Video dan berita korupsi - metrotvnews.com

Terdakwa Korupsi Asabri Divonis Nihil, Jaksa Agung: Rasa Keadilan Masyarakat Terusik

korupsi

Jaksa Agung ST Burhanuddin memerintahkan tim jaksa penuntut kasus korupsi PT Asabri (Persero) mengajukan banding atas vonis nihil yang dijatuhkan majelis hakim PN Tipikor kepada terdakwa Heru Hidayat. Hasil proses hukum kasus yang merugikan negara sebesar Rp22 triliun seharusnya mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

"Secara yuridis, kami dapat memahami. Tapi rasa keadilan masyarakat terkoyak. Maka tidak ada lain selain banding," ujar Jaksa Agung ST Burhanuddin, di Kejaksaan Agung RI, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta, Kamis (20/1/2022).

Kasus ini melibatkan sejumlah pejabat PT Asabri (Persero) dalam penggunaan uang nasabah untuk berinvestasi reksa dana dan saham. Tetapi investasi tersebut berbuntut kerugian Rp22,7 triliun yang harus diganti oleh negara kepada para nasabah. Aset berupa kapal, resort, mobil mewah, hotel dan lukisan senilai Rp16,2 triliun dari dalam dan luar negeri.

PT Asabri (Persero) adalah BUMN yang bergerak di bidang asuransi sosial dan pembayaran dana pensiun khusus bagi prajurit TNI, jajaran Polri serta PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan RI dan POLRI. Karenanya kerugian investasi yang dilakukan oleh para terdakwa pada akhirnya jadi beban bagi negara.

Hormati Vonis Nihil Terdakwa Korupsi PT Asabri, Kejagung RI Ajukan Banding

korupsi

Kejaksaan Agung RI memastikan akan mengajukan proses banding terhadap vonis nihil yang dijatuhkan majelis hakim PN Tipikor terhadap Heru Hidayat selaku terdakwa kasus mega korupsi Asabri. Jaksa berkeyakinan terdakwa layak dipidana karena merugikan negara senilai lebih dari Rp22,7 triliun.

Kasus ini melibatkan sejumlah pejabat PT Asabri (Persero) dalam penggunaan uang nasabah untuk berinvestasi reksa dana dan saham. Tetapi investasi tersebut berbuntut kerugian Rp22,7 triliun yang harus diganti oleh negara kepada para nasabah. Aset berupa kapal, resort, mobil mewah, hotel dan lukisan senilai Rp16,2 triliun dari dalam dan luar negeri.

PT Asabri (Persero) adalah BUMN yang bergerak di bidang asuransi sosial dan pembayaran dana pensiun khusus bagi prajurit TNI, jajaran Polri serta PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan RI dan POLRI. Karenanya kerugian investasi yang dilakukan oleh para terdakwa pada akhirnya jadi beban bagi negara.

Buron 15 Tahun, Tersangka Korupsi Rp120 M Ditangkap di Surabaya

korupsi

Setelah 15 tahun buronan, Koko Sandosa Fritz Gerald (48) berhasil ditangkap di Surabaya, Rabu (19/1/2022) untuk menjani hukuman pidana penjara selama empat tahun. Koko adalah terpidana korupsi senilai Rp120 miliar di KCP Prapatan Bank Mandiri, Jakarta. Vonis empat tahun penjara didasarkan putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Januari 2006.

Barang Bukti Kasus Bupati Penajam Paser Utara: Uang Rp1,4 M & Belanjaan Mewah

korupsi

Penangkapan oleh KPK terhadap Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Masud berlangsung di Jakarta. Barang bukti berupa uang senilai Rp1,4 miliar dan barang-barang mewah yang baru saja dibeli oleh Abdul Gafur.

Setelah menjalani pemeriksaan selama 24 jam, kini Abdul Gafur Masud kini berstatus sebagai tersangka dan dikenai tahanan badan oleh KPK. Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, ini terjerat kasus suap pengadaan barang dan jasa dan korupsi untuk tiga proyek lainnya senilai Rp179,9 miliar.

