NEWSTICKER

Tag Result: nota keuangan 2019

Usut Tuntas Transaksi Janggal Rp300 Triliun di Kemenkeu

Usut Tuntas Transaksi Janggal Rp300 Triliun di Kemenkeu

Nasional • 3 months ago

Menkopolhukam Mahfud MD mengungkapkan, sekitar 460 pegawai Kementerian Keuangan terlibat transaksi janggal sebesar Rp300 triliun. Menurutnya, temuan itu berdasarkan pada 160 laporan yang dilayangkan, sejak 2009 hingga 2023.

Menanggapi transaksi janggal yang ditemukan PPATK, Pengamat Ekonomi Celios Bhima Yudhistira menilai, transaksi janggal sebesar Rp300 triliun di Kementerian Keuangan, tidak boleh selesai hanya pengungkapan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 

"Tidak bisa selesai hanya lempar-lemparan dari PPATK ke publik. Harus ada pembentukan semacam tax force atau semcam unit kerja yang di dalamnya ada PPATK, Irjen Keuangan, BPK, Kejaksaan dan kepolisian. Sehingga, mereka yang terlibat dalam transaksi janggal ini entah masih aktif atau sudah pensiun bisa dilihat dan dilakukan pembuktian terbalik," ujar Bhima dalam Primetime News, Metro TV, Senin (13/3/2023).

Sementara itu, Mantan Kepala PPATK Yunus Husein juga meminta KPK tak tinggal diam, dan segera melakukan pemeriksaan atas laporan transaksi janggal Rp300 triliun tersebut. Jika penyidik sudah memiliki dua alat bukti permulaan yang sah, maka dipastikan ada tindak pidana dan tentu saja pelakunya.

"Bukti permulaan yang sah, maka sudah ada tindak pidana dan sudah ada pelakunya," ujar Yunus.
 
Yunus menambahkan, dirinya ingin KPK tak lambat bergerak, dalam mengusut dugaan pencucian uang dari nilai transaksi Rp300 triliun itu.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani terang-terangan meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK) untuk membuka data ke publik, agar dapat melakukan penindakan terhadap mereka yang diduga terlibat pencucian uang.

Data detail soal transaksi janggal senilai Rp300 triliun rupiah itu ingin ia ketahui, sebagai bahan melakukan pembersihan di lingkungan Kementerian Keuangan.

Momentum kuatnya dorongan publik, dengan keterbukaan informasi diharapkan dapat mempercepat pengusutan, sekaligus menimbulkan efek jera bagi pelaku.

 Laporan SPT Pajak 2023 Naik 40%

Laporan SPT Pajak 2023 Naik 40%

Nasional • 3 months ago

Di tengah berbagai skandal di institusinya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim jumlah penyampaian SPT 2023 mengalami kenaikan sebesar 40%. Sri Mulyani akan menyampaikan kondisi APBN penerimaan pajak dan cukai, pekan depan

Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mendampingi Presiden Joko Widodo saat sidak ke Kantor Pajak Surakarta. Ia menyampaikan, hingga Februari 2023, ada kenaikan dari sisi penerimaan pajak, di mana kenaikannya sebesar 40% dibanding 2022. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melakukan sidak ke KPP Surakarta dari kunjungan kerjanya di Jawa Tengah. Presiden meninjau wajib pajak yang tengah melaporkan SPT pajak. Presiden terkejut masih banyak wajib pajak yang melaporkan SPT dengan mendatangi langsung kantor pajak.

Presiden juga menyampaikan para wajib pajak tersebut ingin memastikan kebenaran data mereka. Presiden mengaku senang dengan capaian SPT pajak secara nasional.

Patgulipat Harta Pejabat

Patgulipat Harta Pejabat

Nasional • 3 months ago

Nama Rafael Alun Trisambodo mencuat lantaran sang anak, Mario Dandy terlibat kasus penganiayaan. Ketika kasus pidana sang anak bergulir, harta tak wajar sang ayah ikut jadi sorotan. 

Harta Rafael dianggap berlebihan untuk sekelas pejabat Eselon III di Kemenkeu. Bagaimana tidak, Rafael tercatat memiliki harta Rp56 miliar yang fantastis untuk seorang Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Temuan harta tak wajar ini semakin membuat geger publik, karena keluarga Rafael dinilai kerap pamer harta di media sosial. Apakah harta tak wajar ini merupakan hasil dari salah satu modus pencucian uang? Apa saja modus pegawai pajak menggendutkan rekening?

Pejabat Kemenkeu Tak Malu Pamer Kekayaan, Sudah Lapor LHKPN?

