Baliho Jokowi Dukung Prabowo Nyapres Juga Muncul di Bandar Lampung

Baliho dukungan Presiden Joko Widodo mencalonkan Prabowo Subianto sebagai presiden pada Pemilu 2024 terpampang di sejumlah daerah. Tidak hanya di Jakarta, baliho serupa juga terlihat di Kota Bandar Lampung, Lampung. 

Baliho bergambar Presiden Joko Widodo yang mengenakan kemeja putih dan berdasi merah dengan jas hitam sambil tersenyum tertulis '2024 Jatahnya Pak Prabowo' ini terlihat di Jalan Antasari, Bandar Lampung, Lampung. 

Sedangkan di bagian bawah baliho terlihat foto Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Di baliho itu, juga bertuliskan 'Bersatu Membangun Bangsa'  

Warga sekitar mengaku tidak tahu persis kapan baliho itu terpasang. Namun, warga menduga baliho tersebut dipasang pada malam hari. 

Sebelumnya, sebuah baliho bergambar foto Presiden Joko Widodo dan Prabowo juga terpampang di ruas Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat. Baliho itu bertuliskan 'Menang Bersama untuk Indonesia Raya'. 

Di baliho itu terdapat dua foto, yakni foto pertama yang menunjukkan momen Prabowo menyupiri. Sedangkan foto kedua menampilkan Prabowo dan Jokowi sedang melangsungkan konferensi pers. Baliho tersebut sudah terpampang beberapa hari. 

Cukup 'Gawe', Usah Cawe-Cawe

Pengakuan Presiden Joko Widodo yang menyatakan akan cawe-cawe demi bangsa dan negara di hadapan pemimpin media, Selasa (30/5/2023) lalu, mengundang hujan kritik. Sejumlah pihak menyatakan pernyataan Presiden Jokowi ini dinilai bisa menghancurkan demokrasi.

Secara terbuka di hadapan sejumlah pemimpin media, Presiden Jokowi mengatakan akan cawe-cawe dalam pemilu 2024. Jokowi beralasan dirinya sedang mengupayakan Indonesia menjadi negara maju.

Hal itu dilakukan untuk memastikan berlanjutnya kebijakan strategis nasional seperti pengembangan ekonomi dan pembangunan IKN. Namun benarkah Presiden Jokowi tidak akan cawe-cawe dalam politik praktis di pesta demokrasi?

Jika maksud pernyataan Presiden Jokowi itu hanya sebatas untuk memastikan kelancaran pemilu, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla menilai pernyataan Jokowi yang akan cawe-cawe dalam Pemilu 2024 tidak perlu dipersoalkan.

Namun siapa yang bisa menjamin Presiden Jokowi dengan segala kewenangan yang dimilikinya tidak tergoda ikut campur dalam politik praktis? Diksi cawe-cawe yang dilontarkan Presiden Jokowi dengan alasan ingin memastikan pemilu berlangsung jujur dan adil dinilai multi-tafsir dan punya banyak makna.

Kekhawatiran manuver Presiden Jokowi juga disuarakan pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) Abdillah Toha yang mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Pasalnya, langkah dan sikap Presiden Jokowi dinilai sangat kasar dan ikut campur dalam kandidasi. 

Ribuan Relawan Jokowi Bakal Deklarasikan Dukungan untuk Ganjar

Ribuan relawan pendukung Jokowi akan mendeklarasikan dukungan bagi bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, Sabtu (3/6/2023). Deklarasi digelar malam nanti di Basket Hall Senayan, Jakarta. 

Sekitar tujuh ribu relawan dari 117 organisasi pendukung Jokowi akan mendeklarasikan dukungan ke Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024. Beberapa organisasi relawan jokowi yang mengikuti deklarasi di antaranya adalah Blusukan Jokowi dan Pasukan Perang Darat (PPD). 

Dalam acara deklarasi relawan ini, Ganjar juga dijadwalkan hadir untuk memberikan sambutan di tengah pendukungnya.

Ganjar dinilai sebagai sosok yang akan melanjutkan warisan, program, dan memiliki visi yang sama dengan Joko Widodo.

Jusuf Kalla Dukung Presiden Jokowi Jadi Wasit Pemilu

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla menilai setiap pemimpin mempunyai cara dan gaya yang berbeda untuk mewujudkan tujuan pembangunan. Perbedaan cara masing-masing  pemimpin bisa saja dilakukan dengan syarat tujuannya sama yakni menjadi negara maju. 

"Caranya tentu berbeda, masing-masing pemimpin dan pemerintahan. Tujuannya sama, tidak ada perbedaan negeri ini, tidak ada perbedaan tujuan. Justru yang diharapkan itu tidak ikut campur dan aparat tidak ikut campur, hanya sebagai wasit. Itu kita dukung," kata Jusuf Kalla. 

Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan dirinya akan cawe-cawe atau terlibat langsung dalam Pemilu 2024. Hal itu disampaikan Jokowi saat bertemu sejumlah pemimpin media massa di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (29/5/2023).

Pihak Istana menyebut presiden ingin memastikan Pemilu 2024 berlangusng secara demokratis, jujur, dan adil. Presiden berharap pemimpin ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis, seperti pembangunan IKN, hilirisasi, dan transisi energi bersih.

Jokowi Diminta Cawe-Cawe Pertahankan Sistem Pemilu

Masyarakat menanti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal gugatan sistem pemilu. Jokowi diminta cawe-cawe persoalan itu dengan mengawal demokrasi agar pemilu tetap dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.

Persoalan gugatan sistem pemilu di Mahkamah Konstitusi masih terus bergulir. Mayoritas fraksi di DPR tidak setuju dengan isu MK akan mengubah sistem pemlu menajdi sistem tertutup. Mereka beramai-ramai mengingatkan agar MK tidak melampaui kewenangan yang dimilikinya. 

Dalam sistem gugatan sistem pemilu, seharusnya MK menyadari bahwa mengubah sistem, bukanlah ranah mereka. Wakil Ketua MPR RI, Yandri Susantio beropini bahwa MK "main dua kaki" jika sistem pemilu berubah menjadi tertutup.

Jika hal itu terjadi, maka akan terjadi kendala dalam proses pemilu yang sudah hampir rampung. Para caleg bahkan berpotensi mengundurkan diri beramai-ramai.

Melihat hal ini, Jokowi diminta cawe-cawe, tetapi bukan untuk mengintervensi MK. Namun, Ia harus memastikan bahwa sistem pemilu terbuka masih menjadi yang terbaik demi keberlangsungan demokrasi di Republik Indonesia.