Skandal Korupsi PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar Diperiksa Kejagung RI

korupsi

Kejaksaan Agung (Kejagung) RI telah memeriksa Emirsyah Satar dalam kapasitas mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dalam penanganan perkara dugaan korupsi sewa pesawat terbang. Direktur Penyidikan JAM Pidsus Kejagung, Supardi, memastikan penyidik akan memerika saksi lagi dari internal menajemen maskapai penerbangan nasional itu dan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan penyewaan pesawat terbang.

Sejak tahun lalu Emirsyah Satar menghuni LP Sukamiskin, Bandung, untuk menjalani masa hukuman pidana selama delapan tahun penjara. Dia dinyatakan terbukti menerima suap dan melakukan tindak pencucian uang dalam proyek pembelian mesin serta pemeliharaan pesawat terbang PT. Garuda Indonesia.

Kasus bermula dari tender pembelian beberapa pesawat terbang untuk PT. Garuda Indonesia membeli sejumlah pesawat. Di dalam prosesnya, ternyata Emirsyah Satar menerima suap dari Rolls-Royce untuk pengadaan mesin-mesin pesawat terbang yang akan dibeli PT. Garuda Indonesia. Uang suap senilai SGD 2,1 tersebut diputar oleh Connaught International Pte Ltd dan PT Ardhyaparamita Ayuprakarsa milik Soetikno Soedarjo yang dijatuhi hukuman pidana penjara selama enam tahun.

Kasus Suap Penyidik KPK, Robin Pattuju Divonis 11 Tahun Penjara

korupsi

Stepanus Robin Pattuju, dijatuhi hukuman pidana penjara selama 11 tahun penjara dan denda Rp500 juta. Mantan penyidik KPK ini terbukti bersalah karena menerima suap sebesar Rp11 milyar dalam menangani sejumlah kasus korupsi yang melibatkan peran Azis Syamsuddin, semasa menjabat sebagai Wakil Ketua DPR-RI.

Gibran dan Kaesang Dilaporkan ke KPK

korupsi

Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep dilaporkan atas dugaan tindak pencucian uang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh seorang dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun. Dasar dugaan adalah tidak wajarnya besaran nilai penyertaan modal kepada perusahaan milik kakak beradik putra Presiden Joko Widodo tersebut sehingga patut diduga ada tindak kolusi dan nepotisme. Gibran dan Kaesang.

Mahasiswa Tabur Bunga di Depan Kantor Wali Kota Bekasi

korupsi

Puluhan warga dan mahasiswa melakukan aksi tabur bunga di depan Kantor Pemkot Bekasi untuk pejabat yang tertangkap korupsi. Aksi tersebut merupakan dulungan bagi KPK yang menangkap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi hingga pejabat kecamatan dan kelurahan.

Mantan Dirut dan Direktur SDM Pertamina Diperiksa KPK

korupsi

Mantan Dirut Pertamina, Karen Agustiawan dan Direktur SDM & Penunjang Bisnis Pertamina, Isabella Hutahaean diperiksa KPK selama 12 jam pada Selasa(02/11/21) pagi atas dugaan korupsi. KPK membuka penyelidikan baru kepada PT Pertamina dengan melakukan pemeriksaan kepada Karen dan Isabella.

Memanjakan Napi Korupsi dengan Remisi

korupsi

Para koruptor, bandar narkoba dan teroris semakin mudah mendapatkan remisi dari negara setelah Mahkamah Agung (MA) membatalkan PP no.99 2012 yang mengatur pembatasan remisi. Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyayangkan aturan pengetatan remisi koruptor hanya dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Menurut Boyamin aturan remisi seharusnya dibuat dalam bentuk undang-undang.

Eks Pegawai KPK Tak Lulus TWK Buka Kedai Nasi Goreng

kpk korupsi

Mantan pegawai fungsional biro hukum KPK Juliandi Tigor Simanjuntak memilih berjualan nasi goreng untuk sementara waktu di Bekasi, Jabar. Tigor diberhentikan dari KPK setelah dinyatakan tidak lulus TWK bersama puluhan pegawai lainnya.

Korupsi Dana Desa, Mantan Kades Koto Perambahan Ditahan Kejari Kampar

korupsi

Mantan Kepala Desa Koto Perambahan, Kampar, Riau ditahan Kejari Kampar usai dijadikan tersangka dalam kasus korupsi penyalahgunaan dana desa sebesar Rp496 juta. MY terbukti terlibat korupsi dana desa saat menjabat sebagai kepala desa Koto Perambahan pada 2012-2017.