Pejabat Kemenkeu Tak Malu Pamer Kekayaan, Sudah Lapor LHKPN?

Nasional • 3 months ago

Sistem pelaporan harta penyelenggara negara sudah dibuka dari berbagai lini, mulai dari SPT, Alpha hingga LHKPN. Namun, masih ada penyelenggara negara yang memiliki harta yang dinilai tidak wajar, bahkan tidak malu memamerkannya kepada khalayak. 

Terkuaknya harta yang dinilai tidak wajar dari Rafael Alun Trisambodo ditenggarai merupakan fenomena gunung es dari banyaknya penyelenggara negara yang hidup bergelimang harta. Padahal, penyelenggara negara khususnya di Kementerian Keuangan sudah menyiapkan skema sedemikian rupa yang mewajibkan pegawainya untuk melaporkan harta. 

"Upaya pengawasan atas integritas di dalam Kementerian keuangan dilakukan dalam kerangka kerja integritas," ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Jakarta, Rabu (2/3/2023).

Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan kemudian memeriksa laporan harta tersebut dan bila menemukan suatu kejanggalan akan dilakukan pemeriksaan lanjutan. 

Di sisi lain, Pengamat Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat meyakini ada banyak pegawai lain dengan kepemilikan harta yang tidak wajar. Menurutnya hal tersebut disebabkan cakupan Kementerian Keuangan yang terlalu luas. Inspektorat Jenderal tidak bisa menjangkau semua itu. 

Harta Rafael Alun Sulit Dilacak, Pengamat: Kok KPK Diam Saja?

Harta Rafael Alun Sulit Dilacak, Pengamat: Kok KPK Diam Saja?

Nasional • 3 months ago

KPK mengalami kesulitan melacak dan menyimpulkan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam harta kekayaan mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo yang mencapai Rp56 miliar. Pengamat menilai keputusan KPK tersebut janggal.

"KPK mengatakan 'ini bukan ranah kami memeriksa pencucian uang karena tidak terkait dengan korupsi'. Lantas, apakah kemudian KPK akan membiarkan saja pejabat-pejabat yang sebetulnya tidak wajar dalam memperoleh kekayaannya apalagi dia sampai pamer kepada publik, didiamkan saja? Ini kan cara berpikir yang kacau," ujar Pengamat Kebijakan Publik, Achmad Nur Hidayat dalam Primetime News Metro TV, Kamis (2/3/2023). 

Achmad juga mempertanyakan mengapa kasus Rafael Alun seakan biasa saja dan tidak ditindak dengan cepat. Ia berharap KPK dapat memanfaatkan momentum ini untuk mengusut semua kasus korupsi, agar mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPK. 

Sementara itu, Mantan Komisioner KPK Saut Situmorang mendesak KPK agar berupaya mencari cara untuk melacak harta kekayaan Rafael. Pasalnya, Rafael mengaku harta yang tidak dimasukkan dalam LHKPN bukanlah miliknya, melainkan atas nama saudara.

"Hal ini tidak tertuang di dalam LHKPN malah lebih aneh, kok ada barang nggak dilaporkan? Kemudian itu bukan barang dia, diaku bukan barang dia, tapi dipakai lama-lama oleh anaknya. Ini kan jadi makin lucu lagi gitu," ujar Saut Situmorang. 

Tingginya Harta Pejabat Kemenkeu, KPK: Itu Rangkap Jabatan Komisaris

Tingginya Harta Pejabat Kemenkeu, KPK: Itu Rangkap Jabatan Komisaris

Nasional • 3 months ago

Harta kekayaan para pejabat di Kementerian Keuangan menjadi sorotan, imbas terkuaknya harta pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo senilai Rp56 miliar. KPK menegaskan agar masyarakat tidak menyamaratakan kasus tersebut dengan besarnya harta kekayaan para pejabat yang lain, sebab di antaranya ada yang merangkap jabatan sebagai komisaris. 

"Para pejabat di Kementerian Keuangan itu selain penghasilan bulanan yaitu gaji dan tukin, kan mereka kecuali Dirjen Pajak, itu kan memegang sisi komisaris di beberapa BUMN," ujar Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata.

KPK meminta masyarakat tidak heran dengan besarnya harta kekayaan dari kalangan pejabat eselon Kemenkeu yang memang sangat besar. 

"Itu juga harus kita perhatikan. Jangan seolah-olah 'oh ini kekayaannya nggak wajar'. Betul, kalau dilihat dari penghasilan selaku sebagai ASN atau penyelenggara negara," jelas Alexander Marwata. 