Bedah Editorial MI: Dukacita Netralitas Kepala Negara

Hajatan besar bangsa Indonesia yang digulirkan setiap lima tahunan kian dekat, tinggal tujuh bulan lagi. Rakyat akan berbondong-bondong ke bilik suara mencari pemimpin baru untuk Indonesia. Pemimpin yang membawa harapan dan segudang kebaikan.

Sudah barang tentu partisipasi aktif masyarakat sangatlah penting di pemilu. Dari tangan mereka lahir sosok yang akan membentuk masa depan Indonesia. Celakanya, masyarakat seperti sedang digiring untuk memilih satu atau dua figur tertentu lewat cawe-cawe penguasa.

Ini bacaan di ruang publik yang suka tidak suka harus kita sampaikan dengan terus terang. Presiden Joko Widodo sempat membantah ingin cawe-cawe di pemilu, tapi belakangan malah ia akui sendiri. Inilah yang namanya tidak konsisten, mencla-mencle, pagi kedele sore tempe.

Ikut campurnya Jokowi di Pemilu Presiden 2024 dilatarbelakangi hasrat mencari penerus demi menjaga keberlanjutan pembangunan. Boleh-boleh saja Jokowi berharap. Yang tidak boleh ialah mendikte demokrasi dan mengebiri hak rakyat.

Rakyat tidak harus tegak lurus dengan pilihan Kepala Negara. Toh, apa yang baik menurut Jokowi belum tentu baik di mata rakyat. Berbeda pendapat sejatinya adalah esensi berdemokrasi. Karena itu, kita ingin memastikan agar tidak ada lagi cawe-cawe dari Istana.

Tanpa kepastian itu, apa pun yang disampaikan Jokowi hanyalah bunyi-bunyian yang memekakkan telinga rakyat. Dalam pidato Hari Lahir Pancasila, Kamis (1/6), Jokowi menyinggung perlunya menyambut Pemilu 2024 dengan kedewasaan dan sukacita.

Bagaimana rakyat bisa bersukacita di pesta demokrasi kalau pilihan saja terkesan dibatasi? Kalau ingin rakyat menyambut pemilu dengan sukacita, jangan kebiri peserta kontestasi. Jangan biarkan harapan itu layu sebelum berkembang, dibunuh ketika hari masih pagi.

Oleh karena itu, kita mendorong Presiden Jokowi bertindak sebagai jangkar bagi kapal besar bernama Indonesia. Ia punya peran penting dalam menjaga posisi kapal tetap stabil dan tidak terombang-ambing selama tahapan pesta demokrasi berlangsung.

Penumpang yang tidak lain ialah rakyat akan menjadi tenang. Tenang karena tahu persis bahwa Kepala Negara tidak akan cawe-cawe ketika rakyat hendak menunaikan hak demokrasi mereka. Tenang karena yakin tidak ada wasit yang turun ke lapangan sekaligus berkostum pemain.

Ketenangan ini juga seharusnya dimiliki Jokowi. Bukankah berbagai survei menyebutkan masyarakat puas terhadap kinerjanya. Salah satu lembaga malah menyebut kepuasan terhadap Jokowi mencapai angka 82%, tertinggi selama menjadi presiden.

Seharusnya ia tidak perlu khawatir tentang siapa yang kelak akan menggantikannya di kursi Istana. Kalau Jokowi resah, publik justru jadi bertanya-tanya. Apakah tingkat kepuasan tersebut valid atau sebenarnya angka jadi-jadian?

Terlepas dari apa pun hasil survei, kita tidak jemu-jemu mengingatkan Jokowi untuk tetap menjadi negarawan. Ia harus konsisten di jalur itu. Publik nanti akan mengenangnya sebagai pemimpin demokratis, bukan pemimpin yang dikejar bayang-bayang ketakutannya sendiri.

Kalau ingin rakyat menyambut pesta demokrasi Pemilu 2024 dengan kedewasan, dengan sukacita, dengan memegang teguh nilai-nilai Pancasila, janganlah cawe-cawe. Ketika Jokowi tak netral, justru yang terjadi ialah petaka dan kemunduran demokrasi.

Percayalah kepada siapa pun yang nantinya terpilih. Toh ketika nanti tidak lagi menjabat, Jokowi tetap bisa mengontrol jalannya roda pemerintahan lewat para wakil rakyat hasil Pemilu 2024. Di situ sudah disediakan mekanisme pengawasan agar Indonesia tidak kehilangan momentum pembangunan seperti yang tengah ia cita-citakan.

Direktur Eksekutif Voxpol: Keberlanjutan Pembangunan Ada pada Pilihan Rakyat

Ikut campurnya Jokowi di Pilpres 2024 dilatarbelakangi hasrat mencari penerus demi menjaga keberlanjutan pembangunan. 

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menyebut keberlanjutan pembangunan pada akhirnya ada pada pilihan rakyat, bukan yang dikehendaki oleh Presiden Jokowi. 

"Ini bukan untuk kepentingan pribadi, kata Pak Jokowi ini untuk kepentingan bangsa dan politik. Tapi kedaulatan tertinggi selera rakyat itu tidka bisa diintersubjektifkan oleh Presiden Jokowi," kata Pangi. 

Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan dirinya akan cawe-cawe atau terlibat langsung dalam Pemilu 2024. Hal itu disampaikan Jokowi saat bertemu sejumlah pemimpin media massa di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (29/5/2023).

Pihak Istana menyebut presiden ingin memastikan Pemilu 2024 berlangusng secara demokratis, jujur, dan adil. Presiden berharap pemimpin ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis, seperti pembangunan IKN, hilirisasi, dan transisi energi bersih.

Dukacita Netralitas Kepala Negara

Hajatan besar bangsa Indonesia yang digulirkan setiap lima tahunan kian dekat, tinggal tujuh bulan lagi. Rakyat akan berbondong-bondong ke bilik suara mencari pemimpin baru untuk Indonesia. Pemimpin yang membawa harapan dan segudang kebaikan.

Sudah barang tentu partisipasi aktif masyarakat sangatlah penting di pemilu. Dari tangan mereka lahir sosok yang akan membentuk masa depan Indonesia. Celakanya, masyarakat seperti sedang digiring untuk memilih satu atau dua figur tertentu lewat cawe-cawe penguasa.

Ini bacaan di ruang publik yang suka tidak suka harus kita sampaikan dengan terus terang. Presiden Joko Widodo sempat membantah ingin cawe-cawe di pemilu, tapi belakangan malah ia akui sendiri. Inilah yang namanya tidak konsisten, mencla-mencle, pagi kedele sore tempe.

Ikut campurnya Jokowi di Pemilu Presiden 2024 dilatarbelakangi hasrat mencari penerus demi menjaga keberlanjutan pembangunan. Boleh-boleh saja Jokowi berharap. Yang tidak boleh ialah mendikte demokrasi dan mengebiri hak rakyat.