Bedah Editorial MI: Korupsi Infrastruktur Ancaman Keselamatan

korupsi

Pembangunan infrastruktur dipercaya sebagai modal utama bangsa ini untuk melaju dan bersaing dengan negara-negara lain di masa mendatang. Karena itulah negara mengalokasikan dana yang begitu besar untuk pembangunan infrastruktur.

Dana yang dikucurkan untuk pembangunan infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, misalnya, meningkat dari tahun ke tahun. Mulai dari sebesar Rp119 triliun di 2019, naik menjadi Rp120 triliun di 2020, dan mencapai Rp150 triliun pada 2021.

Amat disayangkan, berdasarkan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), korupsi di bidang infrastruktur ternyata sangat besar. Dampaknya tentu saja terkait dengan kualitas bangunan yang pada ujungnya mengancam keselamatan publik.

Korupsi Infrastruktur Ancaman Keselamatan

korupsi

Pembangunan infrastruktur dipercaya sebagai modal utama bangsa ini untuk melaju dan bersaing dengan negara-negara lain di masa mendatang. Karena itulah negara mengalokasikan dana yang begitu besar untuk pembangunan infrastruktur.

Dana yang dikucurkan untuk pembangunan infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, misalnya, meningkat dari tahun ke tahun. Mulai dari sebesar Rp119 triliun di 2019, naik menjadi Rp120 triliun di 2020, dan mencapai Rp150 triliun pada 2021.

Amat disayangkan, berdasarkan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), korupsi di bidang infrastruktur ternyata sangat besar. Dampaknya tentu saja terkait dengan kualitas bangunan yang pada ujungnya mengancam keselamatan publik.

Kejati dan Pemprov Banten Teken MoU Pencegahan Korupsi

korupsi

Guna mencegah korupsi di lingkungan Pemprov Banten, Kejati Banten bersama Pemprov serta 8 Pemda menandatangani MoU sebagai bentuk komitmen pencegahan tipikor. Saat ini Kejati Banten tengah menangani empat kasus korupsi di 2021.

Korupsi Pengadaan Tanah Rumah DP 0% Segera Disidangkan

korupsi

Pemeriksaan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah Munjul, Pondok Rangon, Jakarta segera disidangkan. Penyidik KPK telah menyerahkan tersangka dan barang bukti ke jaksa.

Kejati Jabar Tahan 2 Tersangka Korupsi Alun-alun Indramayu

korupsi

Kejati Jawa Barat menahan dua tersangka korupsi proyek ruang terbuka hijau taman alun-alun Indramayu, Jawa Barat. Sejumlah pejabat di Kabupaten Indramayu ikut terseret dalam kasus tersebut.

Azis Syamsuddin adalah 'Bapak Asuh' Stepanus Robin Pattuju?

korupsi

Mantan wakil ketua DPR RI Azis Syamsuddin disinyalir memiliki delapan 'orang dalam' KPK yang bisa digerakkannya dalam penanganan perkara korupsi. Fakta ini diungkap Sekda Tanjungbalai non aktif Yusmada dalam kesaksianya di sidang kasus mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju.

Stepanus Robin Pattuju adalah satu dari delapan 'orang dalam' tersebut. Tujuh orang lainnya segera diperiksa KPK yang juga akan meminta keterangan para saksi relevan dengan kesaksian Yusmada sekaligus menkonfirmasikan isi BAP.

Selain saksi Yusmada, saksi lainnya adalah Sebastian D Marewa, yang pernah diminta Stepanus Robin Pattuju mengantarnya ke rumah 'bapak asuh'. Kepadanya oleh jaksa dikonfirmasikan apakah 'bapak asuh' adalah kode atau sebutan khusus terdakwa untuk Azis Syamsuddin.

Polisi Jaga Ketat Perpisahan 57 Pegawai KPK

kpk korupsi

Tepat hari ini, Kamis (30/9/2021) menjadi hari terakhir bagi 57 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) termasuk Novel Baswedan. Pihak Kepolisian tampak berjaga di sepanjamg Jalan Kuningan untuk mengantisipasi adanya unjukrasa.