Pengamat: Perlu Ada Sikap Tegas dari Kemenkeu Tindak Oknum Pejabat Nakal

Pengamat: Perlu Ada Sikap Tegas dari Kemenkeu Tindak Oknum Pejabat Nakal

Nasional • 3 months ago

Pengamat Perpajakan Ronny Bako menilai perlu adanya sikap tegas dari Kementerian Keuangan seputar pejabatnya yang bermasalah untuk dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada institusi tersebut.

"Sikap dari Kemenkeu bagaimana apakah sudah ada putusannya karena sudah tertangkap beberapa kasus mafia pajak di Indoensia. Sehingga para pembayar pajak merasa tenang dan damai telah melaksanakan kewajiban membayar pajak," urai Pengamat Perpajakan Ronny Bako.

Sebelumnya, sebanyak 10 kasus mafia pajak di Indonesia yang berada di instusi Ditjen Pajak telah ditangkap. Salah satu kasus suap pegawai pajak paling fenomenal dilakukan oleh Gayus Tambunan. Gayus dihukum atas kasus yang dilakukannya berlapis dari memanipulasi pajak, menyuap hakim, menyuap petugas LP hingga membuat paspor palsu. 

Gayus dihukum tujuh tahun penjara karena menyuap penyidik, hakim dan merekayasa pajak. Putusan ini lalu diperberat menjadi 12 tahun penjara oleh MA. Kasus manipulasi pajak PT Megah Citra Raya, Gayus divonis delapan tahun penjara. Pemalsuan paspor, Gayus Tambunan dihukum dua tahun penjara. Kasus pencucian uang dan menyuap selama jadi tahanan, Gayus dihukum delapan tahun penjara.

Wamenkeu: 99% Pegawai Kemenkeu Sudah Lapor LHKPN

Wamenkeu: 99% Pegawai Kemenkeu Sudah Lapor LHKPN

Nasional • 3 months ago

Kementerian Keuangan menanggapi isu belasan ribu pegawai Kemenkeu yang belum menyetor LHKPN. Menurut Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebanyak 99% pegawai Kemenkeu sudah menyetor LHKPN.

Suahasil menambahkan setiap tahunnya laporan harta kekayaan penyelenggara negara disetor ke KPK paling lambat pada 31 Maret 2023. Kendati demikian para pegawai Kementerian Keuangan diwajibkan menyetor LHKPN paling lambat 28 Februari 2023.
 
Selain itu, bagi para pegawai yang tidak wajib lapor LHKPN, harus melaporkan hartanya melalui sistem internal Kemenkeu, aplikasi laporan perpajakan dan harta kekayaan (Alpha). Ssementara bagi pegawai Kemenkeu yang tidak melapor LHKPN dan Alpha akan diberikan tindakan disiplin sesuai ketentuan.

KPK Sebut Ada 'Geng' di Pejabat Kemenkeu

KPK Sebut Ada 'Geng' di Pejabat Kemenkeu

Nasional • 3 months ago

KPK menerima informasi ada pola kelompok atau geng di dalam badan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal itu merupakan buntut sorotan terhadap kasus harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang dianggap tak wajar senilai Rp56 miliar. 

"Bukan geng kayak anak SMP ngumpul-ngumpul, enggak. Kita dapat informasi saja, ada si ini sama si ini, kita lihat iya perjalanan karirnya nyambung di beberapa tempat. Itu yang saya maksud geng," ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan dalam konferensi pers di gedung KPK, Rabu (1/3/2023). 

Saat ini, KPK akan mendalami dan mempelajari pola hubungan antarpejabat tersebut. Menurutnya, kekayaan pejabat tidak dipermasalahkan, selagi sumber harta kekayaannya jelas. 

Sementara itu, Rafael Alun Trisambodo telah menemui KPK untuk memberikan klarifikasi mengenai kekayaan yang dimilikinya. Ia membenarkan kepemilikan atas perumahan seluas 6,5 hektare di Minahasa Utara dengan nama istrinya melalui saham perusahaan. Selain itu, Rafael juga memiliki enam saham perusahaan senilai Rp1,5 miliar. 

KPK: Rafael Alun Punya Perumahan 6,5 Hektare di Minahasa Utara

KPK: Rafael Alun Punya Perumahan 6,5 Hektare di Minahasa Utara

Nasional • 3 months ago

KPK memanggil mantan pejabat pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rafael Alun Trisambodo untuk dimintai klarifikasi atas asal harta kekayaannya, Rabu (1/3/2023). Dari hasil pemeriksaan, Rafael membenarkan kepemilikannya atas real estate seluas 6,5 hektare di Minahasa Utara dengan nama istrinya melalui kepemilikan saham perusahaan. 

