alam Plesiran

Metro Pagi Prime Time • 1 month ago • korupsi

Kepala Lapas Sukamiskin membenarkan bahwa foto yang beredar adalah benar terpidana kasus korupsi Nur Alam. Menjelaskan foto tersebut diambil saat yang bersangkutan pulang kerumahnya sebelum menjalani persidangan pada 2021 lalu .

Heboh, Foto Nur Alam Penghuni Sukamiskin Diluar Lapas

Metro Pagi Prime Time • 1 month ago • korupsi

Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara yang merupakan tersangka kasus korupsi Nur Alam membuat heboh publik dengan beredarnya foto dirinya berada diluar lapas. Jika foto tersebut benar, DPR meminta Dirjen Kemasyarakatan Kemenkumham untuk menindak tegas pihak yang terlibat dalam plesiran Nur Alam tersebut.

Dalam foto tersebut yang seharusnya tersangka berada di Lapas Sukamiskin, ternyata tengah memantau progress renovasi rumahnya di kawasan Patra, Kuningan, Jakarta. Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani mengecam tindakan Nur Alam yang melakukan kegiatan rekreasi di luar lapas. Menurut Arsul jika benar tersangka melakukan plesir ke Jakarta maka KA Lapas Sukamiskin harus bertanggung jawab dan semua yang terlibat harus diperiksa.

Kabag Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham, Rika Apianti, membantah Nur Alam sedang plesiran. Menurut Rika foto yang beredar itu foto lama saat menghadiri persidangan. Lapas khusus terpidana korupsi Sukamiskin kerap mengundang kontroversi, sebelumnya beredar juga foto yang memperlihatkan Setia Novanto penghuni Sukamiskin sedang makan di restoran.

Sidang Kasus Suap Bupati Non-aktif Langkat, Saksi Ungkap Daftar Pengantin

Headline News • 1 month ago • korupsi

Sidang lanjutan kasus suap bupati nonaktifkan Langkat Terbit Rencana Perangin Angin masih tahap pemeriksaan para saksi. Lima saksi yang dihadirkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (6/7/2022), semuanya adalah ASN Pemkab Langkat.

Lima saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut ini, diminta keterangannya tentang peran dan intervensi terdakwa dalam proses pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) Pemkab Langkat. Termasuk tentang istilah daftar pengantin yang berisi paket pekerjaan di masing-masing dinas Pemkab Langkat.

Terbit Rencana Perangin Angin didakwa menerima suap paket pekerjaan Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tahun anggaran 2021. Nilai suap sebesar Rp572 juta diberikan Direktur CV Nizhami, Muara Perangin-angin.

MAKI: Kerja Cepat Kejagung Tangani Korupsi di Garuda Indonesia Patut Diapresiasi

Metro Pagi Prime Time • 1 month ago • korupsi

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menilai kerja cepat Kejaksaan Agung dalam menangani kasus Garuda Indonesia menjadi sinyal positif upaya perbaikan pemberantasan korupsi. Kejagung telah menetapkan tersangka kasus pengadaan pesawat Garuda yakni mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar dan Direktur PT Mugi Rekso Abadi Soetikno Soedarjo.

Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) mengaku pihaknya telah berulang kali melaporkan dugaan kasus korupsi di tubuh Garuda selama era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun laporan Sekarga tidak pernah mendapatkan respons.

MAKI menilai mandeknya kasus korupsi di tubuh Garuda disebabkan oleh kepentingan politik di era sebelumnya. Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyatakan keberhasilan Kejaksaan Agung menangani kasus korupsi Garuda sebagai prestasi yang patut diapresiasi

Lili Pintauli Dikabarkan Ajukan Pengunduran Diri Sebelum Sidang Etik, Ini Kata Pengamat

Metro Pagi Prime Time • 1 month ago • korupsi

Dewan Pengawas KPK akan menggelar sidang etik terhadap Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar pada Selasa (5/7/2022). Lili Pintauli Siregar diperiksa karena diduga menerima beberapa fasilitas saat menonton MotoGP di Sirkuit Mandalika dari salah satu perusahaan BUMN.

Belum juga menjadi tersangka atau diperiksa, Lili Pintauli sudah mengajukan surat pengunduran diri sebelum diberhentikan oleh KPK. Pengamat Hukum Pidana Jamin Ginting menilai jika Lili Pintauli merasa bersalah memang sebaiknya mengajukan pengunduran diri.

Kasus E-KTP, Gamawan Fauzi Klaim Tak Kenal Paulus Tanos

Metro Malam • 1 month ago • korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pada Rabu (29/6/2022). Ia diperiksa untuk mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik dengan tersangka sekaligus Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, Paulus Tanos.