57 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Pamit

kpk korupsi

Tepat hari ini, Kamis (30/9/2021) menjadi hari terakhir bagi 57 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) termasuk Novel Baswedan. Semua pegawai tersebut berpamitan dengan pegawai yang masih bekerja di KPK.

Nurul Ghufron Sambut Baik Inisiatif Polri Rekrut Pegawai Tak Lulus TWK

kpk korupsi

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyambut baik inisiatif Polri yang ingin merekrut 56 pegawai KPK yang tidak lulus TWK. Ghufron menyebut menyerahkan proses perekrutan tersebut kepada pemerintah.

Polri Rekrut 56 Pegawai KPK Tak Lulus TWK Bisa Akhiri Polemik?

kpk korupsi

Kapolri Listyo Sigit Prabowo berinisiatif ingin merekrut 56 pegawai KPK yang tidak lulus TWK (tes wawasan kebangsaan). Selanjutnya Listyo akan berkoordinasi dengan Menpan RB dan BKN. Namun wacana tersebut tidak lantas disambut baik oleh 56 pegawai KPK tersebut.

Menakar Calon Kuat Pengganti Azis Syamsuddin

korupsi dpr ri

DPP Partai Golkar menyiapkan calon pengganti Azis Syamsuddin sebagai wakil ketua DPR RI setelah KPK menetapkan Azis sebagai tersangka. Pengganti Azis pun rencananya diumumkan pada Selasa (28/9/2021) oleh Ketum Golkar Airlangga Hartarto.

Muncul Nama Calon Pengganti Azis Syamsuddin

korupsi dpr ri

Pimpinan DPR RI akan menggelar rapat menentukan Plt menggantikan Azis Syamsuddin sebelum pengajuan nama disampaikan Partai Golkar. Beredar informasi Golkar akan mengumumkan pengganti Azis pada Selasa (28/9/2021). Adapun nama yang beredar di antaranyaAdies Kadir, Lodewijk Freidrich Paulus, Ahmad Doli Kurnia dan Melchias Markus Mekeng.

Bedah Editorial MI: Menjaga Martabat Pimpinan Dewan

korupsi

Kewajiban pemimpin ialah menjaga harkat dan martabat lembaga yang dipimpinnya. Kewajiban itu yang sering diabaikan para pemimpin di legislatif. Tindakan mereka justru mencoreng nama baik DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Menjaga Martabat Pimpinan Dewan

korupsi

Kewajiban pemimpin ialah menjaga harkat dan martabat lembaga yang dipimpinnya. Kewajiban itu yang sering diabaikan para pemimpin di legislatif. Tindakan mereka justru mencoreng nama baik DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Ngaku Isoman, Azis Syamsuddin Tak Ada di Rumah Dinas

korupsi

Azis Syamsuddin dikabarkan sedang isolasi mandiri karena berinteraksi dengan orang yang terpapar covid-19. Namun ketika didatangi ke rumah dinasnya di Jalan Denpasar Blok C3, Jakarta Selatan penjaganya mengatakan bahwa Azis tidak ada di rumah.

Kirim Surat ke KPK, Azis Syamsuddin Ngaku Sedang Isoman

korupsi

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengirimkan surat permohonan pengunduran pemeriksaan di KPK pada hari ini, Jumat (24/9/2021). Dalam surat permohonan tersebut, Azis meminta pemeriksaan diundur menjadi 4 Oktober 2021 dikarenakan Azis tengah melakukan isolasi mandiri.

Azis Syamsuddin akan Diperiksa dalam Kasus Suap Perkara Lampung Tengah

korupsi

Wakil ketua DPR RI, Azis Syamsuddin rencananya akan menjalani pemeriksaan di KPK pada hari ini, Jumat (24/9/2021). Pemeriksaan Azis terkait dugaan korupsi pemberian hadiah pengurusan perkara di Lampung Tengah.

Penampakan Masjid Sriwijaya yang Mangkrak Karena Korupsi

korupsi

Mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, kali ini dalam kasus pembangunan Masjid Raya Sriwijaya, Palembang senilai Rp130 miliar. Sebelumnya Alex Noerdin ditetapkan tersangka oleh Kejagung terkait korupsi pembelian gas BUMD.