Golkar Segera Tentukan Sikap untuk Pilpres 2024

Golkar Berpeluang Berlabuh ke Prabowo, PAN Masih Gamang

Pemecatan Teddy Minahasa jadi Berita Terpopuler

Kepastian Nyapres, Sandi: Domain Pimpinan Parpol

Pertemuan Koalisi Perubahan-Surya Paloh Juga Bahas Indikasi Penjegalan Anies

Bertemu Surya Paloh, Koalisi Perubahan Beri Dukungan Morel ke NasDem

Surya Paloh dan Koalisi Perubahan Ngumpul di Kepulauan Seribu

Anies dan Koalisi Perubahan Berkumpul Siang Ini

Tak Kompak Dukung Ganjar, KIB Bakal Bubar

Cobaan yang Terjadi di Koalisi Perubahan Diduga Berkaitan Pencapresan Anies

Pengamat Politik, Ujang Komarudin menilai berbagai persoalan yang terjadi pada partai politik di Koalisi Perubahan untuk Persatuan ada kaitannya dengan pencapresan Anies Baswedan.

"Kalau saya menilai iya, dibantah atau tidak. Bahwa kenyataannya seperti itu, seperti penjegalan, dikerjainnya NasDem atau partai-partai yang ada di Koalisi Perubahan itu ya faktornya adalah terkait pencapresannya pak Anies Baswedan," kata Pengamat Politik, Ujang Komarudin.

Menurut Ujang, cara tersebut tidak bagus dalam konteks membangun demokrasi. Ia mengatakan semestinya perbedaan apapun, baik dukungan dan pilihan itu harus dihargai dalam negara demokrasi.

"Kalau perbedaan dukungan, perbedaan pilihan lalu dikerjai, dipermainkan lalu dilemahkan, dilumpuhkan itu menjadi persoalan kita dalam sama-sama menegakkan demokrasi yang berkeadilan," ujar Ujang.

Ujang menegaskan sangat anomali ketika sudah bersepakat berdemokrasi tetapi cara yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan tidak demokrasi.

"Ini kan sangat anomali, sangat paradoks. Kita ingin membangun demokrasi yang kuat, sehat dan bermartabat, tapi di saat yang bersama ada persoalan penjegalan-penjegalan ketika berbeda pilihan dan dukungan," tambah Ujang.

"Kalau kita sudah sepakat untuk sama-sama menjaga demokrasi di Republik ini, maka siapapun yang diusung oleh koalisi manapun termasuk oleh Koalisi Perubahan ya harus dihargai. Biarkan nanti rakyat yang menentukan dan memilih siapa capres yang terbaik," tegas Ujang.

Teka-teki Arah Koalisi Partai Golkar di Pemilu 2024

Partai Golkar hingga kini belum jelas menentukan sikap politik di Pilpres 2024. Namun, Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani memberikan sinyal pencapresan Ganjar didukung "Partai Kuning" meski disebut tengah merancang Koalisi Besar bersama PKB.

Gonjang-ganjing koalisi pilpres yang belum reda, salah satunya tidak terlepas dari sikap Partai Golkar yang belum final memutuskan posisi politiknya. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar mengklaim ada rencana pembentukan koalisi baru yang berisikan PKB, Golkar dan Gerindra. 

Cak Imin mengungkapkan progres koalisi masih sangat cair, bertahap dan dinamis. Ia berharap akhir Juni 2023 akan ada titik temu baik soal dukungan pasangan capres dan cawapres ataupun wacana koalisi baru.
 
Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan yang sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan sinyal soal kemungkinan ada parpol yang akan merapat mendukung Ganjar Pranowo sebagai bacapres yakni salah satunya "Partai Kuning". Ketua tim pemenangan Ganjar Pranowo itu menegaskan bisa jadi semua partai menjadi satu kekuatan kerja sama dan bersepakat dalam kontestasi Pemilu 2024.
 
Meski begitu, Partai Golkar masih merahasiakan bakal mendukung bakal calon presiden Ganjar Pranowo atau merapat ke poros Prabowo Subianto. Waketum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia menyatakan partainya masih konsisten bahwa capres Golkar adalah Airlangga Hartarto.