Gamawan Fauzi diperiksa sekitar empat jam dan ia mengaku tidak mengenal Paulus Tanos setelah diintrogasi penyidik KPK. Gamawan juga mengaku tidak mengetahui keberadaan Paulus Tanos. Ia mengaku tidak mengetahui permainan kotor dari Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra itu dalam perkara korupsi E-KTP.

Sebelumnya, KPK memastikan bakal memanggil Paulus Tanos. Lembaga anti korupsi optimis tersangka dugaan kasus korupsi E-KTP tersebut bisa dibawa ke Indonesia karena pandemi covid-19 mereda.

Emirsyah Satar dalam Pusaran Dua Kasus Korupsi, Bagaimana Proses Hukumnya?

Metro Pagi Prime Time • 2 months ago • korupsi

Mantan Dirut PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan pesawat oleh Kejaksaan Agung. Di saat yang sama, Emirsyah tengah menjalani hukuman pidana dalam kasus suap pengadaan mesin pesawat Airbus yang ditangani KPK.

Pakar Hukum Pidana Jamin Ginting berkomentar, jeratan dua kasus seperti yang terjadi pada Emirsyah ini pernah terjadi di Indonesia. Pada akhirnya, hukumannya tetap diakumulasikan tidak lebih dari 20 tahun kecuali hukuman seumur hidup.

"Jadi yang sudah dibicarakan Jaksa Agung itu dikenakan Pasal 2 dan 3, Jika Pasal 2 diterapkan maka maksimum hukumannya 20 tahun, tetapi dia tidak bisa menerapkan 20 tahun sekaligus karena sudah pernah dihukum sebelumnya enam tahun, maka dia cuma punya sisa 14 tahun, kecuali hukuman mati atau seumur hidup. Tetapi di Indonesia tidak pernah ada hukuman mati untuk koruptor, kalau seumur hidup ada," jelas Jamin Ginting lewat sambungan zoom.

Jadi Tersangka Kasus Suap Dana PEN, Kepala BKPSDM Kabupaten Buna Ditahan KPK

Headline News • 2 months ago • korupsi

KPK akhirnya resmi menahan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buna, Sukarman Loke pada Kamis, (23/06/2022). KPK masih terus melakukan pengembangan penyidikan terkait dengan kasus dugaan suap pengajuan dana Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah untuk Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021.

Sejumlah saksi telah dipanggil dan dimintai keterangan semenjak Kamis pagi. Usai menjalani pemeriksaan selama empat jam petugas langsung malakukan penahanan Sukarman Loke guna kepentingan penyidikan.

KPK Kenalkan Rompi Biru untuk Tangkal Korupsi, MAKI: Setop Gimik!

Primetime News • 2 months ago • korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki strategi baru dalam upaya menangkal korupsi. KPK memperkenalkan rompi berwarna biru sebagai simbol strategi tersebut. Rompi biru itu dipamerkan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ketika memberi pembekalan anti-korupsi kepada petinggi dan karyawan PT PLN Persero. Ghufron berharap rompi ini dapat menjadi pengingat bagi pelaku yang ingin melakulan tindak korupsi dengan melakukan bimbingan teknis dan peningkatan integritas.

Sementara itu Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menilai rompi biru penangkal korupsi yang digagas KPK hanya gimik seremonial. Ketua MAKI Boyamin Saiman mengatakan KPK seharusnya lebih mementingkan kinerja secara maksimal.

Dugaan Korupsi Dana Pesantren, ICW: Ada Bantuan Fiktif

Primetime News • 2 months ago • korupsi

Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan temuan dugaan penyimpangan dana bantuan operasional pondok pesantren yang dikucurkan saat pandemi covid-19. Total dana yang diselewengkan diduga mencapai Rp7 miliar dengan modus pesantren fiktif dan dananya dipangkas.

Mantan Napi Korupsi Raden Brotoseno Kembali ke Polri

Primetime News • 2 months ago • korupsi

Mantan penyidik Bareskrim Polri di KPK, AKBP Raden Brotoseno yang menjadi mantan narapidana kasus suap tidak dipecat dan masih berstatus anggota Polisi aktif. Asisten Kapolri bidang SDM, Irjen Pol Wahyu Widad mengatakan hasil sidang kode etik dan profesi memutusjab tidak memecat Brotoseno. Saat ini dikabarkan Brotoseno menjabat sebagai penyidik madya direktorat tindak pidana siber Bareskrim Polri setelah menjadi tahanan kasus korupsi.

Polisi Crazy Rich di Kaltara, Briptu Hasbudi Juga Bisnis Daging & Baju Bekas Impor

Primetime News • 3 months ago • korupsi

Harta berlimpah Briptu Hasbudi rupanya tidak hanya punya tambang emas ilegal. Polisi yang pekan lalu ditangkap di Bandara Juwata, Tarakan, ini juga punya bisnis ilegal impor pakaian bekas dan daging dari Malaysia.