Rakyat tidak harus tegak lurus dengan pilihan Kepala Negara. Toh, apa yang baik menurut Jokowi belum tentu baik di mata rakyat. Berbeda pendapat sejatinya adalah esensi berdemokrasi. Karena itu, kita ingin memastikan agar tidak ada lagi cawe-cawe dari Istana.

Tanpa kepastian itu, apa pun yang disampaikan Jokowi hanyalah bunyi-bunyian yang memekakkan telinga rakyat. Dalam pidato Hari Lahir Pancasila, Kamis (1/6), Jokowi menyinggung perlunya menyambut Pemilu 2024 dengan kedewasaan dan sukacita.

Bagaimana rakyat bisa bersukacita di pesta demokrasi kalau pilihan saja terkesan dibatasi? Kalau ingin rakyat menyambut pemilu dengan sukacita, jangan kebiri peserta kontestasi. Jangan biarkan harapan itu layu sebelum berkembang, dibunuh ketika hari masih pagi.

Oleh karena itu, kita mendorong Presiden Jokowi bertindak sebagai jangkar bagi kapal besar bernama Indonesia. Ia punya peran penting dalam menjaga posisi kapal tetap stabil dan tidak terombang-ambing selama tahapan pesta demokrasi berlangsung.

Penumpang yang tidak lain ialah rakyat akan menjadi tenang. Tenang karena tahu persis bahwa Kepala Negara tidak akan cawe-cawe ketika rakyat hendak menunaikan hak demokrasi mereka. Tenang karena yakin tidak ada wasit yang turun ke lapangan sekaligus berkostum pemain.

Ketenangan ini juga seharusnya dimiliki Jokowi. Bukankah berbagai survei menyebutkan masyarakat puas terhadap kinerjanya. Salah satu lembaga malah menyebut kepuasan terhadap Jokowi mencapai angka 82%, tertinggi selama menjadi presiden.

Seharusnya ia tidak perlu khawatir tentang siapa yang kelak akan menggantikannya di kursi Istana. Kalau Jokowi resah, publik justru jadi bertanya-tanya. Apakah tingkat kepuasan tersebut valid atau sebenarnya angka jadi-jadian?

Terlepas dari apa pun hasil survei, kita tidak jemu-jemu mengingatkan Jokowi untuk tetap menjadi negarawan. Ia harus konsisten di jalur itu. Publik nanti akan mengenangnya sebagai pemimpin demokratis, bukan pemimpin yang dikejar bayang-bayang ketakutannya sendiri.

Kalau ingin rakyat menyambut pesta demokrasi Pemilu 2024 dengan kedewasan, dengan sukacita, dengan memegang teguh nilai-nilai Pancasila, janganlah cawe-cawe. Ketika Jokowi tak netral, justru yang terjadi ialah petaka dan kemunduran demokrasi.

Percayalah kepada siapa pun yang nantinya terpilih. Toh ketika nanti tidak lagi menjabat, Jokowi tetap bisa mengontrol jalannya roda pemerintahan lewat para wakil rakyat hasil Pemilu 2024. Di situ sudah disediakan mekanisme pengawasan agar Indonesia tidak kehilangan momentum pembangunan seperti yang tengah ia cita-citakan.

Tanggapan Netizen soal Kebijakan Ekspor Pasir Laut

Selama dua dekade ekspor pasir laut dilarang, pemerintahan Jokowi justru membuka kembali keran ekspor pasir laut. Hal ini menuai polemik terkait isu lingkungan dan menyebabkan wilayah Indonesia semakin mengecil.

Tim Metro TV membuat polling di media sosial Twitter dengan pertanyaan 'Apakah kebijakan kembali buka keran ekspor pasir laut perlu dilakukan?'. 

Hasilnya, 20 persen netizen mengatakan perlu karena dinilai menyehatkan ekosistem laut. Sedangkan, 80 persen lainnya mengatakan tidak perlu karena meruska lingkungan. 

Pendiri PAN Kirim Surat Terbuka untuk Presiden Jokowi

Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN), Abdillah Toha mengirim surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo. Surat terbuka ditulis karena cintanya kepada Tanah Air dan hormat kepada Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara. Namun, surat terbuka ini juga bisa sebagai kritik untuk presiden. 

"Yang terpenting dalam tulisan singkat ini adalah saya merasa di ujung jabatan Bapak Presiden kita telah mengambil langkah-langkah dan manuver-manuver politik yang membahayakan demokrasi kita," isi surat Abdillah Toha.

Menurut Abdillah Toha, demokrasi yang susah payah dibangun pada reformasi 1998 dalam keadaan bahaya. Demokrasi tersebut menuju keruntuhan. 

"Dalam setahun terakhir ini, Bapak tidak lagi konsentrasi pada pekerjaan utama yang dimandatkan rakyat yang harus diakui telah mencapai berbagai kemajuan yang menggembirakan. Tetapi telah bermanuver untuk merusak demokrasi," lanjutnya dalam surat tersebut. 

Abdillah Toha menyebut bahwa Presiden Joko Widodo sedang bermanuver untuk merusak demokrasi. Manuver tersebut berupa pembatasan jumlah calon presiden oleh undang-undang dan berbagai perilaku aib yang membahayakan demokrasi.

"Baik langsung oleh Bapak sendiri maupun oleh pembantu-pembantu bapak yang dekat dan bekerja di Istana, yang tidak mungkin dilakukan tanpa sepengetahun dan restu dari orang paling berkuasa di negeri ini, yaitu Presiden RI," ujarnya. 

Cawe-cawe, Wibawa Jokowi Turun Kelas dari Negarawan ke Makelar

Jokowi menurunkan levelnya menjadi milik kelompok atau golongan tertentu.

Membajak Dogma Kesinambungan Pembangunan

Untuk menjadi negara besar dan maju bangsa ini memang butuh keberlanjutan pembangunan, tetapi hal tersebut dapat menjadi dogma yang berbahaya jika presiden berpikir bahwa hanya orang-orang nyalah yang bisa melakukan hal itu.

Pembangunan memang perlu kesinambungan, tidak ada yang bisa menyangkal pakem itu. Pun,  di negeri ini kita tak ingin pembangunan selalu kembali dimulai dari Separuh jalan atau bahkan titik nol ketika penguasa berganti. 