Survei INDEF: 92% Warganet Keluhkan Politik Cawe-Cawe Jokowi

Cawe-cawe Presiden Joko Widodo terhadap pencapresan 2024 mendapat respon negatif dari warganet. Berdasarkan survei Continuum INDEF, sebanyak 92% warganet mengeluhkan tindakan Presiden Jokowi memanggil enam ketua umum partai politik ke Istana, kecuali Partai NasDem.

Berdasarkan analisis menggunakan big data oleh Continuum INDEF, politik cawe-cawe Jokowi hanya 8% warganet yang menyebut presidennya ikut campur dalam menentukan capres dan cawapres yang sesuai dengan arah kemajuan bangsa.

Sementara itu berdasarkan studi pada 28 April- 8 Mei 2023 tercatat sebanyak 15 ribu perbincangan di media sosial, 79,4% warganet berpendapat presiden harus bersikap netral dan tidak menggunakan Istana untuk kepentingan pribadi.

Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi LP3ES, Wijayanto mengatakan politik cawe-cawe Presiden Jokowi dapat menurunkan kualitas Pemilu 2024. Menurutnya, Presiden Jokowi mengabaikan aturan main demokrasi.

Debat Panas Ray Rangkuti & Adian Napitupulu soal Pertemuan Parpol di Istana

Presiden Joko Widodo saat ini sedang dipertanyakan sikap netralnya soal klaim pembicaraan politik kebangsaan di Istana Merdeka dengan enam ketua umum partai politik. Permasalahnya, tak semua parpol diundang dalam pertemuan tersebut. 

Pengamat Politik Ray Rangkuti mengatakan, enam partai politik yang diundang Jokowi ke Istana Merdeka belum tentu membahas koalisi strategi pemenangan untuk Pemilu 2024.

"Berarti koalisi itu apakah sedang membicarakan strategi pemenangan atau tidak," kata Pengamat Politik, Ray Rangkuti dalam program Kontroversi Metro TV, Kamis (11/5/2023).

Di sisi lain, Politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu menjelaskan bahwa apa yang disampaikan Ray Rangkuti merupakan asumsi-asumsi subjektif.

"Artinya itu semua adalah asumsi-asumsi subjektif yang hanya menafsirkan 1,2,3 kalimat tanpa mengetahui substansi secara utuh dari percakapan dalam istana," ucap Adian Napitupulu.

Ray Rangkuti menyebut pernyataan yang disampaikannya merupakan tafsir yang sah, karena berdasarkan pernyataan dari Jokowi.

"Tafsir itu lebih legitimate daripada anda (Adian Napitupulu) yang tidak punya apa-apa, karena tafsir itu didasarkan dari pernyataan pak Jokowi," tambah Ray Rangkuti.

Airlangga dan Cak Imin Sama-Sama Berpeluang Jadi Bakal Cawapres Prabowo

Koalisi Besar tengah dijajaki Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk mendukung Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. Namun, belum ada titik temu siapa yang akan mendampingi Prabowo sebagai bakal calon wakil presiden jika nantinya diusung di Pilpres 2024.

Kedua partai politik berkeinginan untuk mengusung ketua umum masing-masing yaitu Airlangga Hartarto dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Meski demikian, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar Nusron Wahid menepis anggapan adanya rebutan jatah kursi bacawapres antara Partai Golkar dengan PKB.  

Nusron menyebut, Prabowo yang nantinya berhak menunjuk siapa cawapres yang akan mendampinginya untuk menghadapi Pilpres 2024. 

Sementara itu, Ketua DPP PKB Faisol Reza berharap Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjadi bacawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Meski demikian, saat ini PKB tengah bersepakat dengan Golkar menjadi koalisi inti untuk bersama-sama mendukung Prabowo Subianto sebagai bacapres di Pilpres 2024. 
 
Pengamat politik, Khairul Umam menilai Prabowo akan mencari pendamping yang memiliki kekuatan logistik. Dalam hal ini, Khairul Umam melihat sosok Erick Thohir berpotensi akan dipinang Prabowo sebagai bacawapres.

Airlangga Sebut Koalisi Besar Masih Berkomunikasi untuk Capai Kesepakatan

Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Airlangga Hartarto menegaskan Koalisi Besar yang telah dimotori oleh Golkar dan PKB, hingga kini terus berusaha untuk berkomunikasi.