Selain itu, Rafael Alun juga memiliki enam saham perusahaan dengan nilai saham mencapai Rp1,5 miliar. Enam saham itu masuk dalam kategori surat berharga LHKPN. Namun, KPK tidak bisa merinci saham-saham tersebut ke publik. 

KPK akan membentuk tiga tim untuk menyelidiki aset-aset Rafael Alun, yakni tim eksaminasi, tim penelusuran harta kekayaan dan tim investigasi. 

“Jadi, target kita bukan sekedar mengklarifikasi ini hartanya benar apa nggak, tapi asalnya dari mana? Kalau asalnya bisa dipertanggungjawabkan, toh di LHKPN kan asal harta cuma disebut waris, hibah dengan akta, hibah tanpa akta atau hasil sendiri, cuma itu aja. Nah, ini yang kita dalami sekarang,” ujar Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan.

Nama Rafael Alun Trisambodo mendadak jadi sorotan publik setelah putranya, Mario Dendy ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor. 

Pengajuan Pengunduran Diri Rafael Alun Trisambodo Ditolak

Pengajuan Pengunduran Diri Rafael Alun Trisambodo Ditolak

Nasional • 3 months ago

Pengajuan pengunduran diri Rafael Alun Trisambodo ditolak oleh Ditjen Pajak. dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian PNS. Pasal 5, disebutkan, pengunduran diri dapat ditunda, jika PNS masih diperlukan untuk kepentingan dinas. 

Rafael Alun Trisambodo diminta melampirkan bukti kepemilikan sejumlah harta yang tidak terdaftar dalam LHKPN, di antaranya mobil Rubicon, mobil Land Cruiser,  motor Harley-Davidson dan sejumlah harta lainnya diakui milik kakak dan anak menantunya.

Sebelumnya, kasus rekening gendut pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo terungkap usai anaknya yang bernama Mario Dandy Satrio terlibat kasus penganiyaan David Ozora anak dari pengurus GP Ansor hingga koma. Rafael Alun sedang menjalani pemeriksaan oleh KPK atas laporan hartanyanya yang fantastis.

Kekayaan Rafael Alun Sulit Dilacak, Mantan Pimpinan KPK: UU Tipikor Belum Punya Norma Tegas

Kekayaan Rafael Alun Sulit Dilacak, Mantan Pimpinan KPK: UU Tipikor Belum Punya Norma Tegas

Nasional • 3 months ago

Mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo (RAT) mendatangi KPK untuk memberi klarifikasi soal harta kekayaannya yang dianggap tidak wajar senilai Rp56 miliar. Namun, KPK kesulitan dalam melacak asal-usul kekayaan tersebut, termasuk keberadaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). 

"Kita harus membuktikan uangnya ini transaksinya dari mana? Jika penambahan kekayaan tidak diketahui asal usulnya (unexplained wealth), itu masih susah, karena UU Tipikor kita belum punya norma yang tegas untuk itu dan kita juga masih belum memiliki UU tentang perampasan aset yang tidak sah," jelas Mantan Pimpinan KPK, Laode M Syarif, dalam Primetime News Metro TV, Rabu (1/3/2023). 

Menurut Laode, asal kekayaan Rafael Alun akan mudah ditemukan jika ada fakta lain yang dapat membuktikan kekayaan fantastis tersebut. 

"Kecuali misalnya nih, ada bukti-bukti yang lain, ada keterangan saksi yang lain bisa menjelaskan bahwa itu percampuran uang dari yang ilegal dan legal," ujar Laode Syarif. 

Sementara itu, pemeriksaan Rafael Alun dinilai menjadi langkah yang baik untuk KPK melakukan verifikasi terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Menurut saya, ini bisa menjadi langkah awal yang baik bagi KPK untuk melakukan verifikasi terhadap LHKPN RAT ini untuk menemukan adanya kejanggalan dalam klarifikasi yang menjurus pada tindak pidana," ujar Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman. 

BCA Expoversary 2023 Tawarkan Promo Spesial KPR

BCA Expoversary 2023 Tawarkan Promo Spesial KPR

Ekonomi • 3 months ago

Bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-66, ?Bank Central Asia (BCA) kembali merayakan BCA Expoversary 2023 dengan mengajak semua nasabahnya untuk menikmati keseruan dan menikmati promo spesial di antaranya Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) dan Kredit Sepeda Motor (KSM).

Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja mengungkapkan, adanya event ini diharapkan dapat mendekatkan para nasabah BCA. Selain itu para nasabah juga bisa mendapatkan diskon harga bunga yang termurah. 

"Harapan dengan memanfaatkan momentum ini para nasabah BCA bisa mendapatkan harga bunga yang termurah dan diskon-diskon yang kita sediakan," ujar Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja. 