Pemerintah boleh bersulih, presiden tak selamanya menjabat tapi pembangunan wajib bergerak di trek yang tepat. Pada konteks itu kita sepakat dengan pernyataan Presiden Joko Widodo saat berpidato pada upacara memperingati hari lahir Pancasila di kawasan Monas, Jakarta 1 Juni 2023. Menurut presiden, sebagai pondasi negara Pancasila harus terus dipegang teguh untuk kemajuan bangsa, bangsa ini yang sedang berjuang untuk menghadirkan pembangunan yang adil dan merata pun butuh kesinambungan dankeberlanjutan.

Jokowi menegaskan, personal dalam pemerintah bisa berganti, tapi perjuangan tak boleh berhenti. Penegasan itu bagus, sangat bagus, yang jadi soal ialah jika atas nama kesinambungan keberlanjutan dan perjuangan presiden cawe-cawe dalam pemilihan pemimpin berikutnya.

Kesinambungan, keberlanjutan dan perjuangan adalah keniscayaan. Namun, ia dapat pula menjadi dogma yang berbahaya. Berbahaya jika presiden berpikir bahwa hanya orang-orang yang bisa melakukan itu, berbahaya jika dia berpandangan bahwa mereka yang bukan atau yang tak mau menjadi orang-orangnya tak mampu melakukan, sehingga tak boleh menggantikan pemerintahannya. Lebih berbahaya lagi jika pikiran dan pandangan itu dibarengi dengan campur tangan dalam kompetisi.

Presiden yang masih memegang kendali segala sumber daya dan aparatur negara akan menjadi tidak netral. Padahal, ketidaknetralan penguasa ialah biang penyebab pemilu yang tak jujur dan tidak adil.

Celakanya pula Jokowi sudah menunjukkan di mana ia berdiri dalam pesta demokrasi nanti. Jokowi mengakui dirinya cewe-cewe di Pilpres 2024 dengan dalih demi kepentingan negara dan keberlanjutan pembangunan, dalih yang klise, yang dibuat-buat, yang salah kaprah.

Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memang berkepentingan untuk memastikan keberlanjutan pembangunan nasional. Namun, caranya tak boleh vulgar, tak boleh berpihak, jangan memalukan. Kalau ingin pembangunan dilanjutkan persiapkan saja rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045 sebagai pedoman bagi pemerintahan berikutnya.

Sebagai pejabat publik nomor satu tak sepantasnya presiden sibuk berpolitik praktis hanya untuk memastikan presiden terpilih nanti adalah penerusnya biarkan putra-putri terbaik bangsa siapapun dia menjadi pengganti lewat pemilihan yang fair.

Percayakan kepada presiden terpilih nanti untuk melanjutkan program pembangunan yang sudah baik, meninjau kembali yang seolah-olah baik dan memperbaiki yang tidak baik. Menekankan pentingnya keberlanjutan pembangunan lalu membajaknya sebagai alasan untuk cewe-cewe di Pilpres, serupa dengan cara Pak Harto mempertahankan kekuasaannya di era orde baru.

Jokowi bisa menjadi presiden karena reformasi, tak Semestinya dia bersikap dan berperilaku seperti penguasa zaman otoritarian dulu.

Membajak Dogma Kesinambungan Pembangunan

Untuk menjadi negara besar dan maju, bangsa ini butuh keberlanjutan pembangunan. Namun, bukan berarti keberlanjutan pembangunan hanya bisa dan cuma boleh dilakukan oleh kepanjangan tangan mereka yang sedang berkuasa. 

Bahwa pembangunan memang perlu kesinambungan, tidak ada yang bisa menyangkal pakem itu. Pun di negeri ini, kita tak ingin pembangunan selalu kembali dimulai dari separuh jalan atau bahkan titik nol ketika penguasa berganti. Pemerintah boleh bersulih, presiden tak selamanya menjabat, tapi pembangunan wajib bergerak di trek yang tepat.

Pada konteks itu, kita sepakat dengan pernyataan Presiden Joko Widodo saat berpidato pada upacara memperingati Hari Lahir Pancasila di Kawasan Monas, Jakarta, kemarin. Menurut Presiden, sebagai pondasi negara, Pancasila harus terus dipegang teguh untuk kemajuan bangsa. Bangsa ini yang sedang berjuang untuk menghadirkan pembangunan yang adil dan merata pun butuh kesinambungan dan keberlanjutan.

Jokowi menegaskan, personel dalam pemerintah bisa berganti tapi perjuangan tak boleh berhenti. Penegasan itu bagus, sangat bagus. Yang jadi soal ialah jika atas nama kesinambungan, keberlanjutan, dan perjuangan, presiden cawe-cawe dalam pemilihan pemimpin berikutnya.

Kesinambungan, keberlanjutan, dan perjuangan adalah keniscayaan. Namun, ia dapat pula menjadi dogma yang berbahaya. Berbahaya jika presiden berpikir bahwa hanya orang-orangnya yang bisa melakukan itu. Berbahaya jika dia berpandangan bahwa mereka yang bukan atau yang tak mau menjadi orang-orangnya tak mampu melakukan sehingga tak boleh menggantikan pemerintahannya.
 
Lebih berbahaya lagi jika pikiran dan pandangan itu dibarengi dengan campur tangan dalam kompetisi. Presiden yang masih memegang kendali segala sumber daya dan aparatur negara akan menjadi tidak netral, padahal ketidaknetralan penguasa ialah biang penyebab pemilu yang tak jujur, tidak adil. 

Celakanya pula, Jokowi sudah menunjukkan di mana ia berdiri dalam pesta demokrasi nanti. Dia mengakui dirinya cawe-cawe di Pilpres 2024 dengan dalih demi kepentingan negara dan keberlanjutan pembangunan. Dalih yang klise, yang dibuat-buat, yang salah kaprah.
 
Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memang berkepentingan untuk memastikan keberlanjutan pembangunan nasional. Namun, caranya tak boleh vulgar, tak boleh berpihak, jangan memalukan. Kalau ingin pembangunan dilanjutkan, persiapkan saja Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 sebagai pedoman bagi pemerintahan berikutnya. 

Sebagai pejabat publik nomor satu, tak sepantasnya presiden sibuk berpolitik praktis hanya untuk memastikan presiden terpilih nanti adalah penerusnya. Biarkan putra-putra terbaik bangsa, siapa pun dia, menjadi pengganti lewat pemilihan yang fair. Percayakan kepada presiden terpilih nanti untuk melanjutkan program pembangunan yang sudah baik, meninjau kembali yang seolah-olah baik, dan memperbaiki yang tidak baik. 

Menekankan pentingnya keberlanjutan pembangunan lalu membajaknya sebagai alasan untuk cawe-cawe di pilpres serupa dengan cara Pak Harto mempertahankan kekuasaannya di era Orde Baru. Jokowi bisa menjadi presiden karena reformasi. Tak semestinya dia bersikap dan berperilaku seperti penguasa jaman otoritarian dulu.