Ketika ditanya oleh awak media sudah sejauh apa perkembangan diskusi Koalisi Besar, Airlangga tak banyak bicara. Ia hanya mengatakan apabila menemui titik temu, maka kesepakatan akan diwujudkan.

"Ya kita sedang terus berkomunikasi, harapannya mungkin dalam waktu tertentu bisa dibungkus," kata Airlangga di lobby Hotel Kempinski, Jakarta, Minggu (07/05/2023).

Kemudian, ketika kembali ditanyai dalam waktu dekat akan bermanuver atau bersilaturahmi dengan siapa lagi, Airlangga hanya melempar canda tawa.

"Agenda ke depan akan pergi ke Labuan Bajo, hahaha," tutur Airlangga.

Sebelumnya, Partai Golkar dan PKB bersepakat menjadi motor Koalisi Besar untuk Pilpres 2024. Kesepakatan ini terjadi setelah kedua elite Partai Golkar dan PKB bertemu di Jakarta, Rabu (3/5/2023) di pelataran Senayan, Jakarta Pusat. Pertemuan ini dipimpin masing-masing ketua umum kedua partai, Airlangga Hartarto dan Muhaimin Iskandar.

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengaku Koalisi Besar membutuhkan inti atau motor penggerak. Menurut Airlangga, Golkar dan PKB bersedia menjadi inti penggerak Koalisi Besar ini.

“Koalisi Besar itu membutuhkan koalisi inti. Dan koalisi itulah yang membuat kita duduk bersama, di mana koalisi ini antara Golkar dan PKB,” tutur Airlangga saat konferensi pers, di Jakarta, Rabu (3/5/2023).

Golkar dan PKB juga menunjuk tim pemenangan dari kedua partai untuk meneruskan kesepakatan ini menjadi langkah teknis ke depannya. Dari Partai Golkar, Airlangga menunjuk Nusron Wahid, sementara, dari PKB, Muhaimin menyodorkan nama Faisol Reza.

Airlangga menegaskan setelah pertemuan ini, kedua partai akan bergerak untuk berkomunikasi dengan partai lain mewujudkan rencana Koalisi Besar.

Koalisi Adu Gengsi Tanpa 'Sensi'

Pertemuan enam ketua umum partai politik pendukung pemerintah dengan Presiden Joko Widodo pada Selasa (2/5/2023) menerbitkan berbagai tafsir. Di antaranya arahan Presiden Jokowi dalam menentukan pembentukan poros koalisi sekaligus kandidasi.

Celakanya Partai NasDem yang masih tergabung dalam pemerintahan Jokowi-Ma’ruf justru tidak mendapatkan undangan dalam pertemuan tersebut. Terang-terangan Jokowi mengaku tidak mengundang Ketua Umum Partai NasDem untuk hadir dalam pertemuan itu.

Saat ini para elite partai di tiga koalisi yang berbeda aktif mengadakan komunikasi politik. Pada Rabu (3/5/2023) siang, salah satu elite pimpinan di Koalisi Indonesia Baru yakni Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. 

Pada Rabu malam, bertempat di Puri Cikeas, Jawa Barat, Muhaimin Iskandar juga bertemu dan melakukan komunikasi politik dengan para elite Partai Demokrat yang saat ini menjadi bagian dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anis Baswedan sebagai calon presiden.

Meski terkesan sulit, sejumlah pihak menyatakan upaya pembentukan Koalisi Besar untuk menduetkan Ganjar dengan Prabawo memang benar adanya.

Sementara itu, menyinggung soal sejumlah menteri yang lebih fokus mengurus politik ketimbang tugasnya sebagai menteri, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan jabatan menteri adalah tugas negara yang tidak bisa diabaikan.

Perbedaan Antarpartai Disebut pada Isu Agama

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menilai pertemuan yang dilakukan oleh partai-partai politik saat ini merupakan akibat kurangnya perbedaan ideologis pada sistem partai yang ada di Indonesia.

"Saya melihat ini sebagai sebuah akibat ketimbang sebab. Akibat dari dua hal yang pertama sistem kepartaian kita yang kurang dibumbui oleh perbedaan ideologis. Jadi studi saya ada 9 variabel ideologis, hanya satu yang membedakan satu partai dengan partai lain yaitu soal isu agama, nah yang lain kurang lebih mirip," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam program Kontroversi, Kamis (4/5/2023).