Selama ini, BCA melayani sekitar 2,4 miliar transaksi yang merupakan rekor tertinggi dalam sejarah perseroan. Hal ini selaras dengan jumlah rekening nasabah sebesar 6,2 juta menjadi 34,7 juta. 

Acara BCA Expoversary 2023 diselenggarakan secara offline di ICE BSD, Tangerang, pada 23-26 Februari 2023 dan secara daring melalui situs expo.bca.co.id.

Optimis Pertumbuhan Ekonomi 2023 Membaik, BI Pertahankan Suku Bunga Acuan 5,75%

Optimis Pertumbuhan Ekonomi 2023 Membaik, BI Pertahankan Suku Bunga Acuan 5,75%

Ekonomi • 3 months ago

Tekanan inflasi global terus melandai secara perlahan, dan ketidakpastian pasar global mulai mereda. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia (BI) tetap mempertahankan suku bunga acuan sebesar 5,75%.

BI memprediksi pertumbuhan ekonomi global berpotensi lebih baik dari perkiraan dengan dihapusnya kebijakan zero covid di Tiongkok. Pertumbuhan ekonomi global berpotensi lebih tinggi dari prakiraan yang sebelumnya 2,3%.

Oleh karena itu, hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 15-16 Februari 2023 mempertahankan BI 7-Day-Reverse Repo Rate sebesar 5,75%. Suku bunga Deposit Facility 5,00%, dan suku bunga Lending Facility 6,50%. 

Jaga Kinerja Positif di 2023, BRI Siapkan 4 Strategi Jitu

Jaga Kinerja Positif di 2023, BRI Siapkan 4 Strategi Jitu

• 3 months ago

Bank Rakyat Indonesia (BRI) menunjukkan kinerja impresif di 2022 dengan mencatat laba tertinggi dari semua perusahaan di Indonesia, yakni sebesar Rp51,4 triliun atau naik 67,15 persen di 2021. Direktur Utama BRI Sunarso optimistis mampu mempertahankan kinerjanya di 2023 dengan empat strategi yang telah disiapkan.

Sunarso menyebut, faktor pendorong kenikan laba yang fantastis itu lantaran BRI mampu menerapkan transformasi digital dan kebudayaan untuk proses transaksi. Sehingga, BRI mampu menekan biaya suku bunga pendanaan. 

Selain itu, fee based income BRI juga menjadi faktor pendorong yang cukup signifikan. Selama satu tahun, BRI mampu mengumpulkan fee based income Rp18,18 triliun atau naik 10,16%.

Untuk mempertahankan rekor yang diperoleh, BRI akan menerapkan empat strategi untuk menghadapi isu resesi di 2023. Sunarso yakin, dengan strategi yang digunakan bisa menghimpun laba yang lebih besar.

Strategi yang disiapkan BRI berbeda-beda sejalan dengan kondisi ekonomi yang berlangsung tahun ini. Mulai dari skenario kondisi ekonomi membaik hingga memburuk. 

"Pertama, ekonomi pulih inflasi naik dan kualitas pinjaman memburuk, maka strategi BRI adalah melakukan monitoring kualitas pinjaman secara intensif, mempertahankan coverage ratio yang tinggi dan tumbuh secara selektif," ujar Direktur BRI Sunarso. 

Selanjutnya, bila perekonomian mulai pulih dengan inflasi terkendali serta kualitas pinjaman membaik, maka BRI akan melakukan Loan Portofolio Guideline (LPG) sebagai pedoman dan tumbuh secara agresif. 

Strategi ketiga yakni ketika ekonomi stagnan, inflasi naik dan kualitas pinjaman memburuk, BRI akan tumbuh secara terbatas. LPG akan diketatkan serta coverage ratio dipertahankan sebagai bantalan. Serta ada simulasi dan stress test secara berkesinambungan

Terakhir, bila ekonomi stagnan tapi inflasi terkendali dan kualitas pinjaman membaik, perseroan akan tumbuh secara selektif. Kemudian, LPG diatur secara moderat, mempertahankan coverage ratio yang tinggi, pemantauan kualitas pinjaman intensif, juga simulasi dan stress test secara berkesinambungan.

BI Catat Modal Asing Masuk RI Rp8,05 Triliun dalam Sepekan

BI Catat Modal Asing Masuk RI Rp8,05 Triliun dalam Sepekan

• 5 months ago

Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono mengatakan dana asing yang masuk ke pasar keuangan Indonesia berasal dari beli neto di pasar Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp9,74 triliun dan jual neto sebesar Rp1,68 triliun di pasar saham. 