Abdillah Toha Soroti Manuver Politik Jokowi Membahayakan Demokrasi

Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus penasihat wakil presiden periode 2009-2014, Abdillah Toha mengirim surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo. Abdillah menilai manuver politik Jokowi membahayakan demokrasi bangsa. 

"Tapi yang utama dan yang terpenting dalam tulisan singkat ini adalah saya merasa di ujung jabatan bapak, presiden kita telah mengambil langkah-langkah dan manuver-manuver politik yang membahayakan demokrasi kita," kata Abdillah Toha. 

Menurut Abdillah Toha, Jokowi tidak lagi berfokus pada pekerjaan utama selaku kepala negara yang telah dimandatkan rakyat. Namun, memilih bermanuver dengan merusak demokrasi, antara lain membatasi jumlah calon presiden oleh undang-undang. 

Abdillah Toha juga mewanti-wanti manuver politik Jokowi demi keuntungan pribadi maupun kelompok terdekatnya dapat dikategorikan sebagai perbuatan koruptif. 

Sebelum melangkah lebih jauh dan merusak demokrasi bangsa, Abdillah berharap Jokowi dapat berubah serta memperbaiki diri menjadi presiden yang menjamin kelancaran Pemilu 2024 dengan damai, adil dan jujur. 

Pendiri PAN: Jokowi Sudah Berubah

Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) Abdillah Toha mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo. Dalam surat tersebut, Abdillah menyoroti sikap politik Jokowi yang berubah. 

Abdillah menegaskan, dirinya merupakan salah satu pendukung Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019 silam. Namun, langkah politik Jokowi dinilai berubah di periode kedua.

"Di periode kedua itu saya masih mendukung pak Jokowi, tapi kemudian langkah-langkah yang diambil pak Jokowi itu tidak mencerminkan sikap demokrat yang berpihak pada rakyat," ujar Abdillah Toha di Primetime News, Kamis (1/6/2023).

Abdillah menyoroti bagaimana Jokowi berkali-kali menyatakan bahwa dia akan memimpin Indonesia pada periode kedua dengan tanpa beban. Awalnya, pernyataan Jokowi itu disambut gembira dan ditafsirkan bahwa ia tidak terbebani lagi tekanan politik.

"Tapi ternyata apa yang dilakukan beliau itu sebaliknya. Tidak terbebani oleh rakyat," kata Abdillah.

Pada kesempatan yang sama, Abdillah menyebut surat terbuka yang ia berikan untuk Presiden Jokowi itu bukan hal baru yang ia lakukan. "Surat terbuka semacam ini, itu bukan pertama kali buat saya," ujarnya.

Abdillah Toha mengaku, dirinya pernah menyampaikan surat terbuka kepada PAN. Surat itu dikirim ketika Hatta Rajasa sebagai calon wakil presiden dari Prabowo mengklaim sudah menang Pilpres, padahal belum ada pengumuman apapun.

"Saya dan kawan-kawan, termasuk pak Goenawan Mohmmad, Albert Hasibuan, dan tokoh-tokoh lain juga pernah menyampaikan surat terbuka kepada Partai Amanat Nasional agar pak Amien Rais mundur tidak boleh lagi ikut campur, sudah serahkan kepada yang muda-muda," lanjut Abdillah Toha.

Abdillah menyebut, surat terbuka yang diberikan kepada Jokowi sebagai tanda nasehat yang berguna bagi negeri. "Memang itu bisa dibaca sebagai nasehat, maupun bisa dibaca sebagai kritik. Tergantung bagaimana anda melihatnya," ucapnya.

Diketahui, Abdillah Toha merupakan Penasehat Wakil Presiden RI 2009-2014 bidang Telaah Strategi. Ia juga pernah menjadi Anggota DPR RI Daerah pemilihan Banten 2, periode 2004-2009 asal PAN.

Pada 1998 saat terjadi gerakan reformasi dan setelah turunnya Soeharto, Abdillah bersama dengan Amien Rais mendirikan Partai Amanat Nasional (PAN). Ia menjadi salah seorang formatir pertama dan ketua DPP PAN.

Sebagai anggota DPR, Abdillah duduk di Komisi I DPR dan Ketua Fraksi PAN. Saat itu juga dia menjabat sebagai ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI dan Vice President Executive Committee dari Inter-Parliamentary Union (IPU) yang berkantor pusat di Jenewa, Swiss.

Jokowi Dinilai Sulit Pisahkan Agenda Pribadi dan Negara

Cawe-cawe politik, Jokowi dinilai sulit pisahkan agenda pribadi dan negara

Jokowi: Pemimpin Bisa Berganti, Pembangunan Tak Boleh Berhenti

Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah saat ini tengah mengebut pembangunan demi mewujudkan pembangunan yang adil dan merata. Upaya tersebut sekaligus sebagai bentuk perjuangan atas ideologi Pancasila yang harus dipegang teguh.

Jokowi mengingatkan bahwa pembangunan yang sedang berjalan tidak boleh berhenti begitu saja. Ia berharap pembangunan terus berjalan walaupun pemerintahan bisa saja berganti.

"Ini butuh kesinambungan dan keberlanjutan. Personel dalam pemerintah bisa berganti tapi perjuangan tak boleh berhenti," ujar Presiden Jokowi saat bertindak sebagai inspektur upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis, 1 Juni 2023.

Sejauh ini, Jokowi menyebut, Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil bertahan di tengah krisis yang terjadi. Indonesia berhasil menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik dengan investasi dan lapangan kerja yang bertambah.
 
"Keberhasilan ini adalah sumbangsih anak bangsa berkat persatuan, kerja keras, gotong-royong bangsa ini berhasil menghadapi tantangan melawan dunia. Fondasinya adalah ideologi Pancasila yang diwariskan Presiden pertama Soekarno," katanya.

Jokowi mengungkapkan, saat ini keadilan, pemerataan dan kesejahteraan adalah yang ingin dicapai oleh pemerintah. Berbagai upaya dilakukan melalui reformasi struktural untuk peningkatan SDM, hilirisasi industri, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

"Kita ingin kekayaan alam negeri ini bermanfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat, rakyat di luar Jawa juga merasakan manfaat yang signifikan dari pembangunan yang ada," ungkapnya. 

Pansel Calon DK OJK Laporkan Hasil Seleksi kepada Presiden

Pansel Pemilihan Calon DK OJK menghadap Presiden Jokowi untuk melaporkan hasil seleksi calon anggota DK OJK untuk dua jabatan baru sesuai undang-undang.