Menurut Burhanuddin, kurangnya perbedaan ideologis tersebut bahwa insentif untuk membentuk koalisi tidak didasarkan pada perubahan atau perbedaan ideologism tapi kepada capres dan cawapresnya.

"Itulah insentif koalisi paling besar. Oleh karena itu, interaksi antar partai itu lebih diwarnai oleh sentimen office-seeking atau non ideologis. Jadi mana yang paling memberi insentif untuk menempatkan kader atau tokohnya sebagai capres dan cawapres, itu lah yang membuat pergerakan koalisi antar partai akan terjadi," tambah Burhanuddin.

Burhanuddin juga menilai pertemuan yang dilakukan oleh partai-partai politik saat ini akibat presidential threshold. Akhirnya, partai-partai terpaksa membangun koalisi terutama untuk memenuhi ambang batas presidential threshold yang tinggi.

"Terjadilah kawin paksa politik yang pada dasarnya itu tidak ada chemistry, tapi lebih kepada upaya untuk menyodorkan tokoh atau elitnya sebagai capres atau cawapres," tutup Burhanuddin.

Ma'ruf Amin Sindir Menteri yang Sibuk Urus Pilpres 2024

Wapres Ma'ruf Amin menyinggung menteri yang lebih mementingkan urusan politik dibandingkan tugasnya sebagai menteri. Ma'ruf menegaskan jabatan menteri merupakan tugas negara yang tidak bisa diabaikan.

“Tentu yang kita harapkan karena dia pejabat, sebaiknya jangan sampai kemudian tugasnya terabaikan,” ujar Ma'ruf Amin saat meninjau Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bengkulu Tengah, Kamis (4/5/2023).

Diketahui, Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin diisi sejumlah menteri yang rangkap jabatan sebagai Ketum Parpol di antaranya Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang sekaligus Ketua Umum Gerindra.

Pesan Jokowi ke 6 Ketum Parpol: Rukun dan Jaga Kekompakan

Rukun dan tetap menjaga kekompakan menjadi pesan penting dari pertemuan Presiden Joko Widodo dengan enam ketua umum partai politik di Istana Merdeka, Selasa (2/5/2023) malam. 

Undangan Presiden Joko Widodo digelar setelah gencar aksi saling kunjung antara tokoh-tokoh politik yang terjadi di tengah suasana lebaran. 

Belum lagi jelang enam ketua umum partai politik datang ke Istana, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy sudah memanaskan situasi bahwa salah satu topik yang akan dibahas adalah upaya menduetkan Ganjar dengan Prabowo. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang hadir dalam pertemuan pun menepisnya. 

Wacana menduetkan Ganjar dengan Prabowo sudah muncul sejak lama. Jauh sebelum PDI Perjuangan mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Namun Prabowo yang sudah diberikan mandat oleh partainya, yakni Gerindra, memberi isyarat menolak.

Secara kalkulasi politik Prabowo tentu akan rugi bila hanya menjadi pendamping Ganjar. Merujuk survei Indikator Politik, elektabilitas Prabawo bahkan unggul secara head to head dengan Ganjar Pranowo.

Demokrat dan PKB Sepakat Jalin Komunikasi Meski Beda Koalisi

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyebut ada keinginan untuk mengajak Demokrat mengembangkan Koalisi Besar. PKB dan Demokrat sepakat untuk terus menjalin komunikasi. 

Sebelumnya Cak Imin mendatangi Puri Cikeas, Bogor, Rabu (3/5/2023) malam. Ia disambut langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Tentu kami ingin juga saling berbagai karena sejatinya ada dua kategori, yaitu masyarakat yang ingin keberlanjutan dan masyarakat yang ingin perubahan," kata AHY, Puri Cikeas, Bogor, Rabu (3/5/2023). 

Diketahui, Demokrat bersama NasDem dan PKS tergabung dalam Koalisi Perubahan. Koalisi tersebut telah mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden untuk Pilpres 2024. Sementara PKB bersama Gerindra bergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

"Kami bersepakat pada dasarnya perbedaan koalisi, perbedaan pilihan dalam partai maupun kepemimpinan nasional adalah bagian dari upaya mengokohkan dan menguatkan demokrasi kita," kata Cak Imin.

Presiden Jokowi Undang 6 Ketum Parpol ke Istana Merdeka, Bahas Koalisi Besar?