Hingga 5 Januari 2023, aliran modal asing yang masuk ke Indonesia sebanyak Rp6,68 triliun di pasar SBN, sementara modal asing yang ke luar dari pasar saham Indonesia sebesar Rp2,91 triliun. Selain itu, tingkat imbal hasil (yield) SBN tenor 10 tahun naik ke level 6,99% pada perdagangan 6 Januari dari 6,98% pada perdagangan sehari sebelumnya. 

BI akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait, serta terus mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan, guna mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut.

Indonesia Manufacturing Sector Continues to Expand

Indonesia Manufacturing Sector Continues to Expand

• 5 months ago

In the midst of many external pressures from the global economy, Indonesia's manufacturing sector is growing again. For December 2022, the Indonesia Manufacturing Purchasing Managers index rose to 50.9, up 0.6 point from the previous month. This is according to data from S&P Global.

This marked the 16th month in a row that Indonesia recorded an expansive PMI. Indicates that Indonesia's manufacturing sector is still growing, despite external pressures such as high energy price inflation and global supply chain problems.

In its report, S&P global noted that the expansion of Indonesia's manufacturing sector in December was driven by higher demand for Indonesian manufactured goods.

The increase in purchasing activity, and employment also supports further increase in output.

In addition, finished goods stocks also increased after three straight months of lows, with anecdotal evidence linking the increases, to a larger inflow of new orders and projected increases in future demand.

President Jokowi Officially Opens 2023 IDX Stock Trading

President Jokowi Officially Opens 2023 IDX Stock Trading

• 5 months ago

President Joko Widodo rings the bell, marks the opening of The Indonesia Stock Exchange in 2023, for the first trading day.

After the bell rang, the Indonesian composite managed to edge up, But struggled to gain momentum, finally rose zero point one percent in closing hours.

Even so, President Widodo, in his speech, praised the performance of Indonesia's composite index, which managed to increase more than four percent on an annual basis, despite many challenges in 2022.

Indonesian Stock Exchange Opens 2023 With Optimism

Indonesian Stock Exchange Opens 2023 With Optimism

• 5 months ago

President Joko Widodo rings the bell, marks the opening of The Indonesia Stock Exchange in 2023, for the first trading day.

After the bell rang, the Indonesian composite managed to edge up, But struggled to gain momentum, finally rose zero point one percent in closing hours.

Even so, President Widodo, in his speech, praised the performance of Indonesia's composite index, which managed to increase more than four percent on an annual basis, despite many challenges in 2022.

Potensi dan Kekuatan Ekonomi India Diprediksi Tembus Terbesar Ketiga Sebelum 2030

Potensi dan Kekuatan Ekonomi India Diprediksi Tembus Terbesar Ketiga Sebelum 2030

• 5 months ago

India mencatat pertumbuhan ekonomi tercepat di antara negara-negara besar sehingga diperkirakan bisa menjadi yang terbesar ketiga di dunia sebelum 2030. Meski India tampak bisa melawan tren perlambatan global, namun analis memperingatkan, inflasi yang memukul banyak negara dapat menghambat momentum pertumbuhan India.

Pada tahun ketika ekuitas India muncul sebagai pemain terbaik di Asia dan negara itu mengambil keuntungan dari perubahan struktural dalam rantai pasokan dari China yang dilanda pandemi, prakiraan pertumbuhan ekonomi yang kuat diperkirakan akan menjaga saham pada pijakan yang kuat.

Indeks Nifty 50 India mencapai rekor tertinggi pada Desember 2022 dan naik 5,0 persen tahun ini, bergabung dengan kelompok pasar eksklusif di seluruh dunia yang menguat terlepas dari kenaikan suku bunga dan pertumbuhan yang lebih lambat. Sebaliknya, indeks MSCI dari saham Asia-Pasifik di luar Jepang merosot 19 persen.

Optimisme tahun 2023 untuk India didorong oleh laba perusahaan-perusahaan yang kuat, ledakan ritel pasca-pandemi dan ekonomi yang akan tumbuh sebesar 6%. 

LPS Naikkan Bunga Penjaminan Valas Jadi 1,75%

LPS Naikkan Bunga Penjaminan Valas Jadi 1,75%

• 6 months ago

Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) menaikkan tingkat suku bunga penjaminan simpanan Valuta Asing (Valas) sebesar 100 basis poin di Bank umum menjadi 1,75%. Sementara simpanan dalam bentuk rupiah di Bank Umum tetap dipertahankan dilevel 3,75?n di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebesar 6,25%.

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan persnya di Jakarta mengatakan, tingkat bunga penjaminan ini berlaku untuk periode 9 Desember 2022 hingga 31 Januari 2023.