Jokowi Diduga Izinkan Ekspor Pasir Laut Demi Singapura

Presiden Jokowi menekan peraturan pemerintah yang mengizinkan ekspor pasir laut. Banyak kalangan menentang kebijakan aneh itu, termasuk muncul tudingan presiden menjual Tanah Air dengan kebijakan tersebut. 

Kejutan pahit datang dari Istana. Presiden Jokowi meneken PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Subtansi PP ini adalah pemerintah kembali membuka keran ekspor pasir laut setelah dilarang selama dua puluh tahun terakhir. 

Pemerintah menjelaskan tujuan utama dari penerbitan peraturan tersebut adalah pemanfataan pasir laut, untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri, seperti reklamasi dan meningkatkan infrastruktur di laut.

Selain itu, pembukaan keran ekspor diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian negara termasuk peningkatan devisa negara, peningkatan lapangan kerja dan pengembangan sektor industri terkait.

Pemerintah mengatakan dari sisi ekologi kembali dibukanya keran ekspor pasir laut, bertujuan untuk meningkatkan kesehatan laut. Menurut Luhut selaku Menko Marves, ekspor pasir laut memiliki manfaat untuk mendukung kegiatan ekonomi dan industri khususnya pendalaman alur laut.

Sementara itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut izin ekspor pasir laut dilakukan atas sejumlah pertimbangan. Salah satunya sedimentasi yang akan menyebabkan pendangkalan dan kecelakaan di jalur laut.

Namun, pernyataan itu ditentang Lembaga swadaya masyarakat wahana lingkungan hidup (Wahli). Walhi bahkan menantang untuk pemerintah menunjukkan di mana saja lokasi sedimentasi itu. 

Walhi menyatakan bahwa dalih sedimentasi yang disebut dalam PP itu sebagai bentuk pengelabuhan terhadap rakyat. Walhi bahkan lebih keras lagi, menyebut izin ekspor pasir laut tidak sesedehana ekspor material, tapi sudah menjual Tanah Air.

Bukan hanya Singapura yang diuntungkan dengan ekspor pasir laut ini. Walhi juga melihat Tiongkok juga jauh lebih diuntungkan.

Namun isu jual nagara itu dibantah Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono. Menurutnya, kebijakan Jokowi untuk mengizinkan kembali ekspor pasir laut adalah ingin menjual negara. Sakti mengatakan, pasir laut hasil sedimentasi yang dikeruk diprioritaskan untuk kepentingan dalam negeri, utamanya untuk mendukung reklamasi pembangunan IKN dan sejumlah infrastruktur.

Meski isu menjual Tanah Air dalam ekspor pasir itu dibantah pemerintah, namun sejumlah kalangan menilai kebijakan ekspor pasir laut berkaitan dengan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura yang ditandatangani Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Jika kaitan itu benar, maka isu jual Tanah Air itu mendapat konfirmasi.

Pemerintah Disebut Beri Subsidi Kendaraan Listrik Guna Tekan Impor BBM

Pemerintah mengelontorkan dana triliunan untuk kendaraan listrik pada 2023 dan 2024. Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengatakan subsidi itu diberikan dengan harapan impor BBM bisa berkurang.

"Impor BBM masih sangat tinggi, dan cukup menguras APBN," ungkap Moeldoko dalam program Hotroom Metro TV, Rabu, 31 Mei 2023.

Menurut Moeldoko, impor BBM cukup membebani APBN setiap tahunnya. Sehingga, rencana pemberian subsidi itu diharapkan menjadi pemecah untuk masalah tersebut. 

Selain itu, pemberian subsidi kendaraan listrik juga mendorong rencana Indonesia yang menjadikan negara nol emisi pada 2060. Oleh karena itu, kendaraan listrik dinilai bisa menjadi batu loncatan untuk menuju rencana tersebut.

Beranikah Presiden Jokowi Cawe-Cawe Sistem Pemilu?

Salah satu fraksi di DPR yang menolak sistem pemilu tertutup meminta Presiden Joko Widodo untuk cawe-cawe dalam persoalan ini dengan mengawal demokrasi, agar pemilu tetap menggunakan sistem proporsional terbuka.

"Beliau sampaikan kalau beliau harus ikut cawe-cawe untuk menjaga lanjutan pembangunan dan stabilitas negara dalam rangka Pemilu 2024. Maka, kami meminta presiden harus bisa mendukung apa yang menjadi harapan dari masyarakat," ujar Wakil Ketua Komisi V DPR fraksi NasDem, Roberth Rouw. 

Presiden Jokowi dinilai perlu cawe-cawe dan meyakinkan publik, bahwa sistem pemilu terbuka masih yang terbaik demi keberlanjutan demokrasi. Pasalnya, tahapan pemilu yang sudah berjalan pasti terganggu bila sistem pemilu diubah.

Apalagi, para caleg yang sudah mendaftarkan diri akan berbondong-bondong mundur, lantaran sudah mengetahui probabilitas keterpilihan dirinya di internal partai sendiri. 

Hal senada juga disebutkan oleh mantan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai chaos politik. 

Di Ambang Petaka Demokrasi

Hasrat cawe-cawe Presiden Joko Widodo dalam kontestasi demokrasi bukan hanya akan berdampak secara moral dan psikologi politik rakyat sebagai pemilih. Namun yang paling dikhawatirkan yakni ketidaknetralan tersebut bakal diikuti oleh perangkat dan struktur negara serta pemerintahan di bawahnya.

Sangat disayangkan seorang Presiden mengumbar syahwatnya untuk turut campur dalam proses pencapresan dalam sebuah pernyataan eksplisit, terbuka dan tanpa tedeng aling-aling saat jamuan makan bersama pemimpin redaksi sejumlah media massa dan content creator di Istana Negara, Senin (29/5) sore. Padahal, sebelumnya Jokowi membantah cawe-cawe dalam proses pencapresan. 

Meskipun membantah  gerak dan manuver politik Jokowi seperti bertemu relawan dan menghadiri deklarasi calon presiden,  menegaskan kentalnya dukungan yang ingin ditunjukkan oleh Jokowi terhadap kandidat ataupun kekuatan politik tertentu.

Sikap inilah yang bisa memunculkan tafsir-tafsir beragam dari perangkat-perangkat negara di bawah kepemimpinannya saat ini. Tentu rakyat tidak ingin, ada perangkat pemerintahan dan negara yang menafsirkan harus ikut cawe-cawe untuk mensukseskan kandidat jagoan presiden.

Semestinya Presiden paham bahwa negara kita ini sedang krisis good governance dan clean government sehingga kalau Presiden itu berpihak pada kekuatan tertentu dan itu terlihat, dikhawatirkan nanti itu akan ditiru struktur bawahnya.