Presiden Joko Widodo mengundang enam ketua umum partai politik ke Istana Merdeka, Selasa (2/5/2023) malam. Jokowi mengundang ketum parpol parlemen pendukung pemerintah dalam rangka agenda silaturahmi Lebaran.

Agenda rencana pertemuan ketum parpol tersebut telah ditunggu oleh Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan di kawasan Istana Merdeka, Rabu (26/4/2023). 

Pertemuan tersebut menjadi tindak lanjut dari pembahasan soal pembentukan koalisi besar yakni menggabungkan Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Partai Golkar, PPP dan PAN dengan koalisi kebangkitan Indonesia Raya yang terdiri dari Partai Gerindra dan PKB yang berlangsung 23 April 2023 di Kantor DPP PAN.

Ketua Majelis Pertimbangan PPP, M Romahurmuziy menyebut adanya kemungkinan dalam pertemuan ini membahas partai politik yang belum menentukan sikapnya dalam mengusung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

"Dan tidak menutup kemungkinan pertemuan malam ini empat partai politik yang belum menentukan sikap yaitu Partai Golkar, PAN, dan PKB serta Gerindra tentu akan memberikan pendapatnya pada distribution of power yang akan berlangsung di Pemilu 2024," kata M Romahurmuziy.

Koalisi Gerindra-PKB Terus Solid untuk Pemilu 2024

Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang digawangi Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyebut, akan tetap solid pada Pemilu 2024. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menegaskan, koalisi kedua parpol tidak akan berubah haluan. 

Dua kertua umum partai politik koalisi Kebangkitan Indonesia Raya terus menunjukan kekompakannya dan terlihat saat menggelar acara halalbihalal di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Jumat (28/4/2023). Kolasi tersebut juga mengajak partai lain untuk bergabung menjelang Pemilu 2024. 

Pada pertemuan silaturahmi tersebut, kedua ketua umum juga menyebut, koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dibentuk untuk bersama-sama membangun Indonesia dan akan terus solid hingga Pemilu 2024. 

"Pertemuan ini membangun komitmen, memperbaharui semangat kerja sama dan koalisi untuk kepentingan Indonesia masa depan," ucap Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Saat disinggung siapa sosok yang akan mendampingimya pada Pilpres 2024, Prabowo tidak menyebutkan secara resmi siapa sosok yang di maksud. 

Meski tidak menyebut siapa sosok cawapres yang akan bersanding dengan dirinya, dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis (27/4/2023) Prabowo sempat membeberkan kriteria bakal cawapresnya, yaitu harus mampu mendedikasikan diri untuk rakyat, memiliki kapasitas, kredibilitas dan integritas sebagai calon wakil presiden. 

Ketum Parpol KIB Bertemu Malam Ini di Rumah Airlangga, Bahas Nasib Koalisi?

Ketua umum partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yakni Golkar, PAN, dan PPP akan bertemu di kediaman Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, Kamis (27/4/2023). Pertemuan yang dijadwalkan digelar pukul 20.30 WIB tersebut rencananya dihadiri langsung Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Plt Ketum PPP Mardiono.

Sebelum ketiga partai ini sudah melangsungkan rapat tertutup, Kamis (27/4/2023) sore di DPP Golkar. Namun, hasil rapat baru akan dipublikasikan malam nanti di kediaman Airlangga Hartarto.

Total akan ada tiga agenda yang dibahas dalam pertemuan malam ini yakni, diawali dengan agenda silaturahmi berupa makan ketupat lebaran dan juga bermaaf-maafan bersama.

Kemudian dilanjutkan dengen membicarakan kelanjutan pembentukan dari Koalisi Besar. Jika KIB resmi dibentuk, maka akan menjadi peleburan dua koalisi yaitu KIB maupun Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.

Adapun tujuan dari pembahasan agenda kedua ini adalah untuk memperkuat basis sosial, sehingga apabila koalisi ini terbentuk maka akan dapat mengusung paslon yang memiliki potensi besar untuk memenangkan Pilpres 2024 mendatang.

Kemudian untuk agenda ketiga yakni pembahasan mengenai siapa sosok bakal calon presiden yang akan diusung oleh KIB. Untuk mekanisme penentuan ini, masing-masing Ketum Parpol akan mengusulkan nama yang didapatkan dari hasil rapat internal partai.