Purbaya menjelaskan keputusan ini diambil dalam upaya menarik luquiditas valas terutama devisa hasil ekspor dari luar negeri dan menambah liquiditas di pasar domestik. Nilai penjaminan simpanan yang dijamin LPS jauh lebih besar baik secara nominal maupun secara relatif dibandingkan di negara tetangga seperti Thailand dan Singapura.

Perluasan Digitalisasi Tingkatkan Ekonomi Daerah

Perluasan Digitalisasi Tingkatkan Ekonomi Daerah

• 6 months ago

Program percepatan dan perluasan digitalisasi berhasil meningkatkan penerimaan daerah yang akhirnya mendorong perekonomian nasional. Program ini dijalankan pemerintah daerah, bekerja sama dengan Satgas tim percepatan & perluasan digitalisasi daerah yang dibentuk Bank Indonesia.

Pemerintah pusat terus mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat perluasan digitalisasi, dengan adanya program ini, indeks eletronifikasi transaksi pemerintah daerah meningkat hingga 42% pada semester I 2022.

Trandsaksi pemda yang dielektronifikasi meliputi, pajak yang mencapai 94%, retribusi 74,4%, belanja langsung 96?nn belanja tidak langsung 96%.   

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, program perluasan digitalisasi di daerah ini mendorong penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang sudah mencapai 30 juta pengguna per November 2022. 

Diperkirakan jumlah pengguna Qris akan meningkat menjadi 45 juta pengguna di tahun depan. Qris juga akan disambungkan secara multilateral dengan Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina.  

Sempat Fluktuatif, IHSG Ditutup Melemah di Level 7.017

Sempat Fluktuatif, IHSG Ditutup Melemah di Level 7.017

• 6 months ago

Meski sempat bergerak fluktuatif, Indeks Harga Saham (IHSG) ditutup melemah di level 7.017 pada perdagangan Senin (28/11/2022).

Penurunan ini dipengaruhi sentimen regional, karena para investor khawatir dengan kenaikan kasus Covid-19 di Tiongkok.

Pergerakan nilai tukar rupiah sejak pembukaan perdagangan hingga sore ini masih melemah sebesar 0,33% di level Rp15.724. Pelemahan rupiah merupakan dampak dari kenaikan indeks USD sebesar 0,3% di level 106.

Restrukturisasi Kredit UMKM Diperpanjang

Restrukturisasi Kredit UMKM Diperpanjang

• 6 months ago

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperpanjang program restrukturisasi kredit (pembiayaan) sampai 31 Maret 2024. Perpanjangan kebijakan tersebut berlaku terutama untuk UMKM dan industri padat karya

"Perpanjangan ini berlaku untuk UMKM penyedia akomodasi, makanan dan minuman serta beberapa industri yang menyediakan lapangan kerja dalam jumlah besar," jelas Direktur Humas OJK Darmansyah, Senin (28/11/2022). 

Menurutnya kondisi ekonomi global yang labil adalah salah satu pertimbangan keputusan memperpanjang program tersebut. Masih labilnya ekonomi global adalah dampak dari laju inflasi yang tinggi, ketidakpastian geopolitik dan normalisasi kebijakan Bank Sentral AS. 

 

Menkeu Sri Optimis Ekonomi Nasional 2023 Tumbuh Lebih dari 5%

Menkeu Sri Optimis Ekonomi Nasional 2023 Tumbuh Lebih dari 5%

• 6 months ago

Menteri Keuangan, Sri mulyani tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 bisa di atas 5%.

Keyakinan itu didasarkan pada indikator, seperti konsumsi yang tetap stabil dan investasi asing yang terus meningkat, terutama setelah Presidensi G20 Indonesia.

Meski begitu, Sri Mulyani menjelaskan rasa optimis itu harus dikombinasikan dengan kewaspadaan terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi.

IHSG Perdagangan Sesi Pertama Ditutup Melemah di Level 7.034

IHSG Perdagangan Sesi Pertama Ditutup Melemah di Level 7.034

• 6 months ago

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada penutupan perdagangan sesi pertama ini ditutup melemah di level 7.034 Jumat (25/11/222) siang. Pelemahan ini diakibatkan oleh adanya aksi profit taking di akhir pekan selain itu ada beberapa sektoral dan emiten. 

Sentimen pergerakan IHSG tidak melemah lebih dalam karena investor masih mecermati pernyataan The Fed yang tidak akan menaikkan suku bunga di Desember dan awal 2023. Departemen Tenaga Kerja AS menunjukkan klaim awal pada 19 November naik menjadi USD240 ribu, serta Kebijakan The Fed menyetujui perlambatan laju kenaikan suku bunga.