Barang bukti yang telah disita Polda Kalimantan Utara terdiri dari 11 speedboad, dua mobil mewah, uang tunai, tambang ilegal dan 17 kontainer pakaian bekas bernilai ratusan milyar rupiah. Polda Kaltara juga meminta bantuan KPK untuk mengusut aliran dana ke oknum pejabat dan kemungkinan adanya tindak pidana pencucian uang dalam kasus ini.

Nurhayati Minta Masalahnya Tidak Bikin Masyarakat Takut Ungkap Korupsi

Primetime News • 5 months ago • korupsi • dana desa

Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung sepakat jika Nurhayati tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Sebelumnya Nurhayati dijadikan tersangka setelah melaporkan dugaan kasus korupsi dana desa oleh Kepala Desa Citemu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Menanggapi hal tersebut Nurhayati bersyukur dan menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang ikut mengawal kasusnya. Nurhayati meminta masalah yang menimpanya jangan dijadikan momok bagi siapapun untuk membongkar masalah korupsi. "Dengan kejadian saya seperti ini jangan menjadikan momok bagi teman-teman bendahara atau keuangan di seluruh Indonesia untuk mengungkap korupsi yang ada di desa..." sebut Nurhayati kepada Metro TV.

Ungkap Korupsi Dana Desa, Nurhayati Bakal Diadili?

Primetime News • 6 months ago • korupsi

Nurhayati, seorang wanita pelapor dugaan korupsi dana desa di Desa Citemu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, justru ditetapkan sebagai tersangka. Nurhayati dianggap melakukan pelanggaran karena memberikan uang milik desa kepada kuwu (Kepala Desa). Padahal seharusnya uang tersebut diberikan kepada Kepala Seksi (Kasi) atau Kepala Urusan (Kaur) di desa tersebut.

Nurhayati sebelumnya akan mengajukan pra peradilan, namun langkah tersebut ditunda lantaran suratnya kepada Menko Polhukam Mahfud MD mendapat tanggapan. Mahfud MD disebut akan memberikan perlindungan hukum kepada Nurhayati.

Namun hari ini, Jumat (25/2/25) berkas kasus Nurhayati dinyatakan lengkap atau P21 dan dilimpahkan ke Kejaksaan. Dengan begitu Nurhayati akan segera diadili.

Diduga Korupsi, Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kotabaru Digeledah

Metro Siang • 6 months ago • korupsi

Tim penyidik Kejaksaan Negeri Kotabaru, menggeledah kantor Dinas Lingkungan Hidup Kotabaru di Kecamatan Pulau Laut Utara, Kotabaru, Kalimatan Selatan. Penggeledahan itubagian proses hukum kasus korupsi penyalahgunaan anggaran penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak, perizinan kendaraan dinas, dan operasional lapangan Dinas Lingkungan Hidup tahun anggaran 2020 dan 2021.

Boyamin Minta Kejagung Tidak Hanya dengar Polisi di Kasus Nurhayati

Primetime News • 6 months ago • korupsi

Nurhayati, seorang wanita pelapor dugaan korupsi dana desa di Desa Citemu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, justru ditetapkan sebagai tersangka. Nurhayati dianggap melakukan pelanggaran karena memberikan uang milik desa kepada kuwu (Kepala Desa). Padahal seharusnya uang tersebut diberikan kepada Kepala Seksi (Kasi) atau Kepala Urusan (Kaur) di desa tersebut.

Nurhayati sebelumnya akan mengajukan pra peradilan, namun langkah tersebut ditunda lantaran suratnya kepada Menko Polhukam Mahfud MD mendapat tanggapan. Mahfud MD disebut akan memberikan perlindungan hukum kepada Nurhayati.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyebut telah memperdebatkan kasus tersebut dengan pejabat Kejaksaan Agung agar tidak hanya mendengar kata Polisi. "Mudah-mudahan kabar gembira untuk Bu Nurhayati. Saya sampaikan proses interaksi saya dengan orang Kejaksaan Agung karena saya minta dilakukan ekspos, monitoring dan evaluasi termasuk ekskaminasi. Saya ajukan resmi kepada Kejagung ...", sebut Boyamin kepada Metro TV.

Selanjutnya Boyamin memberikan tips kepada masyarakat agar aman dalam melaporkan tindak korupsi. "Supaya aman tidak terulang seperti Bu Nurhayati, maka dalam setiap melaporkan kasuskorupsi minta perlindungan ke LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi Korban) agar tidak dijadikan tersangka ...", lanjut Boyamin.