Deklarasi Ganjar Nyapres Ubah Peta Koalisi Parpol

Keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang menetapkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024 telah mengubah peta koalisi partai politik.

Hanya berselang satu pekan setelah PDIP menetapkan Ganjar Pranowo menjadi bakal calon presiden, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan salah satu anggota Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) juga mendeklarasikan dukungan terhadap Ganjar Pranowo. 

Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno mengatakan, langkah PPP dinilai menjadi tanda berakhirnya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Semula, PPP membentuk Koalisi Indonesia Bersatu bersama Partai Golkar dan PAN.

Sementara itu, mengenai sosok yang akan mendampingi Ganjar Pranowo sebagai bakal calon wakil presiden Pilpres 2024, Plt Ketua Umum PPP Mardiono mengaku belum ada pembicaraan terkait hal tersebut.

Mengenai kabar kepindahan politikus Sandiaga Uno dari Partai Gerindra ke PPP yang berpotensi diajukan sebagai bakal calon wakil presiden, Mardiono mengatakan PPP belum secara resmi menerima Sandiaga Uno. Saat ini PPP masih menunggu Sandiaga menyelesaikan proses perpindahannya dari Gerindra secara baik-baik.

Sementara itu, saat ditanya mengenai sosok yang akan diusung sebagai calon wapres mendampingi Ganjar Pranowo, Menteri Perdagangan sekaligu Ketum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, Presiden Jokowi akan segera mengundang para Ketum Parpol untuk minum kopi bareng.

Pada kesempatan berbeda, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan, Partai Golkar tetap mengusung dirinya sebagai bakal calon presiden untuk Pemilu 2024 mendatang, sebagaimana yang diputuskan sebelumnya.

Pengamat Prediksi Peta Koalisi Parpol Berubah

Siapa Jadi Pembesar di Koalisi Besar?

Sebanyak lima partai politik pendukung pemerintahan Presiden Jokowi memang lebih awal mewacanakan pembentukan Koalisi Besar. Namun belakangan, PDIP juga menyatakan siap menggalang kerja sama politik dengan peserta yang besar. 

Narasi “Koalisi Besar”, awalnya muncul dari Ketua Umum Partai Golkar. Tepatnya, usai Airlangga Hartarto mengikuti buka puasa bersama di DPP Partai NasDem, di awal Ramadan.

Dalam waktu satu pekan, lima parpol pendukung Pemerintah berkumpul di markas PAN. Banyak yang meyakini, pertemuan ini di-inisiasi Presiden Jokowi. Usai berdiskusi, mereka lalu menamakan diri sebagai tim Jokowi.
 
Kemudian, muncul spekulasi kalau PDIP sengaja ditinggal sendiri. Sebagai kader PDIP, Jokowi justru tampak lebih asyik meng-orkestrasi lima parpol pendukungnya membentuk Koalisi Besar. Diduga karena manuver politik PDIP berseberangan dengan kebijakan Jokowi.

Namun, elit PDIP menampik tak disertakan dalam pertemuan di markas PAN. Ia mengatakan Ketua Umum PDIP tak datang, karena kebetulan sedang berada di Jepang. Namun pengamat politik meyakini, secara esensi, Koalisi Besar memang tak ingin melibatkan Megawati.

PDIP tampaknya memang tak mempedulikan soal dilibatkan atau tidak dilibatkan dalam pertemuan di DPP PAN. Terlebih, banyak yang berspekulasi, partai berlambang banteng itu tak mau menjadi anak bawang di koalisi tim Jokowi. Dengan modal elektoral yang dimiliki, PDIP tentu ingin mendominasi.

Sekjen PDIP misalnya, ia menyebut koalisi besar masih wacana yang tidak jelas bentuknya. PDIP bahkan menyatakan siap menginisiasi pembentukan Koalisi Besar yang sesungguhnya. Selama ini PDIP memang membangun narasi, wacana Koalisi Besar merupakan gagasan puan maharani. Sehingga partai itupun menyatakan siap menjadi tuan rumah koalisi besar.  

Sehingga, wacana Koalisi Besar ini seperti berkembang menjadi dua versi. Versi pertama, wacana Koalisi Besar yang diorkestrasi Presiden Jokowi. Versi kedua wacana Koalisi Besar yang digadang-gadang anak buah Megawati Soekarnoputri.