Jangan sampai karena ucapan presiden ini terjadi upaya penjegalan, muncul kriminalisasi dan perlakuan tidak fair terhadap kandidat yang tidak didukung Jokowi, juga potensi terjadinya kecurangan. Semua itu kekhawatirkan yang muncul akibat pernyataan tidak netral dan akan cawe-cawe.

Untuk itulah, Presiden perlu secara langsung menyampaikan kepada publik klarifikasi perihal cawe-cawe tersebut. Apa maksud dan makna pernyataan cawe-cawe presiden tersebut. Tidak cukup rasanya mengklarifikasi hanya lewat para menteri dan perangkat istana. 

Jangan sampai diamnya Presiden dimaknai mengiyakan atas adanya upaya intervensi dalam pencapresan. Jika dibiarkan tentu demokrasi yang telah berpuluh tahun dibangun akan berantakan akibat transisi kepimpinan yang penuh intervensi, mengangkangi konstitusi.

Sejak negeri ini memilih jalan demokrasi sebagaimana amanat konstitusi, setiap pelaksanaan pemilihan umum menjadi instrumen regenerasi kepemimpinan, termasuk Presiden dan Wakil Presiden untuk mengemban amanah dalam periode lima tahunan.

Rakyatlah yang bakal memilih dan menentukan, partai politik yang menyediakan para kandidatnya dan negara yang harus memastikan pelaksanaannya berjalan lancar, serta jujur dan adil. 

Haram hukumnya bagi negara bertindak di luar koridor menjamin penyelenggaraan pemilu. Presiden sebagai kepala negara sejatinya menjadi garansi pelaksanaan pemilu berjalan sesuai rel konstitusi memperlakukan setara dan adil para kandidat pesta demokrasi.

Namun sayang, Jokowi lebih memilih menunjukkan dirinya tidak berdiri di tengah. Tidak memposisikan sebagai negarawan yang siap untuk menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada siapapun pilihan rakyat. Jokowi seperti belum tuntas dalam dua periode kepemimpinannya.

Kalaupun memang Jokowi merasa belum tuntas atas periode pemerintahannya. Lebih baik ikut saja lagi berkompetisi. Toh, konstitusi masih memberikan kesempatan bagi Jokowi untuk ikut kontestasi, tentunya sebagai calon wakil presiden.

Menjadi kandidat cawapres tentu akan lebih fair. Tidak hanya bagi kandidat lain, tetapi juga bagi rakyat sebagai pemilih. Artinya manuver politiknya akan transparan, terikat dengan semua aturan pemilu, diawasi sebagai peserta pemilu. 

Jangan cawe-cawe dari balik layar, jangan ada intervensi melalui invisible hand.

DPP PKS: Apapun Alasannya Presiden Tak Boleh Cawe-Cawe

Presiden Jokowi di depan pemimpin media mengakui akan cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Menurut Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, pemimpin negara tidak boleh mengintevensi proses lima tahunan, apapun alasannya.

"Presiden tidak berhak cawe-cawe, harus benar-benar bijak," ungkap Mardani dalam program Primetime News Metro TV, Rabu, 31 Mei 2023.

Mardani mengatakan, sebagai kepala negara, Jokowi harus bersikap sebagai negarawan yang bijak agar dikenang oleh masyarakat setelah kepemimpinannya selesai. Jokowi diminta tidak membatasi atau memihak salah satu kubu demi melanjutkan proyeknya yang belum tuntas.

"Presiden itu kompas moral, jadilah negarawan jika ingin dikenang," ujarnya.

Mardani juga mengatakan setiap pemimpin memiliki cara kepemimpinan yang berbeda. Sehingga, biarkan para kandidat berkontestasi sesuai rencananya masing-masing, tidak perlu campur tangan presiden. 

Sudirman Said: Jokowi Abaikan Aspek Etis dan Kepatutan

Juru bicara Anies Baswedan, Sudirman Said menilai Presiden Jokowi mengabaikan aspek etis dan aspek kepatutan, karena terlalu repot cawe-cawe demi mendapatkan sosok penerus yang sesuai dengan seleranya.

"Ini satu ekpresi yang menurut saya sudah melupakan atau sudah mengabaikan aspek etis, aspek kepatutan dan saya sangat prihatin, karena negara kita ini negara yang hebat, tapi kemudian mendapatkan contoh dari pimpinan tertinggi negara seperti itu," ujar Sudirman Said dalam Primetime News Metro TV, Rabu (31/5/2023). 

Sudirman Said juga menilai tindakan cawe-cawe Jokowi seakan memberi sinyal bahwa Pemilu 2024 berjalan tidak netral.

Menurut Sudirman, jika benar tujuan cawe-cawe Jokowi demi menjaga kelanjutan pembangunan IKN, masih ada cara lain yang bisa dilakukan selain ikut campur kontestasi politik.

"Cara menjaga kelangsungan pembangunan, menurut saya mudah sekali dengan kebijakan regulasi dengan menempatkan birokrat yang profesional. Tapi yang lebih penting dengan program yang masuk akal yang secara jangka panjang memang justified," kata Said. 

"Apabila programnya baik-baik saja, sebetulnya tidak perlu ada kekhawatiran sama sekali untuk tidak berlanjut," sambungnya. 

Pengamat: Penjualan Pasir Laut Diprediksi Dilakukan 'Ugal-Ugalan'

Jokowi kembeli membuka izin ekspor pasir laut setelah 20 tahun dilarang di era Megawati Soekarnoputri. Pengamat Ekonomi Energi UGM, Fahmy Radhi memprediksi pengerukan itu akan dilakukan secara ugal-ugalan.

"Jualan pasir laut ini, harganya tidak terlalu mahal, sedangkan target pengusaha yang diizinkan adalah mengejar omzet. Sehingga, saya memprediksi mereka akan melakukan pengerukan secara ugal-ugalan," ujar Fahmy dalam program Primetime News Metro TV, Rabu, 31 Mei 2023.

Menurutnya, tidak ada yang bisa menjamin keamanan dari kegiatan ekspor tersebut. Meskipun, Pemerintah mengatakan akan mengawasi menggunakan teknologi canggih sekalipun.

"Secanggih apapun tekonologi yang digunakan, tidak akan bisa dilakukan untuk pengawasan ekspor pasir laut," ungkap Fahmy

Fahmy juga menyinggung Jokowi tidak melanjutkan apa yang sudah dilarang oleh Megawati. Ia mengatakan, Megawati melarang kegiatan itu pasti sudah melalui pertimbangan yang sangat matang.

Jika tujuan utama pengerukan pasir laut itu untuk sedimentasi di dalam negeri, Fahmy berpendapat  tidak perlu menjualnya ke luar negeri. Hal itu dikarenakan, uang yang dikeluarkan akan lebih besar daripada yang diperoleh.