RUU P2SK Ancam Independensi Lembaga Otoritas Keuangan

RUU P2SK Ancam Independensi Lembaga Otoritas Keuangan

• 7 months ago

Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektro Keuangan (P2SK) yang tengah dibahas oleh DPR RI dinilai dapat memunculkan masalah baru, diantaranya mengancam independensi Lembaga Otoritas Keuangan seperti Bank Indonesia dan Lembaga Penjaminan Simpanan.

Direktur Eksekutif CSIS, Yose Rizal Damuri saat menggelar konferensi pers di gedung CSIS Tanah Abang, Jakarta, menyebut, rancangan undang-undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) bisa menjadi undang-Undang sapu jagat jika sudah diterapkan.

Beberapa isu dari pasal yang dinilai bermasalah dalam rancangan Undang-Undang itu adalah kekuatan absolut KSSK (Komite Stabilitas Sektor Keuangan) dan peran central Menteri Keuangan. Sehingga dengan pemberian kuasa besar kepada KSSK dalam penentu seluruh kebijakan akan semakin meneguhkan kekuatan absolut dari KSSK, hal itu bisa berdampak membuat Lembaga Otoritas lain seperti Bank Indonesia, OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan berpeluang mengurangi kewenangan dan mengamputasi independensi karena harus patuh dengan putusan KSSK.  

Utak-Atik Pos Keuangan Rumah Tangga Imbas Kenaikan BBM

Utak-Atik Pos Keuangan Rumah Tangga Imbas Kenaikan BBM

• 9 months ago

Berbagai cara dilakukan untuk mengendalikan pos keuangan keluarga agar tetap aman di tengah harga komoditas yang naik pascakenaikan harga BBM bersubsidi. Melakukan evaluasi pengeluaran sehari-hari bisa menjadi cara untuk mengendalikan pos pengeluaran pada rumah tangga. Selain itu melakukan pergantian barang yang biasa digunakan juga dapat mengendalikan pos keuangan rumah tangga.

Subsidi silang juga bisa diterapkan untuk mengendalikan pos pengeluaran pada rumah tangga, karena setiap rumah tangga itu biasanya memiliki pos pengeluaran seperti living, saving dan playing. Maka pada saat semua harga naik maka rumah tangga harus bisa mencari pos pengorbanan dari ketiga pos tersebut.

Di tengah semua harga komoditas dan bahan pokok yang naik mengikuti harga BBM bersubsidi yang juga naik, Perencana Keuangan Prita Gozie menyebutkan beberapa cara untuk mengatur keuangan rumah tangga, yang pertama jangan mengaitkan konsumsi dengan emosi, kedua bisa beradaptasi dan melakukan perubahan dan yang ketiga jangan mencari yang tidak ada, jadi jika memiliki kesempatan kerja dan lain-lain harus dilakukan dan jangan mengeluh.

Ini 4 Syarat Debt Collector Sebelum Tarik Barang dari Debitur

Ini 4 Syarat Debt Collector Sebelum Tarik Barang dari Debitur

• 10 months ago

Kasus debt collector mengambil paksa barang debitur masih sering terjadi, padahal berdasarkan aturan hal tersebut tidak dibenarkan oleh hukum. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikan dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Seperti aturan yang sudah tertera bahwa debt collector tidak bisa seenak nya untuk mengambil barang ataupun kendaraan debitur ketika sedang menagih utang tersebut. Ada empat syarat debt collector untuk menarik kendaraan atau barang, yakni surat somasi, sertifikat profesi dari lembaga resmi, surat kuasa dan fotokopi jaminan fidusia.

Ini Aturan Penagihan dan Penarikan Barang Debitur

Ini Aturan Penagihan dan Penarikan Barang Debitur

• 10 months ago

Debt collector yang biasa bertugas untuk menagih kepada debitur-debitur ingkar janji telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan dan masuk didalam setiap SOP perusahaan pembiayaan.

Ketua umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno menyebut sejak tahun 1990-an perusahaan pembiayaan banyak membantu sektor otomotif yang memiliki banyak debitur. Selain itu perusahaan pembiayaan juga membantu masyarakat untuk mendapatkan kendaraan motor atau mobil secara kredit atau diangsur.

Saat ini total aset pada perusahaan pembiayaan sudah sekitar Rp500 triliun dan 65 persen di antaranya ada di pembiayaan motor dan mobil. Selama masa pandemi perusahaan mengikuti arahan dari pemerintah maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan penyusunan ulang pembiayaan terhadap debitur yang terdampak covid-19.