Wacana Koalisi Besar tim Jokowi merupakan peleburan dua poros koalisi, yaitu KIB dan KKIR dengan peserta lima partai politik. Sedangkan koalisi besar yang digadang-gadang elit PDIP merupakan kerja sama politik untuk memenangkan kadernya dalam pilpres 2024.

Hingga bulan Ramadan usai, koalisi yang diorkestrasi Presiden Jokowi tak kunjung melakukan deklarasi. Apakah koalisi besar versi Jokowi akan jadi kenyataan? Atau justru bubar di tengah jalan?

Deklarasi capres PDIP pekan ini bisa jadi mementahkan berbagai kalkulasi. Bahkan menjadi ujian soliditas peserta koalisi tim Jokowi. Yang pasti, lima parpol dalam tim Jokowi memiliki sikap dan agenda politik tersendiri.

Ketua Umum PAN terang-terangan mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Erick Thohir untuk maju dalam pilpres 2024. Akankah PAN tetap setia dalam simfoni yang diorkestrasi Presiden Jokowi atau menyeberang ke poros yang digalang Megawati Soekarnoputri?

Sedangkan Wakil Ketua Umum Partai Golkar tegas menolak bergabungnya PDIP dalam koalisi tim Jokowi bila meminta jatah capres. 

Di sisi lain, Prabowo yang belakangan tampak akrab dengan Ganjar Pranowo juga belum tentu bersedia bila harus turun kelas menjadi cawapres. Apalagi Prabowo telah menegaskan, Partai Gerindra telah memberi amanat sebagai calon presiden.

Pembentukan Koalisi Kebangsaan di Tangan Prabowo

Cak Imin Sebut Golkar & PAN Siap Gabung KKIR

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memastikan koalisinya dengan Partai Gerindra sampai saat ini masih solid. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bahkan mengungkapkan dalam waktu dekat Golkar dan PAN akan bergabung dengan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. 

"Koalisi masih jalan dan solid, PKB-Gerindra akan terus bersama dan terus bahu membahu sedang menggalang partai-partai lain yang sudah siap bergabung sementara Golkar dan PAN" ungkap Cak Imin saat ditanya Wartawan.

Hal tersebut diungkapkan ketua umum PKB Muhaimin Iskandar saat melakukan kunjungan ke Desa Jarakan, Kecamatan Gondang, Tulungagung, Jawa Timur.

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu mengatakan, pihaknya tetap solid dalam menjalin koalisi dengan Partai Gerindra.

Saat ini, PKB maupun Gerindra terus berusaha menjalin komunikasi dengan sejumlah partai lain untuk memperkuat koalisi khususnya yang saat ini tengah dijalin adalah Golkar dan PAN.

Fusi Poros Koalisi

Lima partai politik pendukung pemerintah Joko Widodo terus menjajaki terbentuknya koalisi besar. Meski bisa saja menjadi kenyataan tetapi nyatanya masih banyak ganjalan dan belum ada kesepakatan. 

Menyambut Pemilu 2024, sejumlah partau politik mulai bermanuver. PDIP mengklaim ide koalisi besar merupakan gagasan awal mereka. Menurut PDIP, koalisi besar yang dimaksud adalah kerja sama politik dan PDIP sebagai pemimpinnya. 

Sementara itu, Partai Golkar menolak PDIP masuk ke dalam koalisi besar jika tetap bersikeras ingin kadernya menjadi capres di Pilpres 2024.  

Secara terbuka, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan bahwa koalisi besar akan menjadi lebih susah menentukan capres jika PDIP bergabung. 

Namun, menurut Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengajak PDIP masuk dalam koalisi besar bukan perkara sulit. 

Di sisi lain, Ketua UMUM PKB Muhaimin Iskandar belum bisa terima jika dirinya tidak menjadi bakal cawapres untuk Prabowo. Tetapi, ia menyambut baik wacana pembentukan koalisi besar. 

Akankah kawin silang koalisi bisa terealisasi atau hanya sekedar basa-basi? Faktanya, secara definitif koalisi besar hingga kini belum dideklarasikan terbentuk secara resmi. 

PBB dan Gerindra Bertemu Bahas Wacana Koalisi Besar Pemilu 2024