Sindir Cawe-Cawe Jokowi, DPP PKS: 'Guru Kencing Berdiri Murid Kencing Berlari'

Jokowi telah mendeklarasikan diri akan cawe-cawe demi bangsa dan negara di hadapan pemimpin media, Selasa, 30 Mei 2023 siang. Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera merespons pernyataan itu dengan pribahasa, "guru kencing berdiri, murid kencing berlari".

"Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Saya khawatir apa yang dilakukan, akan dicontoh oleh orang di bawahnya," ungkap Mardani, dalam program Primetime News Metro TV, Rabu, 31 Mei 2023.

Usai mengeluarkan diksi cawe-cawe, pihak Istana membuat rilis yang mengartikan diksi yang diucapkan Jokowi tersebut. Dalam rilis itu ada tiga arti kata cawe-cawe, yakni memastikan pemilu berlangsung jurdil, memastikan pemilu adil untuk berbagai pihak dan memastikan pemimpin selanjutnya bisa melanjutkan mega proyek pembangunan IKN.

Mardani berpendapat bahwa poin pembangunan IKN menjadi catatan besar dalam cawe-cawe Jokowi. Menurutnya, asumsi itu sangat tidak pantas diungkapkan oleh pihak Istana.

"Itu adalah asumsi yang berbahaya, bahwa pengganti saya (Jokowi) lebih buruk. Oleh karena itu harus melanjutkan legacy saya (Jokowi)," ucapnya.

Mardani meminta Jokowi tidak telalu dalam mencampuri urusan Pilpres 2024. Ia menyebut setiap pemimpin memiliki cara kepemimpinan yang berbeda. Ia juga yakin setiap pemimpin akan menyelesaikan apa yang telah dirancang.

"Biarkan, pemimpin 2024 menyelesaikan dengan caranya sendiri," pungkasnya.

Kendati demikian, Tenaga Ahli Utama KSP, Ade Irfan Pulungan, bersikukuh mengatakan setiap kepemimpinan harus memiliki keberlanjutan. Menurutnya, sustainabel dalam pembangunan akan membawa dampak baik  untuk semua pihak.

"Saya tidak menginginkan apa yang sudah dikerjakan 10 tahun terakhir terganggu, oleh karena itu kita harus diskusikan bersama," ujar  Ade Irfan.

Ade menginginkan Indonesia menjadi negara Maju. Sehingga harus ada proyek pembanguan yang bersifat keberlanjutan.

Sudirman Said Beberkan Sikap Tak Netral Jokowi di Pilpres 2024

Juru bicara Anies Baswedan, Sudirman Said menyebut tidak sepatutnya Presiden Joko Widodo ikut campur dalam urusan bacapres 2024. Menurutnya Jokowi menunjukkan sikap tak netral di Pilpres 2024, meskipun Jokowi berkilah cawe-cawe yang dilakukannya untuk kepentingan bangsa negara.

Sikap itu terlihat ketika Presiden Jokowi hanya mengundang enam ketua umum partai politik ke Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa (2/5). Selain itu Moeldoko yang merupakan bagian dari Istana melancarkan serangan terhadap Demokrat.

"Ini langkah-langkah yang secara non verbal tampak menjadi wujud dari ketidaknetralan itu." ungkap juru bicara Anies Baswedan, Sudirman Said dalam program Primetime News, Rabu (31/5/2023).

Sudirman Said menilai sikap Jokowi itu ditanggapi oleh publik yang khawatir munculnya penjegalan dan kriminalisasi pada Pilpres 2024.

'Jokowi Effect' Pengaruhi Elektabilitas Prabowo dan Ganjar

Efek Jokowi memiliki dampak yang signifikan terhadap angka elektabilitas calon presiden dan partai politik

Menkeu: Presiden Umumkan Kenaikan Gaji PNS pada 16 Agustus

Kenaikan gaji untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan segera diumumkan Presiden Jokowi. Rencana yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang APBN 2024 itu akan dibeberkan pada 16 Agustus mendatang.

"Pak Jokowi akan menyampaikan RUU APBN pada 16 Agustus 2023," ucap Sri Mulyani.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani menjelaskan bahwa Presiden Jokowi akan segera mengumumkan kenaikan gaji untuk para PNS. Hal itu disampaikan saat ditemui di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Sri Mulyani juga mengatakan kenaikan gaji juga akan dirasakan oleh pensiunan, ASN hinga TNI-Polri. Namun, Ia belum bisa membeberkan berapa besarana kenaikan gaji tersebut.

Baliho Raksasa Memperlihatkan Hubungan Jokowi-Prabowo yang Kian Mesra

Sebuah baliho berukuran 2 x 3 meter ini menarik perhatian pengguna jalan yang melintas di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat. Baliho Raksasa ini dipasang di lokasi yang strategis dan menampilkan foto Presiden Joko Widodo bersama dengan Menteri Pertahanan yang juga ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertuliskan 'Menang Bersama untuk Indonesia Raya'.

Ada 2 pose foto yang ada di baliho. Foto pertama menunjukkan momen saat Prabowo mengemudikan Maung, kendaraan taktis produk PT Pindad, dengan Presiden Jokowi sebagai penumpangnya. Sementara foto kedua menampilkan saat keduanya sedang melangsungkan konferensi pers.

Analis komunikasi politik, Hendri Satrio menilai pemasangan baliho ditunjukkan agar rakyat bisa melihat bahwa Prabowo adalah sosok terdekat dari Presiden Jokowi. Juga ingin mempersepsikan ke publik, bahwa Presiden Jokowi sudah memilih Prabowo sebagai penerusnya sebagai bakal calon presiden.

"Apakah ini menjadi satu kesatuan skenario setelah ucapan Presiden tentang cawe-cawe dan tidak netral terumbar ke publik? Itu yang jelas orang-orang yang ingin masyarakat beropini tentang adanya keharmonisan Pak Jokowi dan Pak Prabowo." ungkap analis komunikasi politik, Hendri Satrio.

Seperti diketahui baliho ini sudah terpasang sejak beberapa hari terakhir. Namun warga sekitar tidak mengetahui persis kapan tepatnya baliho raksasa ini terpasang. 

Pengamat politik juga menilai pemasangan baliho dengan foto Presiden Jokowi dan Prabowo di dalamnya justru akan menggugah persepsi politik dari PDIP dan relawan pendukung Jokowi karena dari baliho memperlihatkan makin mesranya Presiden Jokowi dengan menterinya, Prabowo Subianto, dan makin jauhnya Jokowi dengan Ganjar Pranowo, bacapres dukungan PDI Perjuangan.